Sektor Bisnis Berminat Kembangkan Energi Terbarukan, Perlu Kebijakan yang Konsisten

KOMPAS.com – Energi terbarukan belum bisa berkompetisi dengan bahan bakar fosil karena belum adanya insentif dan subsidi unutk energi terbarukan di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah juga membutuhkan pendanaan untuk mengadakan proyek energi terbarukan.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama konsorsium Energy Transition Policy Development Forum (ETP) bagian dari ASEAN Energy Business Forum yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, pada Jumat (25/8/2023).

Baca juga: Indonesia-Swedia Sepakat Konversi Sampah Jadi Energi Terbarukan

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mendorong pemerintah untuk mengambil contoh kebijakan dan strategi terbaik yang pernah dilakukan oleh negara lain untuk mengakselerasi energi terbarukan.

Namun, strategi atau kebijakan tersebut masih harus diadaptasi dengan kearifan nasional untuk mengakomodasi situasi yang kompleks di sektor energi di Indonesia.

Dia menyampaikan, Indonesia membutuhkan ekosistem energi yang bisa mendukung investasi dan kerja sama.

“Kita harus cerdik dan kita membutuhkan inovasi dan pendekatan yang berbeda dari PLN untuk mendukung transisi energi,” kata Fabby dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Pemerintah Bali Targetkan 100 Persen Energi Terbarukan di Nusa Penida

Menurut Fabby, PLN harus mempersiapkan ekosistem dan didukung dengan kebijakan dan regulasi yang disediakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menarik lebih banyak investasi dan pendanaan publik dan swasta.

“Meskipun sektor swasta dan pemerintah kerap memiliki ekspektasi yang berbeda, tetapi kita harus tetap melangkah maju dengan berbagai keterbatasan yang ada,” ujar Fabby.

Dalam laporan Indonesia Sustainable Finance Outlook (ISFO) 2023, IESR menilai masih ada risiko investasi dari pengadaan proyek energi terbarukan yang diakibatkan oleh tarif yang kurang menarik.

Hal ini disebabkan rendahnya minat investor swasta pada proyek energi terbarukan serta kurangnya transparansi.

Baca juga: Pemanfaatan Energi Terbarukan Masih Rendah, Belum Ada Target yang Tercapai

Indonesia memerlukan reformasi pada lingkungan investasi yang bisa mendukung proyek energi terbarukan seperti kebijakan dan regulasi yang transparan, berdampak jangka panjang, serta memberikan kepastian berusaha.

Reformasi ini akan meningkatkan kepercayaan investor swasta dan lembaga keuangan internasional atas proyek energi terbarukan di Indonesia.

Fabby mengutarakan, sektor bisnis di Indonesia sebenarnya memiliki keinginan yang tinggi untuk mendukung pengembangan energi terbarukan.

“Namun, stabilitas dan konsistensi kebijakan harus ditetapkan terlebih dahulu untuk mempersingkat proses negosiasi antara pemerintah dan investor swasta,” jelas Fabby.

“Hal lainnya yang harus direformasi yaitu menyelaraskan agenda transisi energi antara satu badan dengan yang lain, harmonisasi kebijakan transisi energi antara pemerintah pusat dan daerah, serta interkonektivitas,” imbuhnya.

Baca juga: Ini Rekomendasi Tingkatkan Bauran Energi Terbarukan Indonesia