Isu Penanganan Stunting Perlu Dibahas dalam Debat Capres

KOMPAS.com - Isu mengenai stunting perlu dibahas dalam debat calon presiden (capres) menjelang kontestasi pemilihan umum pada 2024.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dalam diskusi bersama media di Jakarta, Jumat (22/9/2023).

"Nanti pada debat-debat calon presiden atau pemilihan kepala daerah (pilkada) itu, saya akan usul harus ada materi tentang stunting," kata Wardoyo, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Penganggaran Stunting di Daerah Harus Transparan dan Jelas

Apabila ada calon kepala daerah atau capres yang tidak memasukkan program penurunan stunting, maka mereka tidak berkomitmen terhadap kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia.

"Kita harus memastikan materi debat tentang stunting itu ada," ujar Wardoyo.

Saat ini, kata Wardoyo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mengirimkan dana sebesar Rp 1,2 triliun ke seluruh daerah untuk percepatan penurunan stunting.

Oleh karenanya, seluruh kepala daerah didesak untuk kerja cepat, kerja keras, dan berkomitmen untuk membuat program-program penurunan stunting.

Baca juga: Waspada Gizi Buruk pada Anak, Cegah Stunting Sebelum Terlambat

Hasto menyampaikan, pemerintah daerah juga diminta menggalakkan reformasi birokrasi.

"Karena pejabat ini takut tidak berprestasi, mengingat angka stunting di daerah sekarang jadi penilaian utama prestasi kerja pemerintah daerah," ucap Hasto.

Dia memaparkan, alokasi penurunan stunting dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 30,4 triliun pada 2023.

Dana tersebut dibagikan kepada berbagai kementerian atau lembaga, Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial, dan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga melalui program makanan tambahan (PMT).

Baca juga: Kejar Prevalensi Stunting 14 Persen, Protein Energy Ratio Penting Diperhatikan

"BKKBN kebagian Rp 800 miliar untuk memberi penguatan kepada para Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader Keluarga Berencana (KB) sebanyak 600.000 yang tersebar di seluruh Indonesia," tutur Hasto.

Dia menyebutkan, kepala daerah bisa memanfaatkan sumber dana dari berbagai komponen yakni PKH, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikirim ke puskesmas, dan dana desa.

Sumber dana lainnya adalah gotong royong bunda asuh anak stunting, bapak asuh anak stunting, dan kakak asuh anak stunting yang berkolaborasi dengan perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Baca juga: Tim Pendamping Keluarga Berperan Penting Cegah Stunting