Irjen Kementan: 20 Persen Dana Desa untuk Sektor Pangan

BANGKA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk tetap memprioritaskan pembangunan di sektor pangan meskipun saat ini masih dilanda musim kemarau dan fenomena El Nino.

Pemda bisa mengalokasikan anggaran melalui dana desa serta menyiapkan regulasi pendukung berupa peraturan daerah (perda).

Irjen Kementan Jan Samuel Maringka mengatakan, pembangunan sektor pertanian sangat bergantung pada wilayah pedesaan.

Baca juga: Indonesia Butuh Peta Jalan Tekan Mubazir Pangan

Implementasi program pertanian pada level pedesaan akan berdampak pada kualitas dan kuantitas hasil pertanian nasional.

"Melalui rapat koordinasi bidang pengawasan ketahanan pangan ini kami berharap ada sinergi untuk mencapai cita-cita nasional pada pembangunan sektor pangan," kata Jan Maringka di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Rabu (27/9/2023).

Jan berharap tidak ada lagi keraguan para perangkat pemerintah untuk merealisasikan program ketahanan pangan.

Untuk itu, melalui rapat koordinasi dibangun kesepahaman dengan Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) dan saling bersinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

"Pemda dapat mengalokasikan 20 persen dana desa untuk mengembangkan sektor pertanian, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa," ujar Jan Maringka.

Baca juga: NTB Didorong Jadi Penyangga Pangan Indonesia Timur

Selain itu, Jan juga meminta pemda segera merealisasikan Perda Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya bersama dalam memberi perlindungan serta keberpihakan pengelolaan dana desa berbasis pertanian.

"Kedaulatan pangan merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi komitmen kita bersama. Untuk mencapainya tidak perlu gerakan besar, namun gerakan kecil yang dilakukan bersama-sama, mulai dari pembangunan lumbung-lumbung desa sehingga tercipta lumbung pangan Indonesia," tutur Jan Maringka.

Komoditas pangan pada lumbung desa bisa menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing seperti padi, jagung dan sagu. Selain komoditas, desa juga bisa menggerakkan sektor pangan dengan membangun irigasi.

Jan mengungkapkan, bahwa tantangan utama pertanian saat ini adalah perubahan iklim elnino, ancaman alih fungsi lahan pertanian serta kurangnya minat generasi muda di bidang pertanian.

Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu memastikan akan terus mendorong pemerintahan desa untuk membangun ketahanan pangan.

Baca juga: Peduli Stunting, Ketua Bhayangkari Sulbar Fokus Pangan Olahan Kebutuhan Medis

Bahkan di Desa Namang, kata Suganda, pertanian padi sawah tetap berlangsung meskipun dalam musim kemarau. Di sana petani menggunakan kincir air buatan mahasiswa untuk memindahkan air ke pengairan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Barat Azmal menimpali, luasan lahan padi sawah yang disiapkan mencapai 2.700 hektar.

Dinas terus mengajak masyarakat untuk bergabung dalam kelompok tani, meskipun dalam waktu bersamaan aktivitas tambang terbilang menggiurkan.

"Dalam waktu dekat tentu diupayakan agar Perda LP2B ini sudah disahkan. Saat ini payung hukum masih berupa peraturan bupati," ujar Azmal.