Indonesia Tandatangani Perjanjian Internasional Konservasi Hayati Laut Lepas

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian internasional yang mengatur konservasi keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional atau di laut lepas.

Nama lengkap perjanjian ini adalah Agreement under UNCLOS on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, penandatanganan oleh Indonesia dilakukan pada hari pertama open for signing.

Baca juga: Tim Percepatan Reformasi Hukum Desak PP Ekspor Pasir Laut Dibatalkan

"Total untuk hari ini, ada 70 negara yang akan menandatangani di hari pertama," kata Retno dalam pengarahan pers di sela-sela kegiatan Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS, Rabu (20/9/2023).

Penandatangan perjajian tersebut merupakan tonggak sejarah baru untuk melindungi keanekaragaman hayati di laut lepas.

Retno menuturkan, proses negosiasi perjanjian itu sendiri memakan waktu yang panjang, hampir 20 tahun untuk menyelesaikannya.

"Indonesia terlibat aktif dalam negosiasi dan secara konsisten menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang atas hak dan kewajiban setiap negara terhadap perairan internasional," ujar Retno.

Baca juga: 10.000 Anak Penguin Kaisar Mati karena Es Laut Mencair, Pemanasan Global Jadi Biang Keladi

Retno memparkan, perjanjian tersebut sangat penting bagi Indonesia karena beberapa alasan.

Pertama, Indonesia adalah salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Apapun yang terjadi di laut lepas dan sekitarnya akan berdampak bagi Indonesia karena laut adalah suatu ekosistem yang saling terhubung.

Kedua, perjanjian ini berpotensi besar memperkuat dan mendukung kerja sama peningkatan kapasitas negara berkembang, khususnya untuk alih teknologi kelautan, termasuk bioteknologi, yang sesuai dengan kebutuhan negara berkembang.

Baca juga: Penyusutan Es Laut Antarktika pada Juli Pecahkan Rekor

Ketiga, perjanjian ini akan berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dengan mendukung upaya global melakukan pelestarian ekosistem laut.

Keempat, perjanjian ini meneguhkan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam UNCLOS 1982, terutama prinsip warisan bersama umat manusia.

"Setelah penandatanganan ini, pemerintah Indonesia akan segera menuntaskan prosedur internal untuk ratifikasi dan menyiapkan rencana implementasinya," ucap Retno.

Baca juga: Data Spasial dan Mitigasi Dampak Kenaikan Air Laut