Perang dan Krisis Iklim Ancam Pembangunan, Solidaritas Dibutuhkan

KOMPAS.com - Persatuan dan solidaritas global diperlukan dalam menghadapi berbagai krisis yang mengakibatkan kemunduran pembangunan selama beberapa dekade dan membuat jutaan orang jatuh ke dalam kemiskinan.

Presiden Majelis Umum PBB Dennis Francis dalam pidatonya pada pembukaan Debat Umum ke-78, Selasa (19/9/2023) menggarisbawahi peran Majelis Umum (general assembly) sebagai platform unik dan benar-benar global untuk berdebat, berdialog, dan menyelesaikan masalah melalui diplomasi multilateral.

Debat Umum ini digelar untuk pertama kali sejak dimulainya pandemi Covid-19 lebih dari tiga tahun yang lalu. Dihadiri kepala negara dan pemerintahan dari sebagian besar 193 Negara Anggota PBB.

“Tahun ini tujuan kita sudah jelas: menyatukan bangsa-bangsa, bersatu dalam keyakinan akan tujuan bersama dan dalam solidaritas aksi bersama,” kata Francis.

Baca juga: Sekjen PBB: Tujuan SDGs 2030 Meleset di Luar Jalur

Ia menekankan pendekatan bersama sangat penting, sama seperti pada titik mana pun dalam sejarah, ketika komunitas internasional menghadapi konflik, perubahan iklim, utang, krisis energi dan pangan, serta kemiskinan dan kelaparan.

Tantangan-tantangan ini membalikkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai dengan susah payah selama beberapa dekade, sehingga menyebabkan jutaan orang mengalami kemiskinan dan kesulitan seumur hidup.

Dengan menyerukan rasa kemanusiaan yang sama, Francis meminta para pemimpin untuk memanfaatkan peluang platform Majelis Umum secara penuh dan efektif sebagai forum global untuk memicu perubahan.

“Mari kita dengarkan dan pelajari. Mari kita membangun kembali kepercayaan dan menyalakan kembali solidaritas global. Dan mari kita mencari titik temu untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi,” ujarnya.

Francis juga menyinggung perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung berakhir. “Perang yang mengerikan” ini telah menimbulkan penderitaan yang tak terhitung dan berdampak buruk di seluruh dunia, memengaruhi ketahanan pangan dan harga energi, dan bahkan meningkatkan ancaman yang tidak masuk akal berupa perang nuklir.

“Kita semua ingin perang ini berakhir. Ini merupakan penghinaan terhadap segala sesuatu yang diperjuangkan oleh organisasi ini dan Piagam PBB,” lanjut Francis.

Perdamaian dan pembangunan berkelanjutan

Francis juga menyoroti perlunya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina dan kawasan lain, mulai dari Afrika hingga Timur Tengah.

Dia menyatakan keprihatinan atas kebangkitan kudeta di Afrika dan menyerukan analisis lebih lanjut mengenai akar penyebab tren yang mengkhawatirkan ini.

Baca juga: Setelah Pendidihan Global, Sekjen PBB Sebut Era Kerusakan Iklim Telah Dimulai

Pekan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB dimulai pada hari Senin dengan pertemuan puncak untuk menyelamatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), yang bertujuan menciptakan masa depan yang lebih adil dan hijau bagi semua orang dan planet Bumi pada tahun 2030.

Karena krisis global yang berkepanjangan dan kurangnya pendanaan, 17 tujuan SDGs tersebut terancam, dan lebih dari satu miliar orang masih hidup dalam kemiskinan.

“Tanggung jawab ada pada kita secara kolektif –untuk menebus momentum yang hilang dan bekerja lebih keras dalam tujuh tahun tersisa untuk mempercepat kemajuan yang telah kita janjikan untuk dicapai,” cetus Francis.

Selain Debat Umum, tahun ini juga menandai peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Francis kembali menekankan komitmennya untuk memperjuangkan kelompok rentan dan terpinggirkan, termasuk masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan lansia.

Baca juga: PBB: Negara Wajib Lindungi Hak Anak dari Kerusakan Lingkungan dan Krisis Iklim

Ia juga berjanji untuk terus menarik perhatian pada negara-negara terbelakang, negara-negara berkembang yang terkurung daratan, dan negara-negara berkembang kepulauan kecil.

“Tetapi yang pertama dan terpenting, kita perlu bekerja untuk semua perempuan dan anak perempuan, yang masih berjuang guna mencapai kesetaraan dan rasa hormat,” katanya.

Seluruh pihak harus menjalankan apa yang dikatakan mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini berarti partisipasi perempuan secara penuh, setara, dan bermakna di setiap tingkatan.