Penganggaran Stunting di Daerah Harus Transparan dan Jelas

KOMPAS.com - Penganggaran untuk percepatan penurunan stunting di daerah harus transparan dan jelas.

Hal tersebut dimaksudkan agar upaya percepatan penurunan stunting di daerah menjadi transparan.

"Khusus dari pusat, kita mendorong daerah melalui informasi yang transparan dan jelas," kata kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo di Semarang, Jawa Tengah, Senin malam (19/9/2023).

Baca juga: Waspada Gizi Buruk pada Anak, Cegah Stunting Sebelum Terlambat

"Sehingga kita selalu sampaikan kepada kepala daerah dan jajarannya untuk memberikan suplemen atau komplemen dalam penganggarannya di daerah itu untuk percepatan penurunan stunting," tambahnya.

Dia menuturkan, anggaran percepatan penurunan stunting yang paling banyak ada pada Kementerian Sosial (Kemensos).

Untuk itu ia menekankan kepada seluruh kepala daerah untuk memaksimalkan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Di tahun 2023 ada anggaran sebesar Rp 30,4 triliun. (Dari jumlah itu, anggaran) Rp 20 triliun ada di Kemensos melalui PKH," ucap dia, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Kejar Prevalensi Stunting 14 Persen, Protein Energy Ratio Penting Diperhatikan

"Sehingga kami selalu titip kepada kepala daerah, agar dinas sosialnya yang mengelola anggaran paling besar untuk percepatan penurunan stunting untuk dikonvergensikan," imbuhnya.

Hasto juga mendorong agar pemerintah daerah segera menyusun strategi untuk bertemu kepala desa.

Hal tersebut dilakukan agar kepala desa juga turut mengalokasikan dana desa untuk percepatan penurunan stunting.