Mengenal Tujuan 17 SDGs: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

KOMPAS.com - Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia dialihbahasakan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah komitmen bersama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap melestarikan lingkungan.

Dilansir dari situs web Kementerian PPN/Bappenas, SDGs merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan.

Baca juga: SDGs: Pengertian, Sejarah, dan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

SDGs memiliki tiga prinsip utama yaitu universal, integrasi dan inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satu pun yang tertinggal atau no one left behind.

Di dalam SDGs terdapat 17 tujuan dengan 169 target. Masing-masing tujuan memiliki makna dan target yang diharapkan dapat tercapai pada 2030.

Artikel ini akan membahas tujuan ke-17 SDGs yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan atau partnerships for the goals beserta target turunannya.

Baca juga: Mengenal 17 Tujuan SDGs Pembangunan Berkelanjutan Beserta Penjelasannya

Kemitraan untuk mencapai tujuan (partnerships for the goals)

Tujuan terakhir dari 17 tujuan SDGs adalah kemitraan untuk mencapai tujuan yaitu kerja sama global untuk mencapai tujuan berkelanjutan.

Dalam bahasa Inggris, tujuan ini disebut sebagai partnerships for the goals yakni strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development.

Tujuan ini membidik penguatan kerja sama Dunia Utara-Dunia Selatan dan Dunia Selatan-Dunia Selatan lewat mendukung rencana nasional untuk mencapai target.

Baca juga: 4 Pilar SDGs di Indonesia

Target dalam tujuan kemitraan untuk mencapai tujuan

Tujuan terakhir dari 17 tujuan SDGs yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan, sebagaimana dilansir Kementerian PPN/Bappenas, memiliki 19 target yaitu:

• Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
• Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance/ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang. Penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.
• Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.
• Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.
• Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.
• Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi, dan inovasi. Dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat PBB, dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.
• Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.
• Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
• Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan Triangular.
• Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah WTO termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.
• Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.
• Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan World Trade Organization termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.
• Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.
• Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.
• Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.
• Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.
• Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.
• Pada 2020 meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.
• Pada 2030 mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

Baca juga: Daftar 169 Target SDGs