Pembiayaan Campuran Didukung Guna Percepat Transisi Energi Indonesia

KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR Mercy Chriesty Barends mendukung implementasi pembiayaan campuran atau blended finance yang diatur Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mempercepat transisi energi bersih.

Hal tersebut disampaikan Chriesty dalam acara Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 yang diadakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Sabtu (23/6/2023).

“Sinyal yang paling kuat dikeluarkan oleh Kemenkeu, yang kita dukung adalah percepatan implementasi energy transition mechanism (mekanisme energi transisi) lewat blended finance,” kata Mercy.

Baca juga: Transisi Energi di ASEAN Perlu Dikebut, Ini Strateginya

Pembiayaan campuran merupakan skema pembiayaan dengan mengombinasikan beberapa sumber seperti anggaran pemerintah, swasta, dan donor.

Mercy menilai, pembiayaan campuran yang diatur Kemenkeu merupakan salah satu cara yang efisien untuk mempercepat transisi energi Indonesia, tanpa harus bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat ini, pemerintah mempunyai tiga platform pembiayaan campuran yang tengah berjalan, sebagaimana dilansir Antara.

Pertama, SDG Indonesia One. Ini merupakan platform keuangan campuran yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) guna membiayai Sustainable Development Goals (SDGs) dari berbagai sumber seperti donor internasional, lembaga keuangan iklim, investor hijau, bank umum, serta bank pembangunan multilateral (MDB).

Baca juga: Indonesia Punya Kesempatan Pimpin ASEAN Lakukan Transisi Energi

Kedua, melalui public private partnership (PPP). Ini merupakan pengaturan antara pendanaan publik dan swasta untuk pembiayaan proyek infrastruktur tertentu.

Ketiga, sukuk atau green bonds. Ini merupakan instrumen pembiayaan inovatif untuk mendukung kebijakan fiskal ekspansif dan infrastruktur hijau di Indonesia.

Untuk untuk mempercepat proses transisi energi, Mercy menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menunggu Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) mengeluarkan peta jalan transisi energi tahun 2045, 2050, dan 2060 guna memperjelas perkiraan anggaran.

Mercy memproyeksi anggaran yang diperlukan hampir mencapai Rp 4.000 triliun.

Baca juga: Norwegia Akan Guyur Rp 3,7 Triliun untuk Transisi Energi Indonesia

“Anggarannya super besar, hampir Rp 4.000 triliun. Jadi, kalau kita bagi sampai dengan 2030, dibagi, sekitar Rp 300 hingga Rp 400 triliun untuk bisa menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan, Kemenkeu menggunakan mekanisme pembiayaan campuran guna mendorong transisi energi menuju nol emisi atau net zero emission (NZE) pada 2060.

“Pertama tentu pemerintah perlu mengoptimalkan berbagai macam sumber pembiayaan supaya tidak ada pembiayaan yang tak di-manage dengan baik,” kata Deni di Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Deni menjelaskan, mekanisme blended finance sedikit berbeda dengan mekanisme pembiayaan tradisional.

Baca juga: Walhi: PLTU Captive di Smelter Nikel Jadi Ironi Transisi Energi