Pembiayaan SDGs Melambung Tinggi Sejak Pandemi Covid-19

KOMPAS.com – Pendanaan untuk mencapai mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia maupun dunia meningkat signifikan sejak pandemi Covid-19.

Sebelum pandemi, total kebutuhan pencapaian SDGs di Indonesia pada 2020-2030 sebesar Rp 67.000 triliun dengan kesenjangan pembiayaannya mencapai Rp 14.000 triliun.

Setelah pandemi, total kebutuhan pencapaian SDGs di Indonesia pada periode yang sama meningkat menjadi Rp 122.000 triliun dan kesenjangan pembiayaannya mencapai Rp 24.000 triliun.

Baca juga: Retno Sebut Capaian SDGs Indonesia Lebih Tinggi dari Rata-rata Dunia

Hal tersebut disampaikan Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi Sekretariat Nasional SDGs Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Setyo Budiantoro di Jakarta, Jumat (21/9/2023).

Menurutnya, diperlukan sinergi dalam mengatasi financing gap atau gap pembiayaan dalam mencapai SDGs di Indonesia.

Setyo mengakui, mengandalkan pembiayaan dari pemerintah saja tidak akan cukup mencapai SDGs di Indonesia.

“Oleh karena itu, perlu mobilisasi, inovasi, serta sinergi untuk menutup financing gap,” kata Setyo sebuah webinar, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Sampaikan Komitmen SDGs ASEAN, Retno: Negara Berkembang Tak Dapat Kesempatan yang Sama

Setyo mengatakan, sejauh ini pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menutupi kesenjangan pembiayaan dalam mencapai SDGs di Indonesia.

Salah satunya melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Setyo menuturkan, Perpres tersebut mendorong platform pembiayaan inovatif untuk SDGs dan menekankan peran dari berbagai pihak mulai dari kementerian, lembaga, filantropi, pelaku usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat.

Dia menambahkan, Indonesia juga memiliki banyak inisiatif terkait pembiayaan mulai dari pembiayaan publik, SDGs bond, pembiayaan campuran, Strategi Nasional Inklusi Keuangan, peta jalan ekonomi berkelanjutan, taksonomi hijau, teknologi finansial, crowd funding, dan lain sebagainya.

Baca juga: Perubahan Iklim Kacaukan Capaian SDGs, Solusi Berbasis Sains Semakin Penting

“Berbagai inisiatif tadi disinergikan supaya (pembiayaan) bukan hanya dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), tapi juga non-pemerintah,” paparnya.

Lebih lanjut, Setyo menyampaikan pemerintah juga telah memetakan pembiayaan SDGs berdasarkan tujuannya serta mengembangkan SDGs Financing Hub.

SDGs Financing Hub bertujuan meningkatkan investasi sektor swasta untuk pembangunan berkelanjutan serta memperluas potensi pembiayaan filantropi dan berbasis agama.

“Jadi kita mencoba melakukan demokratisasi akses pada siapapun yang mau melakukan pencapaian SDGs, lalu kita mengatasi asimetri informasi sehingga permintaan dan suplai bisa bertemu,” tutur Setyo.

“Kalau ini bisa terjadi, dengan gotong royong, saya kira pencapaian SDGs kita bisa berhasil,” tambahnya.

Baca juga: Sekjen PBB: Tujuan SDGs 2030 Meleset di Luar Jalur