Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/09/2023, 15:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Masih ada konflik kepentingan di antara para pemangku kepentingan dalam masa transisi energi.

Hal tersebut disampaikan Manajer Program Ekonomi Hijau di Institute for Essential Services Reform (IESR) Wira Agung Swadana dalam sebuah diskusi daring pada Kamis (21/9/2023) dalam rangkaian Climate Week NYC, Amerika Serikat (AS).

Selain itu, Wira menilai, sejauh ini pemerintah belum mengeluarkan panduan transisi energi yang cukup, meliputi indikator dan arahan strateginya.

Baca juga: Indonesia-Jepang Bentuk Satgas Percepat Transisi Energi, Diguyur Rp 207 Triliun Per Tahun

Dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia sebenarnya telah meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Dalam ENDC, Indonesia menargetkan dapat mengurangi emisi GRK dengan kemampuan sendiri sebesar 31,89 persen dari yang sebelumnya 29 persen.

Sedangkan target penurunan emisi GRK dengan dukungan internasional dalam ENDC adalah 43,20 persen dari yang sebelumnya 41.

Meski Indonesia meningkatkan ENDC-nya, Wira menyebutkan ekosistem pendukung atau enabling environment bagi para pengembang energi terbarukan masih belum cukup menarik.

Baca juga: Percepat Transisi Energi di Indonesia, Ini 8 Rekomendasi IESR dan ICEF

“Masih belum ada insentif yang jelas bagi investor serta prosesnya yang masih cukup panjang,” jelas Wira, sebagaimana dilansir dari siaran pers IESR.

Di satu sisi, Indonesia masih membahas Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) yang diyakinan akan memberikan kerangka kebijakan yang kuat.

Di sisi lain, RUU EBET tersebut mendapat kritikan, salah satunya karena masih berupaya memperpanjang penggunaan bahan bakar fosil dengan memasukkan teknologi penangkap dan penyimpan karbon.

Dalam kesempatan yang sama, Pakar Strategi Energi dan Iklim dari 7Gen Consulting Yvonne Deng menekankan pentingnya memiliki instrumen pemantauan untuk meninjau kebijakan saat ini.

Baca juga: Bijak Mengelola Pendanaan JETP untuk Transisi Energi Berkeadilan

Untuk mengamati, menilai, dan memantau kemajuan suatu negara dalam implementasi kebijakan, Climate Transparency mengembangkan metodologi untuk meninjau implementasi kebijakan dalam empat kategori.

Keempat kategori tersebut adalah status hukum, institusi dan tata kelola, sumber daya, serta pengawasan.

Climate Transparency adalah sebuah kemitraan global antara organisasi penelitian dan organisasi masyarakat sipil di negara-negara G20.

“Kami (Climate Transparency) menganalisis kesenjangan dan mendalami pendekatan sektoral untuk merekomendasikan kebijakan sektoral apa yang harus diambil suatu negara untuk mencapai ambisi tersebut,” kata Yvonne.

Baca juga: Komitmen Indonesia terhadap Transisi Energi Pengaruhi Peluang Pembiayaan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Gajah Dianggap Teman oleh Mamalia Hutan, Kepunahannya Picu Kerusakan
Gajah Dianggap Teman oleh Mamalia Hutan, Kepunahannya Picu Kerusakan
Pemerintah
Negara Berkembang Butuh 420 Miliar Dollar AS per Tahun untuk Kesetaraan Gender
Negara Berkembang Butuh 420 Miliar Dollar AS per Tahun untuk Kesetaraan Gender
Pemerintah
Bukan Cuma Limbah, Ampas Kopi Bisa Jadi Beton Kuat dan Berkelanjutan
Bukan Cuma Limbah, Ampas Kopi Bisa Jadi Beton Kuat dan Berkelanjutan
LSM/Figur
Satgas PKH Kuasai 81.793 Hektare TN Tesso Nilo untuk Kembalikan Fungsi Lahan
Satgas PKH Kuasai 81.793 Hektare TN Tesso Nilo untuk Kembalikan Fungsi Lahan
Pemerintah
Darurat Air Dunia: 40 Persen Daratan Rusak, 3 Miliar Orang Terancam
Darurat Air Dunia: 40 Persen Daratan Rusak, 3 Miliar Orang Terancam
LSM/Figur
Kemenhut: Tambang Masih Bakal Lanjut tetapi Disertai Rehabilitasi
Kemenhut: Tambang Masih Bakal Lanjut tetapi Disertai Rehabilitasi
Pemerintah
Masjid Jami Soeprapto Soeparno Dibangun, Simbol Inklusi dan Upaya Merawat Nilai-nilai Sosial
Masjid Jami Soeprapto Soeparno Dibangun, Simbol Inklusi dan Upaya Merawat Nilai-nilai Sosial
Swasta
Sun Energy Gandeng UI Tingkatkan Kompetensi Mahasiswa dalam 'Green Job' Energi Surya
Sun Energy Gandeng UI Tingkatkan Kompetensi Mahasiswa dalam "Green Job" Energi Surya
Swasta
14 dari 15 Jenis Tarsius Ada di Indonesia, tapi Habitatnya Terus Tergerus
14 dari 15 Jenis Tarsius Ada di Indonesia, tapi Habitatnya Terus Tergerus
Swasta
Lahan Kritis Capai 12 Juta Hektare, Kemenhut Beberkan Rencana Mengatasinya
Lahan Kritis Capai 12 Juta Hektare, Kemenhut Beberkan Rencana Mengatasinya
Pemerintah
Sederet Langkah Pemerintah Genjot EBT untuk Amankan Energi
Sederet Langkah Pemerintah Genjot EBT untuk Amankan Energi
Pemerintah
Resistensi Antimikroba Berpotensi Rugikan Ekonomi Global 100 Triliun Dolar AS
Resistensi Antimikroba Berpotensi Rugikan Ekonomi Global 100 Triliun Dolar AS
LSM/Figur
OceanX–BRIN–KI Dukung Target Konservasi dan Perikanan Berkelanjutan
OceanX–BRIN–KI Dukung Target Konservasi dan Perikanan Berkelanjutan
LSM/Figur
Biochar Diangkat Jadi Andalan Baru Tekan Emisi GRK
Biochar Diangkat Jadi Andalan Baru Tekan Emisi GRK
Pemerintah
Sistem Pangan Berkelanjutan Punya 3 Hambatan, Salah Satunya Makanan Murah
Sistem Pangan Berkelanjutan Punya 3 Hambatan, Salah Satunya Makanan Murah
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau