Tekan Emisi, Sejumlah Negara akan Kenakan Pajak untuk Penerbangan Mewah

KOMPAS.com -Negara-negara seperti Prancis, Kenya, Barbados, dan Spanyol telah membentuk koalisi untuk mendorong adanya pajak bagi penumpang pesawat mewah untuk membantu negara-negara miskin menghadapi perubahan iklim.

Koalisi ini, yang juga melibatkan Somalia, Benin, Sierra Leone, dan Antigua dan Barbuda, menyatakan akan berupaya meningkatkan jumlah negara yang mengenakan pajak pada tiket pesawat, termasuk untuk perjalanan kelas bisnis dan jet pribadi.

Industri penerbangan adalah sumber utama emisi polutan yang berkontribusi terhadap pemanasan global.

Baca juga: Krisis Industri Penerbangan, Target Keberlanjutan Terancam Tak Tercapai

Pemanasan global ini paling parah dampaknya justru menimpa negara-negara berkembang yang rentan dan paling sedikit bertanggung jawab atas masalah tersebut.

Mengutip Business Times, Rabu (2/7/2025), sebelum pertemuan iklim besar PBB di Brasil bulan November nanti, Prancis menyatakan bahwa koalisi negara-negara ini akan mendorong industri penerbangan untuk berkontribusi lebih banyak dalam mendanai adaptasi iklim.

Uang dari pajak ini rencananya akan dipakai untuk membiayai proyek-proyek yang tahan terhadap dampak perubahan iklim dan peralihan ke ekonomi hijau yang adil.

Selain itu, juga untuk membantu negara-negara miskin meningkatkan pendapatan domestik mereka sendiri, yang merupakan faktor kunci bagi pembangunan.

Prancis, Kenya, dan Barbados sebelumnya telah mencoba mendorong ide pajak khusus untuk mengumpulkan dana penanganan perubahan iklim.

Mereka bahkan sempat mengusulkan pajak buat sektor pelayaran, bahan bakar fosil, plastik, dan juga cryptocurrency.

Baca juga: Dekarbonisasi Penerbangan, Airbus Kembangkan Pesawat Tenaga Hidrogen

Kelompok tersebut telah memperkirakan jika diterapkan secara menyeluruh, pajak penerbangan dapat terkumpul hingga 187 miliar euro.

Greenpeace sendiri menyambut baik langkah penting untuk mengumpulkan lebih banyak pajak dari perjalanan orang kaya yang menggunakan pesawat yang selama ini kurang kena pajak.

"Langkah berani dan kerja sama yang mewajibkan pihak pencemar untuk bertanggung jawab dan membayar adalah tindakan yang adil dan mutlak dilakukan," ungkap Rebecca Newsom, pemimpin politik global Greenpeace.