Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Kebijakan Bersifat Jakarta-sentris, Harusnya Disesuaikan Kondisi Masing-masing

Kompas.com - 14/09/2023, 10:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui, banyak kebijakan saat ini bersifat Jakarta-sentris atau Jawa-sentris.

Padahal, setiap daerah memerlukan kebijakan yang berbeda-beda sesuai dengan potensi masing-masing.

Muhadjir mengingatkan para pembuat kebijakan untuk tidak melihat Jakarta dan Pulau Jawa sebagai acuan dalam mengambil keputusan.

Baca juga: Unkris dan Kemen ATR Gelar Webinar Pemanfaatan Tata Ruang SDEW dan Kawasan Pesisir

Kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat harus berbasis pada potensi dan kondisi sosial budaya di masing-masing daerah.

“Banyak kebijakan helikopter, hanya lihat dari jauh dan kebijakan itu sangat Jakarta-sentris dan Jawa-sentris,” ujar Muhadjir dilansir dari situs web Kemenko PMK, Rabu (13/9/2023).

Salah satu contoh wilayah yang tidak seharusnya mendapat kebijakan bersifat Jakarta-sentris atau Jawa-sentris adalah wilayah pesisir.

Sejatinya, wilayah pesisir memainkan memainkan peran yang strategis dalam perekonomian, keanekaragaman hayati, pariwisata, perikanan, dan sektor lainnya.

Baca juga: Kurangi Emisi Karbon, Amartha Tanam 1.000 Mangrove di Pesisir Pantai Morodemak

Kebijakan yang tepat sasaran serta perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan akan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat pesisir.

Selain itu, hal tersebut juga berdampak kepada keanekaragaman hayati serta perkembangan sosial dan ekonomi.

Saat ini, ada 327 atau 63,2 persen kabupaten atau kota di Indonesia berada di wilayah pesisir.

Di satu sisi, wilayah pesisir masih diselimuti berbagai masalah seperti kemiskinan ekstrem, ketertinggalan, permasalahan pendidikan, dan kesehatan.

Baca juga: Adopsi Konsep Ekonomi Biru, Indonesia Optimalkan Sumber Daya Pesisir

Padahal, wilayah pesisir menyimpan potensi yang sangat besar. Pembangunan ekonomi maritim di wilayah pesisir yang tepat dapat menguatkan perekonomian Indonesia.

Ekonomi maritim dapat berkontribusi positif untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen pada 2042 dan menyumbang 15 persen terhadap produk domestik bruto pada 2045.

Muhadjir menegaskan, membangun pesisir yang tangguh dapat mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan Indonesia yang maju.

“Persoalan ini harus diperhatikan. Sehingga negara kepulauan Indonesia yang dilukiskan oleh Bung Karno sebagai Zamrud Katulistiwa bisa benar-benar tampak indah, baik dari luar maupun dari dalam,” tutur Muhadjir.

Baca juga: Pesisir Lestari Ajak Pemerintah dan Masyarakat Jaga Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Marine Safari Bali, Gerbang Edukasi dan Konservasi Laut Nusantara
Marine Safari Bali, Gerbang Edukasi dan Konservasi Laut Nusantara
Swasta
Dari Data Kesehatan Memprihatinkan ke Budaya Hidup Sehat, Begini Transformasi PLN UID Banten lewat Program GELORA
Dari Data Kesehatan Memprihatinkan ke Budaya Hidup Sehat, Begini Transformasi PLN UID Banten lewat Program GELORA
Pemerintah
Bali Luncurkan Unit Layanan Disabilitas untuk Penanggulangan Bencana
Bali Luncurkan Unit Layanan Disabilitas untuk Penanggulangan Bencana
Pemerintah
DLH Jakarta Akui Sulit Setop 'Open Dumping' di TPS Bantargebang
DLH Jakarta Akui Sulit Setop "Open Dumping" di TPS Bantargebang
Pemerintah
DKI Gadang Sunter Jadi Lokasi Waste to Energy, Kelola 2.200 Ton Sampah
DKI Gadang Sunter Jadi Lokasi Waste to Energy, Kelola 2.200 Ton Sampah
Pemerintah
RDF Rorotan Beroperasi November, Diklaim Bisa Redam Sebaran Mikroplastik
RDF Rorotan Beroperasi November, Diklaim Bisa Redam Sebaran Mikroplastik
Pemerintah
United Tractors Dorong Inovasi Berkelanjutan Lewat SOBAT Competition 2025
United Tractors Dorong Inovasi Berkelanjutan Lewat SOBAT Competition 2025
Swasta
Mikroplastik Ada di Udara dan Hujan, Menteri LH Minta TPA Lakukan Capping
Mikroplastik Ada di Udara dan Hujan, Menteri LH Minta TPA Lakukan Capping
Pemerintah
Ironis, Udara Kita Tercemar Mikroplastik, Bernafas pun Bisa Berarti Cari Penyakit
Ironis, Udara Kita Tercemar Mikroplastik, Bernafas pun Bisa Berarti Cari Penyakit
LSM/Figur
Second NDC Indonesia Dinilai Tak Partisipatif, Lemah Substansi
Second NDC Indonesia Dinilai Tak Partisipatif, Lemah Substansi
LSM/Figur
Nyamuk Muncul di Islandia, Tanda Nyata Dampak Perubahan Iklim
Nyamuk Muncul di Islandia, Tanda Nyata Dampak Perubahan Iklim
Pemerintah
WMO: Peringatan Dini Bencana Hak Asasi Manusia, Tak Boleh Ada yang Mati Sia-sia
WMO: Peringatan Dini Bencana Hak Asasi Manusia, Tak Boleh Ada yang Mati Sia-sia
Pemerintah
Ketika Perempuan Petani di Kalbar Andalkan Gotong Royong untuk RIngankan Pekerjaan Keluarga...
Ketika Perempuan Petani di Kalbar Andalkan Gotong Royong untuk RIngankan Pekerjaan Keluarga...
LSM/Figur
DBS Ungkap 5 Tren yang Akan Bentuk Masa Depan Pembiayaan Berkelanjutan
DBS Ungkap 5 Tren yang Akan Bentuk Masa Depan Pembiayaan Berkelanjutan
Swasta
BRIN Jelaskan Bagaimana Bakar Sampah Bisa Datangkan Hujan Mikroplastik
BRIN Jelaskan Bagaimana Bakar Sampah Bisa Datangkan Hujan Mikroplastik
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau