Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Kebijakan Bersifat Jakarta-sentris, Harusnya Disesuaikan Kondisi Masing-masing

Kompas.com, 14 September 2023, 10:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui, banyak kebijakan saat ini bersifat Jakarta-sentris atau Jawa-sentris.

Padahal, setiap daerah memerlukan kebijakan yang berbeda-beda sesuai dengan potensi masing-masing.

Muhadjir mengingatkan para pembuat kebijakan untuk tidak melihat Jakarta dan Pulau Jawa sebagai acuan dalam mengambil keputusan.

Baca juga: Unkris dan Kemen ATR Gelar Webinar Pemanfaatan Tata Ruang SDEW dan Kawasan Pesisir

Kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat harus berbasis pada potensi dan kondisi sosial budaya di masing-masing daerah.

“Banyak kebijakan helikopter, hanya lihat dari jauh dan kebijakan itu sangat Jakarta-sentris dan Jawa-sentris,” ujar Muhadjir dilansir dari situs web Kemenko PMK, Rabu (13/9/2023).

Salah satu contoh wilayah yang tidak seharusnya mendapat kebijakan bersifat Jakarta-sentris atau Jawa-sentris adalah wilayah pesisir.

Sejatinya, wilayah pesisir memainkan memainkan peran yang strategis dalam perekonomian, keanekaragaman hayati, pariwisata, perikanan, dan sektor lainnya.

Baca juga: Kurangi Emisi Karbon, Amartha Tanam 1.000 Mangrove di Pesisir Pantai Morodemak

Kebijakan yang tepat sasaran serta perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan akan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat pesisir.

Selain itu, hal tersebut juga berdampak kepada keanekaragaman hayati serta perkembangan sosial dan ekonomi.

Saat ini, ada 327 atau 63,2 persen kabupaten atau kota di Indonesia berada di wilayah pesisir.

Di satu sisi, wilayah pesisir masih diselimuti berbagai masalah seperti kemiskinan ekstrem, ketertinggalan, permasalahan pendidikan, dan kesehatan.

Baca juga: Adopsi Konsep Ekonomi Biru, Indonesia Optimalkan Sumber Daya Pesisir

Padahal, wilayah pesisir menyimpan potensi yang sangat besar. Pembangunan ekonomi maritim di wilayah pesisir yang tepat dapat menguatkan perekonomian Indonesia.

Ekonomi maritim dapat berkontribusi positif untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen pada 2042 dan menyumbang 15 persen terhadap produk domestik bruto pada 2045.

Muhadjir menegaskan, membangun pesisir yang tangguh dapat mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan Indonesia yang maju.

“Persoalan ini harus diperhatikan. Sehingga negara kepulauan Indonesia yang dilukiskan oleh Bung Karno sebagai Zamrud Katulistiwa bisa benar-benar tampak indah, baik dari luar maupun dari dalam,” tutur Muhadjir.

Baca juga: Pesisir Lestari Ajak Pemerintah dan Masyarakat Jaga Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Smart-Go, Bank Sampah Digital yang Tumbuh di Sekolah dan Bergerak ke Kecamatan
Smart-Go, Bank Sampah Digital yang Tumbuh di Sekolah dan Bergerak ke Kecamatan
LSM/Figur
Pemprov DKI Jakarta Berencana Rombak Aturan Polusi Udara
Pemprov DKI Jakarta Berencana Rombak Aturan Polusi Udara
Pemerintah
Fenomena Gletser yang Mencair Tarik Banyak Wisatawan, Mengapa Begitu?
Fenomena Gletser yang Mencair Tarik Banyak Wisatawan, Mengapa Begitu?
Pemerintah
Krisis Iklim, Amsterdam Bakal Larang Iklan terkait Bahan Bakar Fosil dan Daging
Krisis Iklim, Amsterdam Bakal Larang Iklan terkait Bahan Bakar Fosil dan Daging
Pemerintah
Petugas Masih Berjibaku Padamkan Karhutla di Riau
Petugas Masih Berjibaku Padamkan Karhutla di Riau
Pemerintah
UNICEF: Kasus Cyberbullying hingga Kekerasan Seksual Anak Terus Meningkat
UNICEF: Kasus Cyberbullying hingga Kekerasan Seksual Anak Terus Meningkat
Pemerintah
Perubahan Iklim Berpotensi Pangkas Separuh Lahan Peternakan Dunia pada 2100
Perubahan Iklim Berpotensi Pangkas Separuh Lahan Peternakan Dunia pada 2100
LSM/Figur
Tarif Nol Persen AS Ubah Peta Perdagangan Sawit Indonesia
Tarif Nol Persen AS Ubah Peta Perdagangan Sawit Indonesia
LSM/Figur
Jepang Hidupkan Kembali Reaktor PLTN Kashiwazaki-Kariwa
Jepang Hidupkan Kembali Reaktor PLTN Kashiwazaki-Kariwa
Pemerintah
Jumlah Perusahaan AS yang Publikasi Kebijakan DEI Turun Tajam
Jumlah Perusahaan AS yang Publikasi Kebijakan DEI Turun Tajam
Swasta
Duta UNICEF Soroti Pernikahan Dini hingga Kekerasan Anak di Indonesia
Duta UNICEF Soroti Pernikahan Dini hingga Kekerasan Anak di Indonesia
LSM/Figur
Cinta Laura Ditunjuk Jadi Duta Nasional UNICEF Indonesia
Cinta Laura Ditunjuk Jadi Duta Nasional UNICEF Indonesia
LSM/Figur
Investasi ESG di ASEAN Meroket, Imbangi Tren di Pasar Global yang Melemah
Investasi ESG di ASEAN Meroket, Imbangi Tren di Pasar Global yang Melemah
Pemerintah
Bulan K3 Nasional, BLKP Group Dorong Budaya Keselamatan Kerja untuk Industri Berkelanjutan
Bulan K3 Nasional, BLKP Group Dorong Budaya Keselamatan Kerja untuk Industri Berkelanjutan
Swasta
Mana yang Lebih Ramah Lingkungan: Perusahaan Keluarga ataukah Publik?
Mana yang Lebih Ramah Lingkungan: Perusahaan Keluarga ataukah Publik?
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau