KOMPAS.com – Persoalan kesehatan merupakan dari urusan dan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah daerah harus turut aktif mengusulkan kebutuhan tenaga kesehatan di wilayahnya.
Hal itu disampaikan Muhadjir dalam acara “Penganugerahan Penghargaan kepada Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2023” yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (15/8/2023).
Baca juga: Kesehatan Mental Ibu Pengaruhi Tumbuh Kembang Anak
Muhadjir mengaku, dirinya masih menemui banyak daerah yang memiliki kekurangan tenaga kesehatan.
Salah satu contoh yang dia temui adalah saat berkunjung ke Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.
“Sebetulnya kalau pemerintah daerah itu sadar betul, itu bisa diusulkan kebutuhan tenaga kesehatannya,” kata Muhadjir dalam keterangan tertulis.
Muhadjir menerangkan, terdapat tiga permasalahan utama dalam pelayanan publik yang harus menjadi pedoman bagi semua pengambil kebijakan.
Baca juga: Daftar PLTU Batu Bara dengan Dampak Biaya Kesehatan Tertinggi
Ketiga permasalahan tersebut yakni kualitas, kuantitas, serta pemerataan yang menyeluruh disetiap daerah.
Dari ketiganya, sebagian besar permasalahannya adalah pemerataan. Muhadjir mengetahui, banyak dokter yang lebih suka bekerja di kota daripada mengabdi di daerah terpencil.
Berkaca pada hal tersebut, Muhadjir setuju dengan wacana dari Menteri Kesehatan yang akan menugaskan tenaga kesehatan dengan status pegawai pusat yang ditugaskan di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar.
“Itu nanti ditugaskan dari pusat saja. Sehingga pengawasan dan gajinya langsung dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan daerah tersebut serta diberi hak khusus kepada yang besangkutan. Sehingga dapat terkendali,” tutur Muhadjir.
Baca juga: Investasi Kader Kesehatan Jadi Kunci Menekan Stunting, 90 Persen Belum Terlatih
Saat ini, Indonesia memiliki 1,4 juta tenaga kesehatan dengan 10.347 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan 24.808 puskesmas pembantu.
Puskesmas pembantu total memiliki bidan dan perawat sebanyak 8.624 personel atau sekitar 34,76 persen.
Sementara itu, terdapat 213.670 unit pos pelayanan terpadu (posyandu) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Jumlah itu dirasa masih perlu ditingkatkan, termasuk jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya.
Baca juga: Siap-siap, Cek Kesehatan Berkala Rencananya Bisa di Posyandu
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya