Pelaku Usaha Dukung Pemerintah Buat "Roadmap" Hilirisasi Pasir Kuarsa

BATAM, KOMPAS.com – Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia (HIPKI) pusat menyambut baik ajakan pemerintah agar pelaku usaha ikut berkontribusi dalam penyusunan roadmap hilirisasi pasir kuarsa yang selama ini belum masuk agenda strategis Nasional.

”Kalau diajak, pasti kita dukung. Apalagi, hilirisasi pasir kuarsa yang berkembang belakangan ini, telah menjadi agenda strategis negara dalam rangka peningkatan nilai tambah,” kata Ketua Umum HIPKI Ady Indra Pawennari ditemui di Batam, Senin (18/9/2023).

Ady yang selama ini getol memperjuangkan ekspor pasir kuarsa dimintai tanggapannya menyusul rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membuat roadmap hilirisasi pasir kuarsa.

Baca juga: Tim Percepatan Reformasi Hukum Desak PP Ekspor Pasir Laut Dibatalkan

”Informasi yang kami terima dari Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi/BKPM, peta jalan tersebut akan dibuat tahun depan, yang didahului oleh rangkaian Focus Group Discussion (FGD) dan diskusi publik tahun ini,” terang Ady.

Menurut Ady, secara prinsip, beberapa penambang juga telah menyatakan minatnya untuk melakukan hilirisasi pasir kuarsa ini, namun belum ada kepastian produk apa yang akan dihasilkan.

”Beberapa opsi produk yang sempat dibicarakan adalah industri solar panel dan microchip, namun sekali lagi ini masih dalam tahap wacana dan diskusi intensif karena kita belum memiliki teknologinya,” ungkap Ady.

Dia mengungkapkan, beberapa negara yang menguasai teknologi maju terkait hal ini adalah China, Amerika Serikat, Jerman dan beberapa negara maju di Asia dan Eropa lainnya.

Baca juga: Sedimentasi di Pelabuhan Bangka Ciptakan Gunung Pasir, Nelayan Terhambat

”Kami berharap, pemerintah dapat menjembatani kendala-kendala tersebut agar penambang dapat bersinergi dalam mewujudkan agenda bersama peningkatan nilai tambah komoditas ini,” harap Ady.

Soal akses pembiayaan penambangan pasir kuarsa, sejauh ini penambang belum dapat menjangkau sindikasi perbankan nasional, karena berbagai macam kendala. Sehingga akselerasi investasi relatif agak lambat.

”Penambangan pasir kuarsa ini memang telah lama dilakukan di Indonesia, tapi pasar ekspor baru bisa kita akses pada awal tahun 2020. Artinya, cashflow pertambangan pasir kuarsa nasional masih sangat lemah dan belum mapan,” jelas Ady.

Kendati demikian, dia optimistis program hilirisasi pasir kuarsa ini dapat membuka selain akses teknologi, juga akses pembiayaan sehingga para penambang nasional juga dapat menjadi bagian atau subyek pembangunan, dalam hal ini hilirisasi pasir kuarsa.