Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Butuh Peta Jalan Tekan Mubazir Pangan

Kompas.com - 25/09/2023, 20:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Indonesia memerlukan peta jalan gerakan nasional untuk menurunkan tingkat mubazir pangan atau food loss dan food waste.

Hal tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono pada Senin (25/9/2023).

Food loss merupakan kehilangan pangan yang terjadi pada tahap produksi hingga tahap pengemasan. Sedangkan food waste adalah pangan yang terbuang saat proses distribusi dan konsumsi.

Baca juga: Mubazir Makanan di Indonesia Tinggi, Butuh Penanganan Menyeluruh

Mardiono mengatakan, peta jalan gerakan nasional penurunan mubazir pangan diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan secara lebih bertanggung jawab.

Selain itu, produsen di sektor ritel juga diharpkan mengurangi volume produksi makanan yang akan kadaluwarsa dan terbuang bila tidak dikonsumsi pada waktu dan kondisi yang aman.

Menurut dia, gerakan pengurangan mubazir makanan bila dilakukan secara masif akan berimplikasi pada program percepatan pengentasan kemiskinan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Oleh karena itu kami berupaya melakukan sinkronisasi dan koordinasi program,” kata Mardiono, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Kerugian Food Waste Setara 5 Persen PDB Per Tahun, Festival Golo Koe Pun Digelar

“Terutama bagi stakeholder (pemangku kepentingan) yang sudah mengembangkan program pengurangan mubazir makanan agar ini bisa menjadi sebuah gerakan nasional yang memiliki payung hukum dan arah kebijakan yang sinergis dan komprehensif,” sambungnya.

Tingginya mubazir makanan di Indonesia menurut Mardiono merupakan salah satu tantangan dalam ketersediaan pangan.

Upaya pengurangan mubazir makanan juga menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

Mardiono menjelaskan, pemerintah telah melakukan beberapa identifikasi terkait dengan isu mubazir pangan.

Identifikasi tersebut antara lain mengubah perilaku, peningkatan sistem yang mendukung, regulasi yang kuat, optimalisasi pendanaan dan monetisasi mubazir makanan, pengembangan kajian, dan mendata limbah makanan di kalangan masyarakat.

Baca juga: 6 Cara Mengurangi Food Waste dari Diri Sendiri

Menurut indeks keamanan pangan global tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 113 negara dengan skor 60,2, jauh di bawah Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Sedangkan berdasarkan indeks kelaparan global, indeks kelaparan masyarakat Indonesia juga merupakan yang tertinggi nomor tiga di Asia Tenggara pada 2022, setelah Timor Leste dan Laos.

Skor indeks kelaparan global ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-77 dari 121 negara, lebih tinggi dari Kamboja, Myanmar, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Angka persentase sampah makanan sebagai salah satu indikator SDGs di Indonesia pada 2022 meningkat menjadi 41,55 persen dari 39,23 persen pada 2021.

Volume timbunan sampah mencapai 19,45 juta ton pada 2022 menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Baca juga: Indonesia Peringkat 4 Food Waste Terbanyak di Dunia

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Menteri LH Kritik Ekspansi Lahan Sawit yang Hilangkan Keanekaragaman Hayati
Menteri LH Kritik Ekspansi Lahan Sawit yang Hilangkan Keanekaragaman Hayati
Pemerintah
KLH Awasi 5 Perusahaan, Diduga Buang Limbah yang Cemari Sungai Brantas
KLH Awasi 5 Perusahaan, Diduga Buang Limbah yang Cemari Sungai Brantas
Pemerintah
Dinilai Tak Produktif, 78.550 Ha Tambak Udang di Pantura Bakal Diganti Budi Daya Tilapia
Dinilai Tak Produktif, 78.550 Ha Tambak Udang di Pantura Bakal Diganti Budi Daya Tilapia
Pemerintah
KKP Setop Kerja Sama dengan Vietnam Imbas Maraknya Penjualan Benih Lobster Ilegal
KKP Setop Kerja Sama dengan Vietnam Imbas Maraknya Penjualan Benih Lobster Ilegal
Pemerintah
Dampak Pemanasan Global, Turbulensi di Udara Makin Meningkat
Dampak Pemanasan Global, Turbulensi di Udara Makin Meningkat
Pemerintah
Deforestasi Renggut Nyawa 500.000 Orang dalam Dua Dekade Terakhir
Deforestasi Renggut Nyawa 500.000 Orang dalam Dua Dekade Terakhir
Pemerintah
Terapkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, BCA Expo 2025 Pangkas Emisi Karbon 18,1 Ton
Terapkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, BCA Expo 2025 Pangkas Emisi Karbon 18,1 Ton
Swasta
Cat Mobil Berperan dalam Pemanasan Kota, Kok Bisa?
Cat Mobil Berperan dalam Pemanasan Kota, Kok Bisa?
Pemerintah
Produksi Pangan Dunia Cukup, tapi Banyak yang Tak Sampai ke Masyarakat
Produksi Pangan Dunia Cukup, tapi Banyak yang Tak Sampai ke Masyarakat
LSM/Figur
99.032 Hektare Hutan dan Lahan Kebakaran, Terbanyak di NTT dan Sumut
99.032 Hektare Hutan dan Lahan Kebakaran, Terbanyak di NTT dan Sumut
Pemerintah
EFT sebagai Jalan Baru Menuju Keadilan Ekologis
EFT sebagai Jalan Baru Menuju Keadilan Ekologis
Advertorial
BMKG: Suhu Laut Lebih Hangat, Hujan Ekstrem Masih Bayangi Tahun 2025
BMKG: Suhu Laut Lebih Hangat, Hujan Ekstrem Masih Bayangi Tahun 2025
Pemerintah
KLH: Sumatera dan Kalimantan Masih Berisiko Tinggi Alami Karhutla
KLH: Sumatera dan Kalimantan Masih Berisiko Tinggi Alami Karhutla
Pemerintah
Nestapa Nelayan di 'Segitiga Bermuda-nya' Indonesia, Harga Ikan Anjlok, Hasil Tangkapan Dibuang
Nestapa Nelayan di "Segitiga Bermuda-nya" Indonesia, Harga Ikan Anjlok, Hasil Tangkapan Dibuang
LSM/Figur
Gajah Sumatera Mati di Aceh Timur, BKSDA Curigai Racun sebagai Sebab
Gajah Sumatera Mati di Aceh Timur, BKSDA Curigai Racun sebagai Sebab
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau