Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Virdika Rizky Utama
Peneliti PARA Syndicate

Peneliti PARA Syndicate dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Shanghai Jiao Tong University.

Krisis Lingkungan Harus Jadi Panggung Utama Politik Indonesia

Kompas.com - 21/08/2023, 15:25 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

INDONESIA saat ini berada di tengah krisis lingkungan yang mendalam. Kualitas udara Jakarta yang kini dinobatkan sebagai salah satu yang terburuk di dunia dan abrasi yang meningkat di pantai utara Jawa menandakan urgensi masalah lingkungan.

Sementara itu, dengan mendekatnya pemilihan presiden 2024, pertautan antara tantangan ekologi dan kebijakan politik menjadi topik yang tak bisa diabaikan.

Mungkinkah isu lingkungan akhirnya mendapatkan tempat sentral dalam agenda politik Indonesia?

Kualitas udara Jakarta merupakan simbol krisis perkotaan yang menyedihkan. Pekan lalu, AQI Jakarta mencapai 183. Apa yang kita hadapi bukan hanya data statistik.

Kondisi itu adalah refleksi dari udara beracun yang dihirup oleh jutaan warga setiap hari, memperpendek harapan hidup dan merusak kesejahteraan generasi mendatang.

Ini adalah lambang dari kegagalan urbanisasi: kota besar yang kaya, tetapi dengan warga yang sakit.

Dari perspektif politik, ini adalah bukti pengabaian selama bertahun-tahun, namun juga menawarkan kesempatan untuk redefinisi – visi baru untuk Jakarta yang layak huni, hijau, dan berkelanjutan.

Sementara itu, abrasi pesisir Pulau Jawa merupakan indikator ketidakpedulian terhadap lingkungan. Dampaknya sama tragisnya dengan situasi udara Jakarta.

Hutan-hutan yang ditebang, secara legal atau ilegal, dan pertambangan yang tak terkendali merusak keseimbangan ekosistem pesisir, meningkatkan risiko bencana seperti naiknya permukaan laut.

Ini adalah cerita tentang bagaimana kebutuhan ekonomi jangka pendek sering kali mendominasi pertimbangan lingkungan jangka panjang.

Politik di belakang masalah ini kompleks. Dalam upaya menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional, pemerintah daerah terkadang mengesampingkan dampak jangka panjang dari kebijakan mereka.

Di sisi lain, perlu ada kerangka kerja nasional yang konsisten dalam melindungi dan memulihkan habitat-habitat vital ini.

Namun, ketika kita membicarakan kualitas udara Jakarta dan abrasi pesisir Pulau Jawa, kita sedang melihat puncak dari gunung es.

Di balik gejala permukaan ini, terdapat cerita kerusakan lingkungan yang lebih luas di seluruh Indonesia, termasuk deforestasi massal di Kalimantan, Papua, dan Sulawesi.

Kerusakan ini memberikan dampak signifikan tidak hanya pada iklim global dan keanekaragaman hayati, tetapi juga pada kehidupan manusia.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Baca tentang


Terkini Lainnya

Masyarakat Jabodetabek Butuh Hutan Sebagai Penyangga, Tapi Alih Fungsi Lahan Kian Masif

Masyarakat Jabodetabek Butuh Hutan Sebagai Penyangga, Tapi Alih Fungsi Lahan Kian Masif

Pemerintah
Eksekutif Perusahaan Setuju Aktivitas Keberlanjutan Bisa Dongkrak Penjualan

Eksekutif Perusahaan Setuju Aktivitas Keberlanjutan Bisa Dongkrak Penjualan

Swasta
Walhi Laporkan 47 Perusahaan yang Diduga Rusak Lingkungan ke Kejagung

Walhi Laporkan 47 Perusahaan yang Diduga Rusak Lingkungan ke Kejagung

Pemerintah
RUU Masyarakat Adat: Janji Politik atau Ilusi Hukum?

RUU Masyarakat Adat: Janji Politik atau Ilusi Hukum?

Pemerintah
Jakarta Jadi Pionir Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Jakarta Jadi Pionir Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Pemerintah
Jakarta dan Hangzhou Alami Dampak Paling Parah akibat Perubahan Cuaca Ekstrem

Jakarta dan Hangzhou Alami Dampak Paling Parah akibat Perubahan Cuaca Ekstrem

Pemerintah
Pemasangan Panel Surya Global Dinginkan Bumi Hingga 0,13 Derajat C

Pemasangan Panel Surya Global Dinginkan Bumi Hingga 0,13 Derajat C

LSM/Figur
Pemerintah Wacanakan Bangun Hutan Wakaf untuk Ibadah dan Pelestarian Alam

Pemerintah Wacanakan Bangun Hutan Wakaf untuk Ibadah dan Pelestarian Alam

Pemerintah
Pemerintah Akan Evaluasi PLTSa, dari 12 Kota Hanya 2 yang Beroperasi

Pemerintah Akan Evaluasi PLTSa, dari 12 Kota Hanya 2 yang Beroperasi

Pemerintah
Sedekah Sampah Ala Hanan Attaki, Masyarakat Bisa Jual Plastik di Masjid

Sedekah Sampah Ala Hanan Attaki, Masyarakat Bisa Jual Plastik di Masjid

LSM/Figur
Jakarta Kembali Masuk 10 Besar Ibu Kota Paling Berpolusi di Dunia Sepanjang 2024

Jakarta Kembali Masuk 10 Besar Ibu Kota Paling Berpolusi di Dunia Sepanjang 2024

LSM/Figur
Indonesia Disebut Berpeluang Pasarkan Jasa Penyimpanan Karbon ke Luar Negeri

Indonesia Disebut Berpeluang Pasarkan Jasa Penyimpanan Karbon ke Luar Negeri

Pemerintah
Pemerintah Targetkan 30 Kota Kelola Sampah Jadi Listrik 4 Tahun Lagi

Pemerintah Targetkan 30 Kota Kelola Sampah Jadi Listrik 4 Tahun Lagi

Pemerintah
Terbukti Cemari Lingkungan, Pengelola TPA Ilegal Dikenakan Pidana

Terbukti Cemari Lingkungan, Pengelola TPA Ilegal Dikenakan Pidana

Pemerintah
Mikroplastik Hambat Fotosintesis Tanaman, Jutaan Orang Terancam Kelaparan

Mikroplastik Hambat Fotosintesis Tanaman, Jutaan Orang Terancam Kelaparan

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau