Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/08/2023, 08:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.comEnergi terbarukan belum bisa berkompetisi dengan bahan bakar fosil karena belum adanya insentif dan subsidi unutk energi terbarukan di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah juga membutuhkan pendanaan untuk mengadakan proyek energi terbarukan.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama konsorsium Energy Transition Policy Development Forum (ETP) bagian dari ASEAN Energy Business Forum yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, pada Jumat (25/8/2023).

Baca juga: Indonesia-Swedia Sepakat Konversi Sampah Jadi Energi Terbarukan

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mendorong pemerintah untuk mengambil contoh kebijakan dan strategi terbaik yang pernah dilakukan oleh negara lain untuk mengakselerasi energi terbarukan.

Namun, strategi atau kebijakan tersebut masih harus diadaptasi dengan kearifan nasional untuk mengakomodasi situasi yang kompleks di sektor energi di Indonesia.

Dia menyampaikan, Indonesia membutuhkan ekosistem energi yang bisa mendukung investasi dan kerja sama.

“Kita harus cerdik dan kita membutuhkan inovasi dan pendekatan yang berbeda dari PLN untuk mendukung transisi energi,” kata Fabby dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Pemerintah Bali Targetkan 100 Persen Energi Terbarukan di Nusa Penida

Menurut Fabby, PLN harus mempersiapkan ekosistem dan didukung dengan kebijakan dan regulasi yang disediakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menarik lebih banyak investasi dan pendanaan publik dan swasta.

“Meskipun sektor swasta dan pemerintah kerap memiliki ekspektasi yang berbeda, tetapi kita harus tetap melangkah maju dengan berbagai keterbatasan yang ada,” ujar Fabby.

Dalam laporan Indonesia Sustainable Finance Outlook (ISFO) 2023, IESR menilai masih ada risiko investasi dari pengadaan proyek energi terbarukan yang diakibatkan oleh tarif yang kurang menarik.

Hal ini disebabkan rendahnya minat investor swasta pada proyek energi terbarukan serta kurangnya transparansi.

Baca juga: Pemanfaatan Energi Terbarukan Masih Rendah, Belum Ada Target yang Tercapai

Indonesia memerlukan reformasi pada lingkungan investasi yang bisa mendukung proyek energi terbarukan seperti kebijakan dan regulasi yang transparan, berdampak jangka panjang, serta memberikan kepastian berusaha.

Reformasi ini akan meningkatkan kepercayaan investor swasta dan lembaga keuangan internasional atas proyek energi terbarukan di Indonesia.

Fabby mengutarakan, sektor bisnis di Indonesia sebenarnya memiliki keinginan yang tinggi untuk mendukung pengembangan energi terbarukan.

“Namun, stabilitas dan konsistensi kebijakan harus ditetapkan terlebih dahulu untuk mempersingkat proses negosiasi antara pemerintah dan investor swasta,” jelas Fabby.

“Hal lainnya yang harus direformasi yaitu menyelaraskan agenda transisi energi antara satu badan dengan yang lain, harmonisasi kebijakan transisi energi antara pemerintah pusat dan daerah, serta interkonektivitas,” imbuhnya.

Baca juga: Ini Rekomendasi Tingkatkan Bauran Energi Terbarukan Indonesia

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Menhut: Target NDC Perlu Realistis, Ambisius tetapi Tak Tercapai Malah Rugikan Indonesia
Menhut: Target NDC Perlu Realistis, Ambisius tetapi Tak Tercapai Malah Rugikan Indonesia
Pemerintah
Populasi Penguin Kaisar Turun 22 Persen dalam 15 Tahun, Lebih Buruk dari Prediksi
Populasi Penguin Kaisar Turun 22 Persen dalam 15 Tahun, Lebih Buruk dari Prediksi
LSM/Figur
Pembukaan Lahan dan Pembangunan Sebabkan Buaya Muncul ke Permukiman
Pembukaan Lahan dan Pembangunan Sebabkan Buaya Muncul ke Permukiman
Pemerintah
Grab Rekrut Ribuan Driver Ojol untuk Sekaligus Jadi Mitra UMKM
Grab Rekrut Ribuan Driver Ojol untuk Sekaligus Jadi Mitra UMKM
Swasta
Potensi Rumput Laut Besar, tetapi Baru 11 Persen Lahan Budidaya yang Dimanfaatkan
Potensi Rumput Laut Besar, tetapi Baru 11 Persen Lahan Budidaya yang Dimanfaatkan
Pemerintah
Veronica Tan Ingin Jakarta Ramah Perempuan dan Anak
Veronica Tan Ingin Jakarta Ramah Perempuan dan Anak
Pemerintah
BRI Fellowship Journalism 2025 Kukuhkan 45 Jurnalis Penerima Beasiswa S2
BRI Fellowship Journalism 2025 Kukuhkan 45 Jurnalis Penerima Beasiswa S2
BUMN
Sistem Tanam Padi Rendah Karbon, Apakah Memungkinkan?
Sistem Tanam Padi Rendah Karbon, Apakah Memungkinkan?
Pemerintah
Emisi Kapal Turun jika Temukan Jalur Pelayaran Baru yang Efisien
Emisi Kapal Turun jika Temukan Jalur Pelayaran Baru yang Efisien
Pemerintah
Kekayaan Sumber Daya di Indonesia: Antara Berkah dan Kutukan
Kekayaan Sumber Daya di Indonesia: Antara Berkah dan Kutukan
Pemerintah
Ketidakpastian Ekonomi Hambat Investasi Mineral Kritis
Ketidakpastian Ekonomi Hambat Investasi Mineral Kritis
Pemerintah
Pesan dari Raja Ampat untuk Kepulauan Riau: Jangan Gadai Pulau demi Tambang
Pesan dari Raja Ampat untuk Kepulauan Riau: Jangan Gadai Pulau demi Tambang
Pemerintah
Negara-negara G7 Diminta Perkuat Rencana Mineral Kritis Berkelanjutan
Negara-negara G7 Diminta Perkuat Rencana Mineral Kritis Berkelanjutan
LSM/Figur
Pakai Climate Smart Shrimp, Desa di Donggala Panen Udang hingga 50 Ton
Pakai Climate Smart Shrimp, Desa di Donggala Panen Udang hingga 50 Ton
LSM/Figur
Climate Smart Shrimp, Inovasi Cara Dapat Cuan dari Udang Sekaligus Perbaiki Lingkungan
Climate Smart Shrimp, Inovasi Cara Dapat Cuan dari Udang Sekaligus Perbaiki Lingkungan
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau