Ekosistem Energi Terbarukan Perlu Masuk RPJPN dan RPJMN

KOMPAS.com – Pengembangan ekosistem energi terbarukan perlu dimasukkan ke dalam strategi di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, transisi energi harus diupayakan mencapai target penurunan emisi yang lebih ambisius lewat akselerasi energi terbarukan.

Pernyataan tersebut disampaikan Fabby dalam hari pertama "Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2023" di Jakarta, Senin (10/10/2023).

Baca juga: Petrokimia Gresik Dukung Pengembangan Energi Bersih Tanah Air

Dia mengungkapkan, pemilihan umum (pemilu) tahun depan harus menjadi momentum untuk memprioritaskan transisi energi dan penurunan emisi.

“Prioritas transisi energi dan penurunan emisi dalam RPJPN dan RPJMN harus menjadi prioritas para calon presiden, parpol (partai politik), dan calon anggota legislatif yang akan berkontestasi di 2024,” kata Fabby dalam siaran pers IESR.

Selain itu, dia menyampaikan perlunya untuk memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang selaras dengan target Persetujuan Paris.

“Dan transisi energi berkeadilan perlu diusung sebagai agenda politik dan program kerja di sisa waktu pemerintahan sekarang dan pemerintah baru nanti,” jelas Fabby.

Baca juga: Ternyata, Begini Cara Mengetahui AC Hemat Energi

Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Ervan Maksum mengungkapkan, transisi energi menjadi salah satu pengubah signifikan untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Menurut Ervan, penyediaan energi yang berkelanjutan perlu didorong agar dapat memenuhi pelayanan dasar, menopang kegiatan ekonomi, dan pertumbuhan bangsa yang berkualitas.

“Transisi energi tidak hanya memerlukan implementasi teknologi modern, namun juga membutuhkan dukungan regulasi dan kelembagaan,” terang Ervan.

Melalui transisi energi, jelas Erva, Indonesia dapat memenuhi komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai target.

Baca juga: Lewat Heatech 2023, MEBI Dorong Percepatan Transisi Energi Berkelanjutan

“Di mana penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia mampu mencapai 32 persen sampai 43 persen pada tahun 2030 serta target net zero emission (NZE) 2060 atau lebih cepat,” jelas Ervan.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yudo Dwinanda Priaadi menuturkan, pihaknya telah menyusun Peta Jalan Pengakhiran Dini Operasional PLTU Batubara sesuai yang dimandatkan Peraturan Presiden (Perpres) 112/2022.

Salah satu dalam peta jalan tersebut menargetkan pengakhiran dini operasional PLTU batu bara hingga 2030 dengan total kapasitas 6,1 gigawatt (GW).

Hal tersebut guna mencapai target Just Energy Transition Partnership (JETP) yakni mencapai puncak emisi 290 juta ton karbon dioksida ekuivalen.

Baca juga: Transisi Energi Penting Diulas dalam Debat Capres-Cawapres