Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

6 Kabupaten di Sulawesi Tenggara Jadi Fokus Upaya Penurunan Stunting

Kompas.com - 02/10/2023, 09:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Sebanyak enam dari 17 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi fokus lokasi upaya penurunan stunting.

Keenam kabupaten tersebut adalah Konawe, Muna, Bombana, Wakatobi, Buton Utara, dan Muna Barat. Pasalnya, angka stunting di wilayah tersebut mengalami kenaikan.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dalam Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Tenggara.

Baca juga: Cegah Stunting, Papua dan Papua Barat Didorong Tekan Perkawinan Usia Muda

Dalam dua tahun terakhir, Provinsi Sulawesi Tenggara berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 31,4 persen menjadi 27,7 persen pada 2022 berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI).

Meski demikian, masih ada beberapa daerah yang perlu perhatian khusus dalam hal penanganan stunting.

“Untuk Konawe, Muna, Bombana, kemudian Wakatobi, kemudian Buton Utara, dan Muna Barat, perlu mendapat perhatian karena tempat-tempat tersebut stuntingnya meningkat,” kata Hasto dalam siaran pers yang dirilis BKKBN, Jumat (29/9/2023).

Selain itu, dua kabupaten yakni Buton Tengah dan Buton Selatan juga perlu mendapat perhatian karena persentase stuntingnya masing di atas 30 persen.

Baca juga: Jakarta Pusat Targetkan Nol Stunting Sebelum 2024

Menurut Hasto, beberapa penyebab naiknya kasus stunting di enam kabupaten tersebut adalah tingginya total fertility rate (TFR) atau rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur.

Selain itu, pernikahan usia muda juga masih tinggi di wilayah-wilayah tersebut dan menjadi faktor lain penyebab tingginya stunting. Oleh karenanya, perlu penanganan dari hulu yang lebih kuat.

Selain intervensi dari hulu, Hasto menjabarkan empat skenario pemberian makanan tambahan dalam rangka menurunkan stunting.

Keempat skenario tersebut adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan, dana desa, dana Program Keluarga Harapan (PKH), dan dana yang bersumber dari bapak asuh anak stunting atau kemitraan dengan swasta.

Baca juga: Ayah Berperan Penting dalam Tumbuh Kembang Anak Cegah Stunting

Staf Ahli Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Bidang Pembangunan Berkelanjutan Agus Suprapto mengatakan, selain bapak asuh anak stunting, program bapak asuh bagi ibu hamil juga perlu digalakkan.

“Saya harap ada juga bapak asuh anak stunting tapi juga ada bapak asuh ibu hamil stunting,” ujar Agus.

Menurutnya, intervensi dari hulu perlu menjadi fokus utama seperti anak remaja dan ibu hamil untuk menekan stunting.

“Kemudian konvergensi semua anggaran apakah tepat pada sasaran, tidak hanya tingkat di kabupaten tapi apakah di desa demikian,” terang Agus.

Baca juga: Penganggaran Stunting di Daerah Harus Transparan dan Jelas

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau