Sebaran SPKLU Masih Menumpuk di Jawa dan Bali

KOMPAS.com – Indonesia tengah menggencarkan kampanye penggunaan kendaraan listrik bagi masyarakat untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi.

Bahkan, pemerintah menawarkan subsidi pembelian dan konversi sepeda motor listrik sebesar Rp 7 juta, dan mobil listrik yang diberikan potongan PPN dari 11 persen menjadi 1 persen.

Di sisi lain, pemberian subsidi tersebut mendapat kritik dari sejumlah pihak, salah satunya mantan Wakil Presiden Ke-10 dan 12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK).

Baca juga: Dikritik DPR Soal Subdisi Kendaraan Listrik, Ini Kata Sri Mulyani

JK mengatakan, kebijakan mobil listrik yang saat ini diterapkan pemerintah hanya memindahkan emisi dari knalpot kendaraan ke cerobong pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Sementara itu, bila dilihat dari infrastruktur pendukung pengisian ulang daya listrik, yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), sebarannya belum merata.

Lembaga think tank Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam studinya Indonesia Electric Vehicle Outlook (IEVO) 2023 menyebutkan, SPKLU di Indonesia masih menumpuk di Jawa dan Bali.

Studi dari IESR tersebut diolah berdasarkan data dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Baca juga: Hingga Akhir 2023, Gojek Targetkan Punya 5.000 Kendaraan Listrik

Hingga 2022, ada 570 SPKLU yang telah terbangun di seluruh Indonesia. Realisasi tersebut 82 persen dari target yang ditetapkan.

Dari jumlah tersebut, 88 persen di antaranya terpusat di Jawa dan Bali. Sehingga, sebaran SPKLU tidak terdistribusi dengan baik. Berikut sebaran SPKLU di Indonesia.

• Jawa dan Bali 88 persen
• Sumatera 5,6 persen
• Sulawesi 2,6 persen
• Kalimantan 2,3 persen

Jakarta dan Bali memiliki jumlah SPKLU paling banyak dibandingkan daerah lain. Salah satu pendorong utamanya adalah KTT G20 yang menggunakan kendaraan listrik.

“Alhasil, selain Jakarta sebagai ibu kota, SPKLU banyak ditemukan di Bali, tempat diselenggarakannya acara G20. Kecuali untuk daerah-daerah tersebut, jumlah SPKLU relatif sedikit,” tulis tim IESR dalam laporan IEVO 2023.

Baca juga: Pentingnya Penciptaan Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia

Jumlah SPKLU meningkat

Pada 2022, jumlah SPKLU di Indonesia meningkat tiga kali bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2021.

Akan tetapi, jumlah tersebut masih sekitar 20 persen di bawah target pemerintah. IESR mencatat, di wilayah Jakarta, hampir 50 persen SPKLU adalah stasiun pengisian lambat.

Sedangkan stasiun pengisian cepat atau fast charging dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dan berlokasi di lokasi mereka sendiri, jauh dari tempat yang paling membutuhkannya, misalnya di jalan tol.

“Oleh karena itu, diperlukan rencana penerapan strategis untuk mengoptimalkan investasi SPKLU,” tulis tim IESR.

Sementara itu, dilansir dari pemberitaan Kompas.com pada 19 April 2023, dari data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, telah dibangun 842 SPKLU di 488 lokasi seluruh Indonesia.

Baca juga: Soal Subsidi Kendaraan Listrik yang Dikritik, Luhut: Kita Tidak Berikan Insentif, Jangan Keliru