JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) memaparkan sejumlah langkah untuk mendukung percepatan penanganan guna mendorong pencapaian nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun depan atau 2024 dalam dalam ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Knowledge Forum 2023 di Bali.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Robben Rico menyatakan, Kemensos turut berperan dalam penanganan kemiskinan ekstrem melalui program-program bantuan sosial (bansos) dan sebagainya, serta bersinergi secara internal maupun eksternal.
“Pada dasarnya, Kemensos mendukung percepatan penanganan kemiskinan ekstrem sebagai upaya mendorong pencapaian nol persen pada tahun 2024, sebagaimana diamanatkan Bapak Presiden Joko Widodo,” kata Robben dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Baca juga: Pengertian Kemiskinan, Jenis, dan Dampaknya
Merujuk arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang telah menggariskan kebijakan yang meneguhkan komitmen penanganan kemiskinan ekstrem, secara internal Kemensos berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program kewirausahaan, dengan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dan Sentra Kreasi ATENSI (SKA), sebagaimana dilansir Antara.
“Peningkatan pendapatan itu, juga diupayakan melalui kesempatan kerja, dengan kerja sama penempatan Penerima Manfaat (PM) dan memberikan kesempatan kepada PM untuk terlibat dalam perakitan alat bantu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas,” kata dia.
Kedua, peningkatan standar hidup layak melalui program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) dan penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
Ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar melalui program permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas yang tidak berdaya dengan memberdayakan masyarakat sebagai penyedia dan penyalur makanan.
Baca juga: Indonesia Ambisi Akhiri Kemiskinan Ekstrem Lebih Cepat dari Target SDGs
Dia menambahkan, untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, sinergi eksternal juga dilakukan Kemensos melalui kerja sama dengan corporate cocial responsibility (CSR) dari dunia usaha.
“Selain CSR, kami juga kerap menjalin kerja sama dengan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Pembiayaan Ultra Mikro, Kredit Usaha Rakyat (KUR), PT Pegadaian, PT PNM, PT Bahana Arta Ventura, dan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu,” ungkap Robben.
Adapun untuk pengurangan beban pengeluaran, dilakukan melalui berbagai macam program bansos yang pelaksanaannya diamanahkan kepada Kemensos.
"Program bansos itu kita upayakan untuk tepat sasaran," katanya.
Ia menjelaskan formula yang diimplementasikan pemerintah saat ini untuk menurunkan angka kemiskinan itu adalah dengan memisahkan data kemiskinan ekstrem melalui leveling/peringkatan.
Baca juga: Bappeda Gorontalo Susun Buku Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan
“Ada tiga level terbawah yang dianggap sebagai domain dari miskin ekstrem. Mereka yang termasuk ke dalam miskin ekstrem di data by name by address (BNBA)," katanya.
Data dari BKKBN lantas dipadukan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, kemudian dipadankan lagi dengan data Kemendes, dan masih dilakukan cek ulang dengan data Dukcapil.
Hal ini tertera dalam Instruksi Presiden RI No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kepada beberapa Menteri bawahannya, salah satunya Mensos.
Dalam hal ini, Mensos memiliki…
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
Terkini Lainnya
