Belanja Negara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tembus Rp 1.105 Triliun, LKPP Dorong E-Purchasing

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mendorong kementerian/lembaga, dan organisasi untuk memanfaatkan e-katalog dan e-purchasing dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

E-katalog dan e-purchasing sangat penting sebagai salah satu metode pengadaan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya.

Hal ini karena melalui e-katalog dan e-purchasing, masyarakat dapat terlibat langsung dalam mengawasi proses pengadaan barang/jasa secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab.

"E-katalog dan e-purchasing juga membuat kesejahteraan masyarakat meningkat, ekonomi tumbuh positif, dan juga meningkatkan daya saing," tutur Hendrar, saat Rakernas Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), Kamis (25/5/2023).

Baca juga: Cara Kerja Tempat Pemrosesan Akhir Ramah Lingkungan

Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengadaan barang/jasa yang dapat meningkatkan produksi dalam negeri (PDN), meningkatkan porsi usaha kecil dan koperasi, serta memastikan transparansi pengadaan barang/jasa (PBJ).

"Kemudian memastikan efisiensi belanja Pemerintah, dan mempercepat penyerapan anggaran Pemerintah," tambah Hendrar.

Pentingnya e-katalog dan e-purchasing ini sebagai metoda pengadaan yang transparan dan akuntabel, karena terkait belanja negara yang luar biasa fantastis.

Tahun ini, belanja negara untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah melalui Rencana Umum Pengadaan (RUP) senilai Rp 1.105,42 triliun, sementara tahun 2022 sebesar Rp 1.200 triliun.

Sementara tren metode pemilihan pengadaan yang dicantumkan dalam RUP masih didominasi oleh skema tender dengan angka 35,64 persen.

Kemudian disusul e-purchasing 22,05 persen, dan sisanya 16,97 persen pengadaan langsung.