Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/06/2023, 19:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Perlindungan terhadap lingkungan dorong untuk ada dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN).

Saat ini, pembaruan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN tengah dikebut oleh Dewan Energi Nasional (DEN).

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DEN dengan akademisi, Jumat (16/6/2023), sejumlah pihak merasa perlindungan penting untuk dimasukkan dalam KEN yang baru.

Baca juga: Emisi Karbon Sektor Energi Baru Terpangkas 95 Juta Ton

Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Haryono Budi Santosa menyampaikan, perlu adanya paragraf baru tentang perlindungan lingkungan dalam RPP KEN pada Bab III Arah Kebijakan Energi Nasional.

Sementara itu, Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin Anwar Daud juga berkata senada.

Menurut Anwar, mengingat usaha energi dapat menimbulkan dampak buruk pada lingkungan, definisi perlindungan lingkungan dirasa perlu ada dalam RPP KEN pada Bab I Ketentuan Umum.

Dilansir dari situs web DEN, Anggota DEN Satya Widya Yudha menjelaskan, salah satu sasaran pembaruan KEN adalah ketahanan energi dan dekarbonisasi untuk mencapai target nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060.

Baca juga: Interkoneksi Jaringan Lintas ASEAN Jadi Solusi Kelemahan Energi Terbarukan

Guna mencapai NZE, sektor energi yang berbasis energi fosil perlu diganti dengan energi bersih dan terbarukan.

Beberapa contoh energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dirasa perlu digenjot untuk mencapai NZE.

Anggota DEN Herman Darnel Ibrahim menyampaikan, DEN menargetkan supaya RPP KEN dapat diselesaikan tahun ini.

Baca juga: Indonesia Punya Kesempatan Pimpin ASEAN Lakukan Transisi Energi

Dia menambahkan, penyusunan RPP KEN perlu didukung kajian akademis sebagaimana dengan arahan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif selaku Ketua Harian DEN.

Herman berujar, RPP KEN diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi nasional secara adil dan merata.

Kebijakan yang diambil diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui transisi energi dengan tetap mengutamakan ketahanan energi dan kemandirian energi nasional.

Baca juga: Norwegia Akan Guyur Rp 3,7 Triliun untuk Transisi Energi Indonesia

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dukung Dunia Pendidikan, BRI Peduli Salurkan Bantuan Rp 500 Juta kepada SDN di Bogor
Dukung Dunia Pendidikan, BRI Peduli Salurkan Bantuan Rp 500 Juta kepada SDN di Bogor
BUMN
Riset: Tips Jitu Percepat Transisi Energi adalah Kolab dengan China
Riset: Tips Jitu Percepat Transisi Energi adalah Kolab dengan China
LSM/Figur
Lewat Label 'Kota Kotor', KLH Dorong Perbaikan Pengelolaan Sampah
Lewat Label "Kota Kotor", KLH Dorong Perbaikan Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Pertamina Port Logistik Gelar Aksi Transplantasi Terumbu Karang dan Pembersihan Sampah di Kepulauan Seribu
Pertamina Port Logistik Gelar Aksi Transplantasi Terumbu Karang dan Pembersihan Sampah di Kepulauan Seribu
BUMN
Bank Lokal Ternyata Lebih Tangguh dan Bermanfaat dalam Krisis Iklim
Bank Lokal Ternyata Lebih Tangguh dan Bermanfaat dalam Krisis Iklim
Swasta
Konsep Baru Adipura: Yang Gagal Kelola Sampah Bakal Dapat Predikat Kota Kotor
Konsep Baru Adipura: Yang Gagal Kelola Sampah Bakal Dapat Predikat Kota Kotor
Pemerintah
Transparansi ESG Jadi Sorotan Baru Dunia Usaha, Bagaimana di Tanah Air?
Transparansi ESG Jadi Sorotan Baru Dunia Usaha, Bagaimana di Tanah Air?
Swasta
Pantau Konsumsi Energi AI, IEA Resmikan Observatorium Khusus
Pantau Konsumsi Energi AI, IEA Resmikan Observatorium Khusus
Pemerintah
KKP Minta Komdigi 'Take Down' Situs Jual Beli Pulau Indonesia
KKP Minta Komdigi "Take Down" Situs Jual Beli Pulau Indonesia
Pemerintah
Dorong Logistik Berkelanjutan, KAI Logistik Tanam 500 Mangrove
Dorong Logistik Berkelanjutan, KAI Logistik Tanam 500 Mangrove
BUMN
KKP Bantah Isu 4 Pulau di Anambas Dijual di Situs Internasional
KKP Bantah Isu 4 Pulau di Anambas Dijual di Situs Internasional
Pemerintah
Studi Baru Sebut Larangan Kantong Plastik Ampuh Kurangi Penggunaan
Studi Baru Sebut Larangan Kantong Plastik Ampuh Kurangi Penggunaan
LSM/Figur
Kompleksitas Sawit di Tesso Nilo adalah Buah Ketidaktegasan Pemerintah
Kompleksitas Sawit di Tesso Nilo adalah Buah Ketidaktegasan Pemerintah
Pemerintah
Komisi Eropa Berencana Batalkan Penyusunan Regulasi Anti-Greenwashing
Komisi Eropa Berencana Batalkan Penyusunan Regulasi Anti-Greenwashing
Pemerintah
Lawan Krisis Iklim, BRIN Genjot Pemuliaan Tanaman Buah Pakai Speed Breeding
Lawan Krisis Iklim, BRIN Genjot Pemuliaan Tanaman Buah Pakai Speed Breeding
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau