KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui, banyak kebijakan saat ini bersifat Jakarta-sentris atau Jawa-sentris.
Padahal, setiap daerah memerlukan kebijakan yang berbeda-beda sesuai dengan potensi masing-masing.
Muhadjir mengingatkan para pembuat kebijakan untuk tidak melihat Jakarta dan Pulau Jawa sebagai acuan dalam mengambil keputusan.
Baca juga: Unkris dan Kemen ATR Gelar Webinar Pemanfaatan Tata Ruang SDEW dan Kawasan Pesisir
Kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat harus berbasis pada potensi dan kondisi sosial budaya di masing-masing daerah.
“Banyak kebijakan helikopter, hanya lihat dari jauh dan kebijakan itu sangat Jakarta-sentris dan Jawa-sentris,” ujar Muhadjir dilansir dari situs web Kemenko PMK, Rabu (13/9/2023).
Salah satu contoh wilayah yang tidak seharusnya mendapat kebijakan bersifat Jakarta-sentris atau Jawa-sentris adalah wilayah pesisir.
Sejatinya, wilayah pesisir memainkan memainkan peran yang strategis dalam perekonomian, keanekaragaman hayati, pariwisata, perikanan, dan sektor lainnya.
Baca juga: Kurangi Emisi Karbon, Amartha Tanam 1.000 Mangrove di Pesisir Pantai Morodemak
Kebijakan yang tepat sasaran serta perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan akan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat pesisir.
Selain itu, hal tersebut juga berdampak kepada keanekaragaman hayati serta perkembangan sosial dan ekonomi.
Saat ini, ada 327 atau 63,2 persen kabupaten atau kota di Indonesia berada di wilayah pesisir.
Di satu sisi, wilayah pesisir masih diselimuti berbagai masalah seperti kemiskinan ekstrem, ketertinggalan, permasalahan pendidikan, dan kesehatan.
Baca juga: Adopsi Konsep Ekonomi Biru, Indonesia Optimalkan Sumber Daya Pesisir
Padahal, wilayah pesisir menyimpan potensi yang sangat besar. Pembangunan ekonomi maritim di wilayah pesisir yang tepat dapat menguatkan perekonomian Indonesia.
Ekonomi maritim dapat berkontribusi positif untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen pada 2042 dan menyumbang 15 persen terhadap produk domestik bruto pada 2045.
Muhadjir menegaskan, membangun pesisir yang tangguh dapat mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan Indonesia yang maju.
“Persoalan ini harus diperhatikan. Sehingga negara kepulauan Indonesia yang dilukiskan oleh Bung Karno sebagai Zamrud Katulistiwa bisa benar-benar tampak indah, baik dari luar maupun dari dalam,” tutur Muhadjir.
Baca juga: Pesisir Lestari Ajak Pemerintah dan Masyarakat Jaga Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya