Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 14 Juli 2023, 21:10 WIB
Heru Dahnur ,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

BANGKA, KOMPAS.com - Alur pelayaran di Muara Air Kantung, Pelabuhan Jelitik, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung semakin menyempit dan terjadi pendangkalan karena sedimentasi pasir laut.

Sedimentasi yang terus bertambah pada kedua sisi muara kini membentuk gunung pasir yang mengakibatkan aktivitas keluar masuk pelabuhan terhambat.

Bahkan tak jarang nelayan harus menunda keberangkatan hingga pasang air laut karena risiko kandas jika nekat melewati alur muara yang menyempit.

"Kami berharap pemerintah melakukan pengerukan sehingga alur muara Air Kantung kembali lancar," ujar seorang nelayan bernama Ujang (34) di Pelabuhan Jelitik, Sungailiat, Jumat (14/7/2023).

Baca juga: Dampak Industri Penerbangan Terhadap Lingkungan

Ujang menuturkan, aksi massa sempat dilakukan di kantor bupati, agar pengerukan Muara Air Kantung segera dilakukan.

Pengerukan muara bagi nelayan sangat penting karena memperlancar aktivitas dalam mencari ikan.

"Kalau sering terhambat, kami tidak bisa keluar pelabuhan. Artinya penghasilan kami dari nelayan dapat dari mana lagi," ujar Ujang.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Bangka Belitung Herman Suhadi menyikapi keluhan masyarakat nelayan dengan mengumpulkan pihak terkait.

"Kita sudah melihat kondisinya sekarang seperti ini perahu nelayan hanya bisa keluar-masuk muara ketika air laut pasang. Sementara hasil tangkapan harus dibawa ke darat untuk dipasarkan secepatnya agar tidak busuk. Paling tidak hari ini kita harus menemukan solusi terbaik. Kasihan pak para nelayan ini," kata Herman saat rapat di Kantor PPN Sungailiat.

Baca juga: Tak Perlu Jadi Aktivis Lingkungan untuk Menjaga Bumi, Terapkan Gaya Hidup Ini

Menurut Herman, sambil menunggu hasil kerja dari tim yang telah dikoordinasikan, dirinya telah memerintahkan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi sebagai leading sector bersama stakeholder lainnya agar bergotong royong mengambil tindakan apabila dalam waktu dekat terjadi pendangkalan yang menyebabkan perahu nelayan tidak bisa lewat sama sekali.

"Apabila terjadi penutupan alur (pendangkalan) saya mohon dengan hormat kepada Pemprov, PPN dan PT Timah untuk bergotong royong mengatasi hal tersebut seperti yang telah dilakukan beberapa bulan lalu," pintanya.

Untuk itu dirinya berharap agar semua pihak dapat selalu memonitor, sehingga hal-hal yang membuat perahu nelayan tidak dapat keluar-masuk alur muara agar bisa diatasi.

"Niat kita agar para nelayan-nelayan yang ada di Sungailiat khususnya yang beraktifitas di muara air kantung dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan tanpa halangan," harap dia.

Baca juga: Panduan Bikin Rumah Hemat Energi dan Ramah Lingkungan

Sebagaimana diketahui, pengerukan alur muara Air Kantung telah dilakukan berulangkali namun kembali terjadi pendangkalan karena penumpukan sedimentasi pasir laut.

Saat ini pengerukan oleh pemerintah daerah terhenti karena adanya peralihan kewenangan dari kabupaten ke pihak provinsi.

Alhasil pihak ketiga yang ditunjuk melakukan pengerukan juga berubah.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat itu Erzaldi Rosman mengeluarkan diskresi bekerja sama dengan Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal) TNI Angkatan Laut (AL), melakukan pendalaman alur muara sungai Air Kantung, seiring dicabutnya izin operasional PT Pulomas.

Dari sinilah masalah berkembang dan terjadi tuntutan PT Pulomas yang hingga sekarang masih bergulir di pengadilan.

Dampak dari masalah tersebut pengerukan alur terhenti sehingga pendangkalan semakin parah. Sudah tidak terhitung lagi perahu nelayan yang mengalami kandas bahkan pecah di Muara Air Kantung.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Swasta
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Pemerintah
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Pemerintah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pemerintah
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
LSM/Figur
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau