Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Kebijakan Bersifat Jakarta-sentris, Harusnya Disesuaikan Kondisi Masing-masing

Kompas.com, 14 September 2023, 10:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui, banyak kebijakan saat ini bersifat Jakarta-sentris atau Jawa-sentris.

Padahal, setiap daerah memerlukan kebijakan yang berbeda-beda sesuai dengan potensi masing-masing.

Muhadjir mengingatkan para pembuat kebijakan untuk tidak melihat Jakarta dan Pulau Jawa sebagai acuan dalam mengambil keputusan.

Baca juga: Unkris dan Kemen ATR Gelar Webinar Pemanfaatan Tata Ruang SDEW dan Kawasan Pesisir

Kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat harus berbasis pada potensi dan kondisi sosial budaya di masing-masing daerah.

“Banyak kebijakan helikopter, hanya lihat dari jauh dan kebijakan itu sangat Jakarta-sentris dan Jawa-sentris,” ujar Muhadjir dilansir dari situs web Kemenko PMK, Rabu (13/9/2023).

Salah satu contoh wilayah yang tidak seharusnya mendapat kebijakan bersifat Jakarta-sentris atau Jawa-sentris adalah wilayah pesisir.

Sejatinya, wilayah pesisir memainkan memainkan peran yang strategis dalam perekonomian, keanekaragaman hayati, pariwisata, perikanan, dan sektor lainnya.

Baca juga: Kurangi Emisi Karbon, Amartha Tanam 1.000 Mangrove di Pesisir Pantai Morodemak

Kebijakan yang tepat sasaran serta perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan akan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat pesisir.

Selain itu, hal tersebut juga berdampak kepada keanekaragaman hayati serta perkembangan sosial dan ekonomi.

Saat ini, ada 327 atau 63,2 persen kabupaten atau kota di Indonesia berada di wilayah pesisir.

Di satu sisi, wilayah pesisir masih diselimuti berbagai masalah seperti kemiskinan ekstrem, ketertinggalan, permasalahan pendidikan, dan kesehatan.

Baca juga: Adopsi Konsep Ekonomi Biru, Indonesia Optimalkan Sumber Daya Pesisir

Padahal, wilayah pesisir menyimpan potensi yang sangat besar. Pembangunan ekonomi maritim di wilayah pesisir yang tepat dapat menguatkan perekonomian Indonesia.

Ekonomi maritim dapat berkontribusi positif untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen pada 2042 dan menyumbang 15 persen terhadap produk domestik bruto pada 2045.

Muhadjir menegaskan, membangun pesisir yang tangguh dapat mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan Indonesia yang maju.

“Persoalan ini harus diperhatikan. Sehingga negara kepulauan Indonesia yang dilukiskan oleh Bung Karno sebagai Zamrud Katulistiwa bisa benar-benar tampak indah, baik dari luar maupun dari dalam,” tutur Muhadjir.

Baca juga: Pesisir Lestari Ajak Pemerintah dan Masyarakat Jaga Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
AGII Dorong Implementasi Standar Keselamatan di Industri Gas
AGII Dorong Implementasi Standar Keselamatan di Industri Gas
LSM/Figur
Tak Niat Atasi Krisis Iklim, Pemerintah Bahas Perdagangan Karbon untuk Cari Cuan
Tak Niat Atasi Krisis Iklim, Pemerintah Bahas Perdagangan Karbon untuk Cari Cuan
Pemerintah
Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan, Blibli Tiket Action Gelar 'Langkah Membumi Ecoground 2025'
Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan, Blibli Tiket Action Gelar "Langkah Membumi Ecoground 2025"
Swasta
PGE Manfaatkan Panas Bumi untuk Keringkan Kopi hingga Budi Daya Ikan di Gunung
PGE Manfaatkan Panas Bumi untuk Keringkan Kopi hingga Budi Daya Ikan di Gunung
BUMN
PBB Ungkap 2025 Jadi Salah Satu dari Tiga Tahun Terpanas Global
PBB Ungkap 2025 Jadi Salah Satu dari Tiga Tahun Terpanas Global
Pemerintah
Celios: RI Harus Tuntut Utang Pendanaan Iklim Dalam COP30 ke Negara Maju
Celios: RI Harus Tuntut Utang Pendanaan Iklim Dalam COP30 ke Negara Maju
LSM/Figur
Kapasitas Tanah Serap Karbon Turun Drastis di 2024
Kapasitas Tanah Serap Karbon Turun Drastis di 2024
Pemerintah
TFFF Resmi Diluncurkan di COP30, Bisakah Lindungi Hutan Tropis Dunia?
TFFF Resmi Diluncurkan di COP30, Bisakah Lindungi Hutan Tropis Dunia?
Pemerintah
COP30: Target Iklim 1,5 Derajat C yang Tak Tercapai adalah Kegagalan Moral
COP30: Target Iklim 1,5 Derajat C yang Tak Tercapai adalah Kegagalan Moral
Pemerintah
Trend Asia Nilai PLTSa Bukan EBT, Bukan Opsi Tepat Transisi Energi
Trend Asia Nilai PLTSa Bukan EBT, Bukan Opsi Tepat Transisi Energi
LSM/Figur
4.000 Hektare Lahan di TN Kerinci Seblat Dirambah, Sebagiannya untuk Sawit
4.000 Hektare Lahan di TN Kerinci Seblat Dirambah, Sebagiannya untuk Sawit
Pemerintah
Muara Laboh Diperluas, Australia Suntik Rp 240 Miliar untuk Geothermal
Muara Laboh Diperluas, Australia Suntik Rp 240 Miliar untuk Geothermal
Pemerintah
Bisa Suplai Listrik Stabil, Panas Bumi Lebih Tahan Krisis Iklim Ketimbang EBT Lain
Bisa Suplai Listrik Stabil, Panas Bumi Lebih Tahan Krisis Iklim Ketimbang EBT Lain
Swasta
BCA Ajak Penenun Kain Gunakan Pewarna Alami untuk Bidik Pasar Ekspor
BCA Ajak Penenun Kain Gunakan Pewarna Alami untuk Bidik Pasar Ekspor
Swasta
Investasi Energi Terbarukan Capai Rp 21,64 Triliun, REC Dinilai Bisa Percepat Balik Modal
Investasi Energi Terbarukan Capai Rp 21,64 Triliun, REC Dinilai Bisa Percepat Balik Modal
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau