Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/06/2023, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan pendapatan per kapita Indonesia akan mampu mencapai 30.300 dollar AS (Rp 453 juta) per tahun pada 2045 mendatang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, pada 2037 pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai 21.000 dollar AS (Rp 314 juta) per tahun.

"Di tahun 2045, bangsa Indonesia kita harapkan akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara maju," kata Suharso di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Baca juga: Timpang, Pendapatan Pekerja Informal Lebih Kecil daripada UMP Nasional

Hal itu ia sampaikan saat dalam acara peluncuran rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan tema Visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana dilansir Antara.

Dalam Visi Indonesia Emas 2045, pemerintah menargetkan Indonesia sebagai negara yang memiliki kepemimpinan dan pengaruh yang kuat di dunia internasional.

Tingkat kemiskinan pada 2045 juga ditargetkan mendekati nol persen serta presentase ketimpangan yang berkurang.

Suharso menuturkan, untuk mewujudkan target tersebut, RPJPN 2025-2045 merumuskan delapan agenda pembangunan dan 17 arah pembangunan yang diukur melalui 45 indikator utama pembangunan.

Baca juga: Lebaran 2023, Homestay Binaan SMF Raup Lonjakan Pendapatan 4 Kali Lipat

Dalam menghadapi megatren global yang didorong oleh disrupsi teknologi, Suharso menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu menciptakan perubahan.

Dia turut menekankan pentingnya peran generasi muda serta industrialisasi guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Strategi besar yang kita perlukan itu adalah strategi yang utamanya adalah industrialisasi sebagai salah satu jawaban untuk membangkitkan, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," ucap Suharso.

"Dan kita harus fokus pada industri-industri tertentu. Pertumbuhan industri manufaktur kita harapkan bisa lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sehingga kontribusinya terhadap industri manufaktur terhadap PDB (produk domestik bruto) bisa mencapai 30 persen," sambungnya.

Baca juga: Desa Sejahtera Astra Tingkatkan Pendapatan Warga hingga 89 Persen

Agar lebih efektif, pemerintah akan berfokus pada industri-industri tertentu. Ada lima industri yang menjadi fokus.

Pertama, industri sumber daya alam (SDA). Kedua, industri dasar yang mencakup kimia dasar dan logam.

Ketiga, industri berteknologi menengah-tinggi yang mencakup perkapalan dan kedirgantaraan, otomotif dan pertahanan.

Keempat barang konsumsi berkelanjutan yang mencakup industri makanan, minuman, tekstil, serta alas kaki. Kelima, yaitu Industri Berbasis Inovasi dan Riset, seperti Bioteknologi.

Baca juga: Sektor Pergudangan Tumbuh, MMP Incar Pendapatan Naik hingga 10 Persen

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan tiga hal pokok yang menjadi acuan pembangunan Indonesia.

Ketiga hal pokok tersebut yakni stabilitas bangsa yang terjaga, keberlanjutan dan kesinambungan, serta sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

"Jangan hanya menang dari segi jumlah, tetapi juga harus dari segi kualitas SDM-nya. Baik secara fisik, skill, karakter produktif, dan karakter disiplin yang harus kita benahi total, termasuk penguasaan iptek," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Pendapatan Bisnis E-commerce di Indonesia Tembus Rp 773 Triliun, Tertinggi Se-Asia Tenggara

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Studi: 2024 Jadi Era Transisi Energi Betulan, Emisi Segera Capai Puncak

Studi: 2024 Jadi Era Transisi Energi Betulan, Emisi Segera Capai Puncak

LSM/Figur
Bisakah Negara-negara di Asia Hentikan Penggunaan Batu Bara?

Bisakah Negara-negara di Asia Hentikan Penggunaan Batu Bara?

Pemerintah
Harga PLTS dan PLTB Turun Drastis, ASEAN Harus Ambil Kesempatan

Harga PLTS dan PLTB Turun Drastis, ASEAN Harus Ambil Kesempatan

LSM/Figur
“Social Enterprise” yang Ramah Lingkungan Masih Hadapi Stigma Negatif

“Social Enterprise” yang Ramah Lingkungan Masih Hadapi Stigma Negatif

Swasta
Singapura Putuskan Ikut Danai Studi Kelayakan CCS di Negaranya

Singapura Putuskan Ikut Danai Studi Kelayakan CCS di Negaranya

Pemerintah
Perluasan Hutan Tanaman Energi Dinilai Percepat Deforestasi di Kalimantan Barat

Perluasan Hutan Tanaman Energi Dinilai Percepat Deforestasi di Kalimantan Barat

LSM/Figur
Penegakan Hukum dan Rendahnya Kesadaran Masyarakat jadi Tantangan Kelola Sampah

Penegakan Hukum dan Rendahnya Kesadaran Masyarakat jadi Tantangan Kelola Sampah

LSM/Figur
Pengajar dan Praktisi Minta Prabowo Revolusi Ketenagakerjaan ke Arah Berkelanjutan

Pengajar dan Praktisi Minta Prabowo Revolusi Ketenagakerjaan ke Arah Berkelanjutan

LSM/Figur
Seruan Pendanaan Pelestarian Alam Menggema dalam KTT Keanekaragaman Hayati COP16

Seruan Pendanaan Pelestarian Alam Menggema dalam KTT Keanekaragaman Hayati COP16

Pemerintah
79 Persen Eksekutif Agrifood Laporkan Pertumbuhan Pendapatan dari Investasi Keberlanjutan

79 Persen Eksekutif Agrifood Laporkan Pertumbuhan Pendapatan dari Investasi Keberlanjutan

Pemerintah
 Bank Belum Siap Hadapi Perubahan Iklim

Bank Belum Siap Hadapi Perubahan Iklim

Pemerintah
Emisi CO2 Global dari Kebakaran Hutan meningkat 60 Persen Sejak 2001

Emisi CO2 Global dari Kebakaran Hutan meningkat 60 Persen Sejak 2001

LSM/Figur
Tolak PLTU Captive, Koalisi Sulawesi Tanpa Polusi Minta Prabowo Revisi Perpres 112/2022

Tolak PLTU Captive, Koalisi Sulawesi Tanpa Polusi Minta Prabowo Revisi Perpres 112/2022

LSM/Figur
Google Bakal Manfaatkan Nuklir untuk Pasok Listrik Data Center

Google Bakal Manfaatkan Nuklir untuk Pasok Listrik Data Center

Swasta
Ilmuwan Eksplorasi Rumput Laut Jadi Sumber Energi dan Pakan Ternak

Ilmuwan Eksplorasi Rumput Laut Jadi Sumber Energi dan Pakan Ternak

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau