Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Virdika Rizky Utama
Peneliti PARA Syndicate

Peneliti PARA Syndicate dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Shanghai Jiao Tong University.

Krisis Lingkungan Harus Jadi Panggung Utama Politik Indonesia

Kompas.com - 21/08/2023, 15:25 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

INDONESIA saat ini berada di tengah krisis lingkungan yang mendalam. Kualitas udara Jakarta yang kini dinobatkan sebagai salah satu yang terburuk di dunia dan abrasi yang meningkat di pantai utara Jawa menandakan urgensi masalah lingkungan.

Sementara itu, dengan mendekatnya pemilihan presiden 2024, pertautan antara tantangan ekologi dan kebijakan politik menjadi topik yang tak bisa diabaikan.

Mungkinkah isu lingkungan akhirnya mendapatkan tempat sentral dalam agenda politik Indonesia?

Kualitas udara Jakarta merupakan simbol krisis perkotaan yang menyedihkan. Pekan lalu, AQI Jakarta mencapai 183. Apa yang kita hadapi bukan hanya data statistik.

Kondisi itu adalah refleksi dari udara beracun yang dihirup oleh jutaan warga setiap hari, memperpendek harapan hidup dan merusak kesejahteraan generasi mendatang.

Ini adalah lambang dari kegagalan urbanisasi: kota besar yang kaya, tetapi dengan warga yang sakit.

Dari perspektif politik, ini adalah bukti pengabaian selama bertahun-tahun, namun juga menawarkan kesempatan untuk redefinisi – visi baru untuk Jakarta yang layak huni, hijau, dan berkelanjutan.

Sementara itu, abrasi pesisir Pulau Jawa merupakan indikator ketidakpedulian terhadap lingkungan. Dampaknya sama tragisnya dengan situasi udara Jakarta.

Hutan-hutan yang ditebang, secara legal atau ilegal, dan pertambangan yang tak terkendali merusak keseimbangan ekosistem pesisir, meningkatkan risiko bencana seperti naiknya permukaan laut.

Ini adalah cerita tentang bagaimana kebutuhan ekonomi jangka pendek sering kali mendominasi pertimbangan lingkungan jangka panjang.

Politik di belakang masalah ini kompleks. Dalam upaya menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional, pemerintah daerah terkadang mengesampingkan dampak jangka panjang dari kebijakan mereka.

Di sisi lain, perlu ada kerangka kerja nasional yang konsisten dalam melindungi dan memulihkan habitat-habitat vital ini.

Namun, ketika kita membicarakan kualitas udara Jakarta dan abrasi pesisir Pulau Jawa, kita sedang melihat puncak dari gunung es.

Di balik gejala permukaan ini, terdapat cerita kerusakan lingkungan yang lebih luas di seluruh Indonesia, termasuk deforestasi massal di Kalimantan, Papua, dan Sulawesi.

Kerusakan ini memberikan dampak signifikan tidak hanya pada iklim global dan keanekaragaman hayati, tetapi juga pada kehidupan manusia.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Baca tentang


Terkini Lainnya
Pemanasan Global Memburuk, Komunikasi Luar Angkasa Terancam
Pemanasan Global Memburuk, Komunikasi Luar Angkasa Terancam
Pemerintah
Hujan Lebat Guyur Jabodetabek, BMKG Minta Masyarakat Waspadai Banjir
Hujan Lebat Guyur Jabodetabek, BMKG Minta Masyarakat Waspadai Banjir
Pemerintah
WWF-Indonesia Dorong Inisiatif Nature-Positive dan Ajak Generasi Muda Melestarikan Alam
WWF-Indonesia Dorong Inisiatif Nature-Positive dan Ajak Generasi Muda Melestarikan Alam
LSM/Figur
Pemerintah Godok Revisi UU Kehutanan, Fokuskan Pengelolaan Hutan
Pemerintah Godok Revisi UU Kehutanan, Fokuskan Pengelolaan Hutan
Pemerintah
Krisis Pendanaan, Sepertiga Program Anti Kekerasan Perempuan Terancam Tutup
Krisis Pendanaan, Sepertiga Program Anti Kekerasan Perempuan Terancam Tutup
Pemerintah
Perusahaan Bahan Bakar Fosil Tambah 2.300 Proyek Baru, Picu Krisis Karbon
Perusahaan Bahan Bakar Fosil Tambah 2.300 Proyek Baru, Picu Krisis Karbon
Pemerintah
Menhut: Tambang Emas Ilegal Akan Ditindak Setegas-tegasnya
Menhut: Tambang Emas Ilegal Akan Ditindak Setegas-tegasnya
Pemerintah
ERIA Sebut ASEAN Butuh Terobosan untuk Dorong Transisi Industri Berkelanjutan
ERIA Sebut ASEAN Butuh Terobosan untuk Dorong Transisi Industri Berkelanjutan
Pemerintah
AS Ekspor Sampah Elektronik, Banjiri Asia Tenggara
AS Ekspor Sampah Elektronik, Banjiri Asia Tenggara
Pemerintah
Diterpa Bencana Iklim, Perempuan Pesisir Tangguh dan Pandai Shifting Pekerjaan
Diterpa Bencana Iklim, Perempuan Pesisir Tangguh dan Pandai Shifting Pekerjaan
LSM/Figur
SIEW 2025: Chandra Asri Siapkan 1 Miliar Dollar AS untuk Investasi di RI dan Singapura
SIEW 2025: Chandra Asri Siapkan 1 Miliar Dollar AS untuk Investasi di RI dan Singapura
Swasta
Polemik Pembakaran Mahkota Cendrawasih, Kemenhut Janji Hormati Budaya Papua
Polemik Pembakaran Mahkota Cendrawasih, Kemenhut Janji Hormati Budaya Papua
Pemerintah
WWF Duet Bareng KLH, Tangani Isu Pencemaran dan Perubahan Iklim
WWF Duet Bareng KLH, Tangani Isu Pencemaran dan Perubahan Iklim
Pemerintah
Hutan Dikepung Sawit: Perempuan Kalimantan Menghidupkan Dapur dan Anyaman Harapan
Hutan Dikepung Sawit: Perempuan Kalimantan Menghidupkan Dapur dan Anyaman Harapan
LSM/Figur
PT SGI Dorong Keterlibatan Anak Muda Kembangkan Pembangkit Panas Bumi di Flores
PT SGI Dorong Keterlibatan Anak Muda Kembangkan Pembangkit Panas Bumi di Flores
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau