ICX Buka-bukaan soal Faktor Penentu Harga Karbon di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Climate Exchange (ICX) memastikan siap menjadi penyelenggara bursa karbon di Indonesia yang akan dimulai pada September 2023.

Sebagai entitas dari Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Group, ICX melakukan sejumlah persiapan agar layak memfasilitasi perdagangan Renewable Energy Certificate (REC) di Indonesia.

Menurut CEO ICX Megain Widjaja, perusahaan sudah menyiapkan infrastruktur dan sistem untuk perdagangan karbon. Sebab, jual beli karbon merupakan salah satu masa depan perekonomian di Indonesia.

Baca juga: Soal Harga Karbon di Indonesia, ICX Punya Jawaban

Dalam perbincangan dengan awak media, Megain membeberkan berbagai hal yang berhubungan dengan bursa karbon, termasuk soal harga dan faktor penentunya di berbagai daerah. 

Dia menuturkan, harga karbon tergantung pada kondisi dan dipengaruhi sejumlah faktor.  Antara lain dari segi alam dan non-alam, serta dukungan dana terhadap suatu proyek karbon dan kebermanfaatannya di daerah tertentu.

Oleh karena itu, keberadaan bursa karbon menjadi sangat penting supaya ada standardisasi  batas harga karbon di dalam negeri.

“Kalau ada orang yang banyak mau beli dan support proyek itu, pasti harganya akan naik sendiri. Harga karbon tergantung proyek itu bisa beda-beda. Makanya penting agar dalam suatu platform ada benchmarking,” ujar Megain Widjaja di Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Baca juga: Jelang Bursa Karbon di Indonesia, ICX Siap Jadi Penyelenggara

Dia mencontohkan ada pengembang proyek karbon di dua lokasi berbeda, yaitu di Papua dan Kendari. Seiring berjalannya proyek itu, pelaku pasar mengetahui ada perbedaan harga, yang satu lebih tinggi dan satunya lebih rendah. Padahal, sama-sama proyek karbon.

“Oh ternyata value biodiversity flora dan faunanya lebih tinggi. Dan ternyata di situ ada endangered species, misal burung-burung yang enggak pernah kelihatan di bumi lagi, dan itu merupakan last frontier dari habitatnya. Itu value-nya luar biasa. Maksudnya, semua proyek karbon itu enggak sama,” kata Megain.

Baca juga: Aturan Perdagangan Karbon Disahkan, Ini 10 Poin Pentingnya

Ada pula proyek yang menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat di sekitarnya dengan baik sehingga nilai karbon yang diperdagangkan pun lebih tinggi dibandingkan proyek lain yang tidak melakukan hal serupa.

Dengan demikian, kepastian harga karbon di Indonesia akan bisa terjawab apabila bursanya sudah resmi diluncurkan dan mulai terjadi transaksi.

Menurut dia, saat ini siapa pun orangnya belum bisa menentukan harga karbon di Indonesia karena hal itu merupakan mekanisme pasar.

Kalaupun ada pihak yang mengeklaim bisa memastikan harganya, itu hanya perkiraan, tidak ada kepastian.

Baca juga: Produksi Baterai Jadi Kunci Capai Target Netralitas Karbon

“Itu (harga karbon) hanya bisa terjawab secara empiris kalau sudah launching. Saat ini cuma punya estimasi saat on dan off. Tapi kalau pasar karbonnya terbuka, jadi bisa tahu, that’s the benefit,” jelas Megain.

Untuk diketahui, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

Regulasi ini akan menjadi pedoman perdagangan karbon melalui bursa karbon yang dilaksanakan oleh penyelenggaranya.

POJK tersebut merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang berisi tentang pengaturan perdagangan karbon melalui bursa karbon.

Menurut rencana, bursa karbon akan mulai dibuka pada September tahun ini.