Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/08/2023, 12:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Koalisi Keadilan Iklim menilai pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan pada 16 Agustus belum menunjukkan urgensi pemerintah mewujudkan keadilan iklim.

Koalisi Keadilan Iklim diinisiasi oleh sejumlah organisasi seperti Yayasan Pikul, Yayasan Madani Berkelanjutan, Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Kelola.

Direktur Eksekutif Yayasan Pikul Torry Kuswardono menuturkan, rancangan APBN 2024 hanya mengangkat capaian pertumbuhan ekonomi dan tahun politik.

Baca juga: Dampak Perubahan Iklim Sangat Nyata, Banyak Wilayah Indonesia Tergenang Permanen

“Namun luput mengedepankan komitmen dan upaya nyata dalam penanganan perubahan iklim yang berkeadilan,” ujar Torry dalam siaran pers bersama Koalisi Keadilan Iklim, Senin (21/8/2023).

Torry menilai, lingkungan hidup dan perubahan iklim masih dilihat secara sektoral. Sementara, pertumbuhan ekonomi diperlakukan sebagai semata pertumbuhan.

“Pemerintah tidak memperhitungkan kerusakan lingkungan hidup dan dampak perubahan iklim sebagai faktor pengurang pertumbuhan ekonomi,” kata Torry.

“Padahal kenyataannya, kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup dan dampak perubahan iklim cukup besar, serta berdampak pada progres ketahanan dan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Baca juga: Perubahan Iklim Bikin Kebakaran Hutan di Eropa Makin Ganas

Torry menambahkan, ide-ide besar dalam pidato presiden belum menjawab persoalan mendasar terkait perwujudan keadilan.

“Salah satunya manfaat bagi kelompok paling rentan di masyarakat seperti petani dan nelayan, masyarakat adat dan komunitas lokal, penyandang disabilitas, anak-anak dan lansia, dan kaum miskin perkotaan,” tutur Torry.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad menyampaikan, pihaknya mengapresiasi arahan presiden soal transformasi ekonomi hijau.

Dia bertutur, pemanfaatan nilai ekonomi hayati dan investasi hijau memang harus didorong sepenuh tenaga.

Baca juga: Pidato Jokowi tentang Hilirisasi Nikel, Walhi: Tak Peduli Krisis Iklim

“Namun, kami melihat bahwa fakta di lapangan, niatan tersebut dijalankan secara sebaliknya. Ekonomi hijau kerap disederhanakan sebagai perdagangan karbon, dengan penguasaan ekonomi masih berada pada kekuatan elite,” tutur Nadia.

Sementara, ujar Nadia, rakyat yang paling berpotensi terkena dampak malah tetap terpinggirkan.

“Ditambah belum adanya kerangka pengaman yang harus diterapkan untuk memastikan mekanisme ini benar-benar akan menurunkan emisi. Akhirnya, ekonomi hijau hanya menjadi sebuah alat untuk menyejahterakan elite, tapi mengabaikan urusan emisi,” ucap Nadia.

Nadia berujar, konsep pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau seharusnya dilandaskan pada kesadaran batas ekologis dan ketersediaan sumber daya alam yang tidak kekal.

Baca juga: Krisis Iklim Berpotensi Turunkan GDP Indonesia hingga 11 Persen

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Inovasi Sampah Plastik Murah Menjadi Mewah

Inovasi Sampah Plastik Murah Menjadi Mewah

Pemerintah
Riset FPCI: Ulama Pegang Peran Penting Aksi Perubahan Iklim di Akar Rumput

Riset FPCI: Ulama Pegang Peran Penting Aksi Perubahan Iklim di Akar Rumput

LSM/Figur
Studi: Perubahan Iklim Makin Mengkhawatirkan akibat Polusi Plastik

Studi: Perubahan Iklim Makin Mengkhawatirkan akibat Polusi Plastik

Pemerintah
PLN Luncurkan Pengisian Daya Kendaraan Listrik di Bandung

PLN Luncurkan Pengisian Daya Kendaraan Listrik di Bandung

Pemerintah
Transisi Energi Bersih Terus Meningkat, Tapi Kemajuannya Tak Merata

Transisi Energi Bersih Terus Meningkat, Tapi Kemajuannya Tak Merata

Pemerintah
Inovasi Sterilisasi Pangan Teknologi PEF Diklaim Lebih Ramah Lingkungan

Inovasi Sterilisasi Pangan Teknologi PEF Diklaim Lebih Ramah Lingkungan

Pemerintah
Buktikan Komitmen Bangun Kesejahteraan Masyarakat, PT GNI & SEI Bagikan Ratusan Sepatu untuk Siswa SD di Morut

Buktikan Komitmen Bangun Kesejahteraan Masyarakat, PT GNI & SEI Bagikan Ratusan Sepatu untuk Siswa SD di Morut

Swasta
Studi: Pemilik Aset Dapat Dorong Investasi Perubahan Iklim

Studi: Pemilik Aset Dapat Dorong Investasi Perubahan Iklim

Pemerintah
Komitmen Lindungi Kesehatan Karyawan, GNI Gelar Health Talk

Komitmen Lindungi Kesehatan Karyawan, GNI Gelar Health Talk

Pemerintah
Tekanan Publik Bisa Pengaruhi Perusahaan dalam Kurangi Dampak Lingkungan

Tekanan Publik Bisa Pengaruhi Perusahaan dalam Kurangi Dampak Lingkungan

Pemerintah
Studi: Bahasa Abui di NTT Terancam Punah

Studi: Bahasa Abui di NTT Terancam Punah

Pemerintah
Ini 9 Rekomendasi untuk Dorong Percepatan Transisi Energi Berkeadilan

Ini 9 Rekomendasi untuk Dorong Percepatan Transisi Energi Berkeadilan

Pemerintah
Siapa pun Kepala Daerah Terpilih Didesak Fokus Cegah dan Atasi Stunting

Siapa pun Kepala Daerah Terpilih Didesak Fokus Cegah dan Atasi Stunting

LSM/Figur
Pelaku Usaha Minta Regulasi Harga Minyak Jelantah untuk Bioenergi

Pelaku Usaha Minta Regulasi Harga Minyak Jelantah untuk Bioenergi

Swasta
Studi: Pembakaran Sampah dengan Insenerator di TPA Kontaminasi Ekosistem Sekitar

Studi: Pembakaran Sampah dengan Insenerator di TPA Kontaminasi Ekosistem Sekitar

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau