Polusi Udara Mengkhawatirkan, Indonesia Perlu Mendukung Cleantech Start-up
KOMPAS.com – Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai net zero emission (nol emisi karbon) pada 2060 atau lebih cepat. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkannya.
Baru-baru ini, New Energy Nexus Indonesia merilis hasil riset yang melaporkan jumlah pertumbuhan start-up teknologi energi bersih atau cleantech di Indonesia makin meredup karena hambatan pendanaan dan iklim regulasi dalam negeri yang dinilai kurang mendukung.
Sementara, untuk dapat mencapai target emisi nol bersih yang telah dicanangkan, Indonesia perlu lebih banyak mengembangkan cleantech start-up.
International Energy Agency (IEA) dalam laporannya yang dirilis pada 2021 mengungkapkan bahwa negara-negara berkembang perlu meningkatkan investasi energi bersih tahunan hingga lebih dari tujuh kali lipat pada 2030. Hal ini dilakukan jika ingin mencapai emisi nol bersih global pada 2050.
Baca juga: Baca juga: Dukung Energi Bersih, Schneider Electric Hadirkan Solusi Data Center Hibrida dan Edge
Laporan The Independent High-Level Expert Group on Climate Finance pada 2022 juga memproyeksikan bahwa investasi infrastruktur berkelanjutan perlu ditingkatkan hingga dua kali lipat per tahunnya pada 2030 dengan 1,7 triliun dollar AS atau setara Rp 26.057 triliun.
Dengan kebutuhan dana besar, tantangan yang dihadapi cleantech start-up di Indonesia tersebut umum dialami di hampir seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang.
Faktor minimnya pendanaan akibat kurangnya minat investor dan regulasi atau kebijakan yang belum memadai, ditambah dengan masih minimnya sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni di bidang energi baru terbarukan (EBT) menjadi faktor fundamental dan saling terkait.
Dukungan kebijakan
Kebijakan atau regulasi suatu negara dalam mendukung terbentuknya ekosistem cleantech start-up menjadi variabel utama yang memengaruhi iklim investasi dan cepat lambatnya laju perkembangan industri.
Cluster President Schneider Electric Indonesia & Timor Leste Roberto Rossi mengatakan, industri EBT merupakan sektor anyar yang membutuhkan biaya besar.
“Biaya tersebut meliputi anggaran riset dan pengembangan serta pengadaan material produksi dengan tingkat risiko tinggi,” ujar Roberto dalam rilis tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (21/8/2023).
Baca juga: Baca juga: Schneider Electric Bikin Panduan Dasar untuk Bantu Perusahaan Lakukan Dekarbonisasi
Oleh karena itu, lanjutnya, pegiat cleantech start-up membutuhkan kebijakan pembiayaan yang fleksibel dan didukung oleh lembaga negara. Skema pendanaan dan subsidi dari pemerintah bagi pelaku cleantech start-up disinyalir dapat memberikan angin segar.
Sebagai contoh, pendanaan pemerintah bisa diprioritaskan untuk early-stage start-up untuk riset pengembangan produk dan membangun pondasi usahanya.
Guna menarik minat investor swasta, pemberian insentif pajak dan kemudahan pinjaman kredit pemerintah juga bisa diberikan sebagai daya tarik.
“Dukungan kebijakan selanjutnya adalah akselerasi peraturan yang berfokus pada penyederhanaan persyaratan dan prosedur perizinan usaha, akses terhadap teknologi dan rantai pasok domestik, serta kebijakan struktur tarif,” jelas Roberto.
Kebijakan pemerintah yang dapat membuka peluang pasar untuk mulai beralih pada solusi teknologi atau produk ramah lingkungan tersebut menjadi kunci dalam mengomersialkan dan menjadikan cleantech start-up menarik di mata investor.
Instalasi panel surya oleh Xurya Daya yang didukung oleh Schneider Electric.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
