Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/08/2023, 08:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.comEnergi terbarukan belum bisa berkompetisi dengan bahan bakar fosil karena belum adanya insentif dan subsidi unutk energi terbarukan di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah juga membutuhkan pendanaan untuk mengadakan proyek energi terbarukan.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama konsorsium Energy Transition Policy Development Forum (ETP) bagian dari ASEAN Energy Business Forum yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, pada Jumat (25/8/2023).

Baca juga: Indonesia-Swedia Sepakat Konversi Sampah Jadi Energi Terbarukan

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mendorong pemerintah untuk mengambil contoh kebijakan dan strategi terbaik yang pernah dilakukan oleh negara lain untuk mengakselerasi energi terbarukan.

Namun, strategi atau kebijakan tersebut masih harus diadaptasi dengan kearifan nasional untuk mengakomodasi situasi yang kompleks di sektor energi di Indonesia.

Dia menyampaikan, Indonesia membutuhkan ekosistem energi yang bisa mendukung investasi dan kerja sama.

“Kita harus cerdik dan kita membutuhkan inovasi dan pendekatan yang berbeda dari PLN untuk mendukung transisi energi,” kata Fabby dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Pemerintah Bali Targetkan 100 Persen Energi Terbarukan di Nusa Penida

Menurut Fabby, PLN harus mempersiapkan ekosistem dan didukung dengan kebijakan dan regulasi yang disediakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menarik lebih banyak investasi dan pendanaan publik dan swasta.

“Meskipun sektor swasta dan pemerintah kerap memiliki ekspektasi yang berbeda, tetapi kita harus tetap melangkah maju dengan berbagai keterbatasan yang ada,” ujar Fabby.

Dalam laporan Indonesia Sustainable Finance Outlook (ISFO) 2023, IESR menilai masih ada risiko investasi dari pengadaan proyek energi terbarukan yang diakibatkan oleh tarif yang kurang menarik.

Hal ini disebabkan rendahnya minat investor swasta pada proyek energi terbarukan serta kurangnya transparansi.

Baca juga: Pemanfaatan Energi Terbarukan Masih Rendah, Belum Ada Target yang Tercapai

Indonesia memerlukan reformasi pada lingkungan investasi yang bisa mendukung proyek energi terbarukan seperti kebijakan dan regulasi yang transparan, berdampak jangka panjang, serta memberikan kepastian berusaha.

Reformasi ini akan meningkatkan kepercayaan investor swasta dan lembaga keuangan internasional atas proyek energi terbarukan di Indonesia.

Fabby mengutarakan, sektor bisnis di Indonesia sebenarnya memiliki keinginan yang tinggi untuk mendukung pengembangan energi terbarukan.

“Namun, stabilitas dan konsistensi kebijakan harus ditetapkan terlebih dahulu untuk mempersingkat proses negosiasi antara pemerintah dan investor swasta,” jelas Fabby.

“Hal lainnya yang harus direformasi yaitu menyelaraskan agenda transisi energi antara satu badan dengan yang lain, harmonisasi kebijakan transisi energi antara pemerintah pusat dan daerah, serta interkonektivitas,” imbuhnya.

Baca juga: Ini Rekomendasi Tingkatkan Bauran Energi Terbarukan Indonesia

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau