Pembiayaan Berkelanjutan Jadi Standar Umum 10 Tahun ke Depan

KOMPAS.com - Pembiayaan berkelanjutan akan menjadi standar umum yang diterima masyarakat 10-15 tahun ke depan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Deni Ridwan dalam webinar "SDGs Talk" di Jakarta, Jumat (22/9/2023).

"Jadi istilah itu tidak akan dikenal lagi bukan karena orang tidak peduli, tapi karena ini akan menjadi standar di industri keuangan," ujar Deni.

Baca juga: Road to ICFBE 2023, FB PresUniv Dorong Family Business Terapkan Praktik Berkelanjutan

"Kalau tidak berkelanjutan, orang tidak mau membeli instrumen keuangan kita," sambungnya, sebagaimana dilansir Antara.

Deni menyampaikan, pemerintah mencoba mengembangkan instrumen keuangan yang sesuai dengan konsep pembiayaan berkelanjutan untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

"Sejak 2018 Indonesia sudah menerbitkan green sukuk (obligasi syariah hijau) yang menjadikan kita negara pertama di dunia yang mengembangkannya. Hasil penjualannya untuk proyek ramah lingkungan," kata Deni.

Baca juga: Dompet Dhuafa CSV Connect 2023, Agrinesia Tegaskan Komitmen Bisnis Berkelanjutan

Pada 2021, Sustainable Development Goals (SDGs) Bond atau obligasi SDGs juga mulai diterbitkan dalam mata uang Euro.

Peminat dalam negeri ternyata tinggi, pemerintah menawarkan SDGs Bond ke pasar domestik melalui lelang yang terkumpul hingga Rp 3,2 triliun pada 2022.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan blue bonds atau obligasi biru untuk mengatasi dampak perubahan iklim terutama di sektor kelautan pada Mei 2023.

Baca juga: SMI Raup Fasilitas Pinjaman Sindikasi Berkelanjutan Rp 10,65 Triliun

"Kita menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan blue bonds yang sesuai dengan standar internasional," ucap Deni.

Dia menyampaikan, sejak 2016, Kementerian Keuangan juga sudah menerapkan pengelompokan anggaran atau budget tagging sesuai dengan kebutuhan.

"Setiap belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita tandai atau beri tag atau tagging," paparnya.

"Mana yang sesuai dengan program hijau, pendidikan, kesehatan, dan mana yang untuk program mencapai SDGs lain," imbuhnya.

Baca juga: Forum Leadership Hulu Migas 2023, SKK Migas Tegaskan Komitmen Pertumbuhan Berkelanjutan