Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Genjot Pemerataan, Pemerintah Daerah Diminta Aktif Usulkan Kebutuhan Tenaga Kesehatan

Kompas.com, 17 Agustus 2023, 15:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Persoalan kesehatan merupakan dari urusan dan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah daerah harus turut aktif mengusulkan kebutuhan tenaga kesehatan di wilayahnya.

Hal itu disampaikan Muhadjir dalam acara “Penganugerahan Penghargaan kepada Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2023” yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Baca juga: Kesehatan Mental Ibu Pengaruhi Tumbuh Kembang Anak

Muhadjir mengaku, dirinya masih menemui banyak daerah yang memiliki kekurangan tenaga kesehatan.

Salah satu contoh yang dia temui adalah saat berkunjung ke Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.

“Sebetulnya kalau pemerintah daerah itu sadar betul, itu bisa diusulkan kebutuhan tenaga kesehatannya,” kata Muhadjir dalam keterangan tertulis.

Muhadjir menerangkan, terdapat tiga permasalahan utama dalam pelayanan publik yang harus menjadi pedoman bagi semua pengambil kebijakan.

Baca juga: Daftar PLTU Batu Bara dengan Dampak Biaya Kesehatan Tertinggi

Ketiga permasalahan tersebut yakni kualitas, kuantitas, serta pemerataan yang menyeluruh disetiap daerah.

Dari ketiganya, sebagian besar permasalahannya adalah pemerataan. Muhadjir mengetahui, banyak dokter yang lebih suka bekerja di kota daripada mengabdi di daerah terpencil.

Berkaca pada hal tersebut, Muhadjir setuju dengan wacana dari Menteri Kesehatan yang akan menugaskan tenaga kesehatan dengan status pegawai pusat yang ditugaskan di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar.

“Itu nanti ditugaskan dari pusat saja. Sehingga pengawasan dan gajinya langsung dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan daerah tersebut serta diberi hak khusus kepada yang besangkutan. Sehingga dapat terkendali,” tutur Muhadjir.

Baca juga: Investasi Kader Kesehatan Jadi Kunci Menekan Stunting, 90 Persen Belum Terlatih

Saat ini, Indonesia memiliki 1,4 juta tenaga kesehatan dengan 10.347 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan 24.808 puskesmas pembantu.

Puskesmas pembantu total memiliki bidan dan perawat sebanyak 8.624 personel atau sekitar 34,76 persen.

Sementara itu, terdapat 213.670 unit pos pelayanan terpadu (posyandu) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Jumlah itu dirasa masih perlu ditingkatkan, termasuk jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya.

Baca juga: Siap-siap, Cek Kesehatan Berkala Rencananya Bisa di Posyandu

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Siap-siap Produksi Baterai EV, IWIP Bangun Pabrik di Weda Bay
Siap-siap Produksi Baterai EV, IWIP Bangun Pabrik di Weda Bay
Swasta
Pakar Jelaskan Pengaruh MJO dan Topografi pada Pola Hujan Indonesia
Pakar Jelaskan Pengaruh MJO dan Topografi pada Pola Hujan Indonesia
LSM/Figur
Pemanasan Global Terjadi Lebih Cepat, Bisa Jadi Ancaman Ekonomi Dunia
Pemanasan Global Terjadi Lebih Cepat, Bisa Jadi Ancaman Ekonomi Dunia
LSM/Figur
Perjanjian Laut Lepas PBB Mulai Berlaku, Upaya Besar Lindungi Samudera
Perjanjian Laut Lepas PBB Mulai Berlaku, Upaya Besar Lindungi Samudera
Pemerintah
Bahan Bakar Bersih Terancam Tertinggal Tanpa Lonjakan Investasi Global
Bahan Bakar Bersih Terancam Tertinggal Tanpa Lonjakan Investasi Global
Swasta
Sido Muncul Kembali Pulihkan Senyum Anak Indonesia di Wilayah Bogor
Sido Muncul Kembali Pulihkan Senyum Anak Indonesia di Wilayah Bogor
BrandzView
Kualitas Udara dan Air di China Meningkat pada 2025
Kualitas Udara dan Air di China Meningkat pada 2025
Pemerintah
KPA Catat 404 Ledakan Konflik Agraria, Reforma Agraria Belum Jadi Prioritas
KPA Catat 404 Ledakan Konflik Agraria, Reforma Agraria Belum Jadi Prioritas
LSM/Figur
Tahu Banyak Orang Peduli Aksi Iklim, Mengapa Tetap Enggan Berubah? Ini Penelitiannya
Tahu Banyak Orang Peduli Aksi Iklim, Mengapa Tetap Enggan Berubah? Ini Penelitiannya
LSM/Figur
Nyamuk Lebih Pilih Darah Manusia akibat Hilangnya Keanekaragaman Hayati
Nyamuk Lebih Pilih Darah Manusia akibat Hilangnya Keanekaragaman Hayati
LSM/Figur
Microsoft Beli 2,85 Juta Kredit Karbon, Disebut Terbesar di Dunia
Microsoft Beli 2,85 Juta Kredit Karbon, Disebut Terbesar di Dunia
Swasta
Gugatan KLH Soal Banjir Sumatera, Menteri LH Sebut Tak Boleh Diam Ketika Lingkungan Rusak
Gugatan KLH Soal Banjir Sumatera, Menteri LH Sebut Tak Boleh Diam Ketika Lingkungan Rusak
Pemerintah
Tumbuhan Ungkap Karakter Iklim dan Tanah Suatu Tempat
Tumbuhan Ungkap Karakter Iklim dan Tanah Suatu Tempat
Swasta
IWIP Target Pangkas 4 Juta CO2 per Tahun lewat PLTS hingga Truk Listrik
IWIP Target Pangkas 4 Juta CO2 per Tahun lewat PLTS hingga Truk Listrik
Swasta
Polusi Udara Dalam Ruangan Tingkatkan Risiko Kematian Dini
Polusi Udara Dalam Ruangan Tingkatkan Risiko Kematian Dini
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau