Tantangan Masa Depan Keamanan Siber Industri Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.com – Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) memandang internet, pandemi Covid-19 dan digitalisasi telah membuat industri keuangan menjadi sebuah ekosistem yang saling terhubung antara nasabah, sesama pelaku industri, dan institusi pemerintahan.

Data atau akses yang sudah kadung bocor mungkin saja dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk meretas pihak lainnya.

Dalam kondisi hyperconnected seperti sekarang, insiden siber dapat menimbulkan efek kejut dan berisiko sistemik terhadap stabilitas industri keuangan di Indonesia.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengungkapkan, semakin banyaknya peralatan yang terhubung dengan internet, akan kian banyak juga potensi serangan siber.

Baca juga: Pemutakhiran Data dan Pemberdayaan Masyarakat Bisa Manfaatkan MPP Digital

"Ada sejumlah tantangan yang kita hadapi, dan kita harus siap dengan sejumlah strategi berikut mitigasi risikonya," ujar Sarwoto dalam Breakfast Forum bertajuk "Tantangan Masa Depan Keamanan Siber bagi Industri Keuangan" di Hotel Ritz Carlton Kuningan Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Menurut Sarwoto, tantangan ke depan lebih ke arah optimalisasi sumber daya terbatas atau mahal agar efektif dan efisien dalam melindungi aset atau layanan yang paling bernilai.

Tantangan pertama berasal dari luar atau faktor eksternal. Pada era digital, perusahaan tidak hanya harus mempertimbangkan ancaman siber dari dalam perusahaan, tetapi juga dari luar perusahaan.

Hal ini dikarenakan peralatan yang terhubung dengan internet dapat dijangkau oleh siapa pun yang memiliki akses internet.

Kedua, keamanan data. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan oleh peralatan yang terhubung dengan internet, akan banyak pula data yang harus dijaga keamanannya.

Data-data ini dapat berupa data pribadi karyawan maupun data kritikal perusahaan yang bila terlepas dari tanggung jawab perusahaan, dapat merugikan perusahaan dan karyawan.

Baca juga: Dukung Making Indonesia 4.0, SAP Dorong Industri Manufaktur Terapkan Transformasi Digital

Ketiga, ancaman insider. Dalam dunia digital, ancaman siber juga dapat datang dari dalam perusahaan, baik itu dari karyawan atau vendor.

Karyawan yang tidak bertanggung jawab atau tidak sadar akan bahaya dapat menjadi sumber ancaman siber bagi perusahaan.

Keempat, ketidakpastian regulasi. Era digital juga diwarnai oleh ketidakpastian regulasi terkait cyber security. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang terjadi sangat cepat sehingga regulasi yang ada belum sepenuhnya dapat mengikuti perkembangan tersebut.

Menerapkan keamanan siber yang efektif juga merupakan tantangan saat ini karena ada begitu banyak perangkat daripada pengguna dan serangan akan lebih variatif.

Meski infrastruktur pendukung keamanan siber telah diperkuat, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya ledakan ancaman keamanan siber.

Baca juga: 3 Peluang Hannover Messe Dukung Pusat Industri Digital Indonesia 4.0

"Mengingat urgensi keamanan siber, diperlukan upaya serius dari pihak organisasi untuk membangun infrastruktur informasi dan keamanan yang andal, personel yang kompeten, menerapkan prosedur keamanan yang ketat, dan mengembangkan pendekatan terpadu dalam pengelolaan informasi dan data terkait dengan standar keamanan siber," tutur Sarwoto.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022 Wimboh Santoso menambahkan, risiko siber tidak mudah dan selalu berevolusi secara dinamis, berbeda dengan risiko lain di industri jasa keuangan.

“Untuk meminimalisasi risiko siber perlu kerjasama seluruh pemangku kepentingan, baik nasabah, pelaku jasa keuangan dan pihak ketiga harus selalu waspada dalam menjaga transaksi, menjalankan edukasi dan sosialisasi," tukas Wimboh.

Agenda Breakfast Forum sendiri merupakan wadah untuk mendengar tantangan keamanan siber yang dihadapi oleh industri dan mencari solusi yang tepat guna mendapatkan perlindungan data serta nasabah industri keuangan.

Agenda Breakfast Forum tidak hanya melibatkan komponen masyarakat, namun juga melibatkan pihak-pihak yang relevan seperti perwakilan Bank Indonesia, OJK, Kementerian Pertahanan, dan lebih dari 10 panelis dari berbagai asosiasi perusahaan jasa keuangan di Indonesia.