Bagaimana Pembuat Kebijakan Atasi Kesenjangan Pendanaan Transisi Hijau?

KOMPAS.com - Untuk mengatasi permasalahan terkait iklim, kita memerlukan sejumlah besar pendanaan untuk melakukan transisi hijau alias perubahan ke arah yang lebih ramah lingkungan.

Sebuah proyek penelitian dari Universitas Witten/Herdecke dan Institut Penelitian Ekonomi Ekologis (IÖW) pun mencoba mencari tahu bagaimana caranya menutup kekurangan dana itu serta apa peran pemerintah serta lembaga keuangan untuk mencapainya.

Dalam laporan khusus yang berjudul 'Financing the green transition', peneliti kemudian membeberkan hasil temuan mereka dan memberi tiga saran penting tentang bagaimana membuat kebijakan keuangan jadi lebih ramah lingkungan.

Mengutip Phys, Rabu (2/72025) menurut Climate Policy Initiative, setidaknya perlu sekitar 7 triliun dollar AS per tahun yang diperlukan dunia untuk mencapai target iklim.

Baca juga: Indonesia Berada di Posisi Unik untuk Pimpin Transisi Hijau Global

Tapi di sisi lain, proyek-proyek yang merusak lingkungan justru masih dianggap paling menguntungkan dan aman, padahal ini sangat berbahaya buat bumi dan kita semua.

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Kompas.id

Tim peneliti pun mengidentifikasi cara-cara utama untuk mengarahkan kembali aliran dana untuk transisi hijau. Salah satunya adalah dengan membuat investasi hijau lebih layak bank.

Menurut Joscha Wullweber, kepala proyek di Universitas Witten/Herdecke, secara sederhana kelayakan bank itu berarti seberapa besar kemungkinan uang kita hilang jika diinvestasikan.

Dan jika ada risiko, apakah untuk yang didapatkan bakal sepadan atau tidak. Jadi makin kecil risikonya dan makin besar untungnya, maka makin besar kelayakan bank.

Pembuat kebijakan bisa menggunakan insentif finansial, jaminan, dan langkah-langkah regulasi untuk mencapai tujuan ini.

Namun para peneliti menemukan kalau proyek-proyek ramah lingkungan sulit dapat pinjaman dari bank, karena bank menganggapnya kurang menjanjikan.

Sebaliknya, proyek-proyek yang merusak iklim justru masih dianggap menguntungkan dan mudah dapat modal.

Selain rekomendasi kebijakan yang dikenal sebagai "de-risking" (mengurangi risiko), tim peneliti juga mengembangkan langkah-langkah kebijakan keuangan untuk secara bertahap menghentikan investasi yang merusak iklim.

Baca juga: Negara Berkembang Butuh Pendanaan dari Swasta untuk Transisi Hijau

Langkah-langkah ini bertujuan untuk mempersulit pendanaan aktivitas yang menggunakan bahan bakar fosil dan tinggi emisi. Aturan ini tidak hanya akan mengatur bank, tetapi juga lembaga non-bank.

Strategi lain yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan iklim adalah dengan menyediakan lebih banyak dana publik untuk aktivitas hijau yang penting tapi kurang atau tidak menghasilkan keuntungan pribadi.

Para peneliti menemukan bahwa ada beberapa bidang penting untuk ekonomi yang lebih hijau, seperti melindungi lahan gambut, membangun jalur sepeda, atau mengurus pencegahan banjir.

Proyek-proyek tersebut sulit dibiayai oleh swasta, jadi pemerintah harus lebih aktif turun tangan dalam pendanaannya.

Pemerintah bisa menggunakan cara seperti dana khusus dari Uni Eropa, aturan yang membebaskan investasi hijau dari batasan utang, atau lewat pajak tertentu.