Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 8 Juni 2023, 18:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Upaya perlawanan pemanasan global dan krisis iklim terus digaungkan. Salah satunya adalah mengurangi emisi karbon dari sektor ketenagalistrikan.

Saat ini, sektor ketenagalistrikan di Indonesia menyumbang sekitar 40 persen dari total emisi karbon. Indonesia sendiri menargetkan dapat mencapai nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060.

Pada 2022, Indonesia mendapatkan komitmen pendanaan dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dan ditargetkan dapat mencapai NZE pada 2050.

Baca juga: Pembatalan PLTU Batu Bara Efektif Pangkas Emisi, Ini Alasannya

Salah satu upaya mencapai emisi nol karbon dari ketenagalistrikan adalah menerapkan pensiun dini terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Dalam, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, Indonesia memberi ruang bagi PLTU masih dapat beroperasi hingga 2050.

Akan tetapi, desakan untuk melakukan pensiun dini bagi sejumlah PLTU batu bara terus digaungkan oleh sejumlah pihak.

Sebagai langkah awal, lembaga think tank Institute for Essential Services Reform (IESR) telah mengkaji daftar PLTU batu bara yang bisa dipensiunkan lebih dini, antara 2022 hingga 2030.

Baca juga: Taksonomi Terbaru ASEAN Diluncurkan, Dukung Penutupan PLTU

Kajian tersebut disusun IESR atas kerja sama dengan University of Maryland (UMD) dengan judul Financing Indonesia’s coal phase-out: A just and accelerated retirement pathway to net-zero.

Berdasar kajian tersebut, ada 12 PLTU batu bara yang bisa dipensiunkan sedini mungkin antara 2022 hingga 2023.

Pasalnya, ke-12 PLTU batu bara ini masuk kategori low hanging fruits (LHF) karena secara teknis, ekonomi, dan dampak lingkungan, dinilai sangat buruk.

Berikut 12 PLTU batu bara yang bisa dipensiunkan dini tahun ini.

  1. Bangka Baru di Bangka-Belitung dengan kapasitas 60 megawatt (MW) (subcritical)
  2. Banten Suralaya di Banten dengan kapasitas 1.600 MW (subcritical)
  3. Merak di Banten dengan Kapasitas 120 MW (subcritical)
  4. Cilacap Sumber di Jawa Tengah dengan kapasitas 600 MW (subcritical)
  5. PLN Paiton di Jawa Timur dengan kapasitas 800 MW (subcritical)
  6. Tarahan di Lampung dengan kapasitas 100 MW (subcritical)
  7. Asam-Asam di Kalimantan Selatan dengan kapastas 260 MW (subcritical)
  8. Tabalog di Kalimantan Selatan dengan kapasitas 200 MW (subcritical)
  9. Tabalong Wisesa di Kalimantan Selatan dengan kapasitas 60 MW (circulating fluidized bed atau CFB)
  10. Bukit Asam Muara Enim di Sumatera Selatan dengan kapasitas 260 MW (subcritical)
  11. Cikarang Babelan di Jawa Barat dengan kapasitas 280 MW (subcritical)
  12. Ombilin di Sumatera Barat dengan kapasitas 200 MW (subcritical)

Baca juga: 50 Persen Listrik ASEAN Dipasok PLTU, Pensiun Dini Perlu Dikebut

Sebabkan risiko kesehatan

Dala 12 PLTU batu bara tersebut terdapat 30 unit pembangkit dengan total kapasitas terpasang 4,5 gigawatt (GW).

Menurut kajian IESR, beberapa PLTU batu bara itu dipensiunkan dini karena usianya yang menua dan sudah mencapai umur ekonomisnya.

Contohnya adalah Banten Suralaya dan PLN Paiton di sistem Jawa-Madura-Bali, Bukit Asam Muara Enim untuk sistem Sumatera, serta Asam-asam di sistem Kalimantan.

Sebagian lainnya menyebabkan masalah kualitas udara dan menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Menteri LH: Pengelolaan Sampah Naik Jadi 26 Persen Dibanding 2024
Menteri LH: Pengelolaan Sampah Naik Jadi 26 Persen Dibanding 2024
Pemerintah
BNPB Siapkan 'Water Bombing' Hadapi Karhutla Selama Musim Kemarau
BNPB Siapkan "Water Bombing" Hadapi Karhutla Selama Musim Kemarau
Pemerintah
Menurut BMKG, Curah Hujan 2026 akan Lebih Rendah dari Curah Hujan 30 Tahun Terakhir
Menurut BMKG, Curah Hujan 2026 akan Lebih Rendah dari Curah Hujan 30 Tahun Terakhir
Pemerintah
EUDR Dorong Ketertelusuran Komoditas Ekspor, RI Berpeluang Tekan Kebocoran Pendapatan
EUDR Dorong Ketertelusuran Komoditas Ekspor, RI Berpeluang Tekan Kebocoran Pendapatan
BUMN
'Pesan Tersembunyi' di Balik Kenaikan Harga Plastik
"Pesan Tersembunyi" di Balik Kenaikan Harga Plastik
Pemerintah
RI Mulai Masuk Musim Kemarau, Kenapa di Jakarta Masih Hujan?
RI Mulai Masuk Musim Kemarau, Kenapa di Jakarta Masih Hujan?
Pemerintah
Kemenhut Prediksi Karhutla 2026 Lebih Mengancam dari Tahun Lalu
Kemenhut Prediksi Karhutla 2026 Lebih Mengancam dari Tahun Lalu
Pemerintah
Pusat Data Picu 'Pulau Panas', Suhu Sekitar Melonjak Hingga 2 Derajat
Pusat Data Picu 'Pulau Panas', Suhu Sekitar Melonjak Hingga 2 Derajat
Pemerintah
BMKG Sebut Indonesia Telah Memasuki Musim Kemarau, Lebih Kering dan Panjang
BMKG Sebut Indonesia Telah Memasuki Musim Kemarau, Lebih Kering dan Panjang
Pemerintah
Perubahan Iklim Bikin Ular Berbisa Pindah ke Kawasan Pesisir Padat Penduduk
Perubahan Iklim Bikin Ular Berbisa Pindah ke Kawasan Pesisir Padat Penduduk
Pemerintah
Emisi Gas Rumah Kaca Inggris Turun 2 Persen pada Tahun 2025
Emisi Gas Rumah Kaca Inggris Turun 2 Persen pada Tahun 2025
Pemerintah
Parlemen Eropa Perketat Standar Perlindungan Air dari Polusi Limbah dan Pestisida
Parlemen Eropa Perketat Standar Perlindungan Air dari Polusi Limbah dan Pestisida
Pemerintah
Tiga Negara Berkembang Beralih ke EBT, Ada Kenya dan India
Tiga Negara Berkembang Beralih ke EBT, Ada Kenya dan India
Pemerintah
Google Bakal Pakai Pembangkit Gas, Diprediksi Hasilkan 4,5 Juta Ton CO2
Google Bakal Pakai Pembangkit Gas, Diprediksi Hasilkan 4,5 Juta Ton CO2
LSM/Figur
Mandatori B50 Rentan Terganggu Konflik Geopolitik
Mandatori B50 Rentan Terganggu Konflik Geopolitik
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau