KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PBB António Guterres telah meluncurkan Kelompok Penasihat Pemerintahan Lokal dan Regional atau Advisory Group on Local and Regional Governments.
Kelompok Penasihat ini bertugas memberikan rekomendasi dan panduan strategis tentang cara terbaik melibatkan pemerintah lokal dan regional dalam upaya global menyelamatkan Sustainable Development Goals (SDGs) dan isu-isu yang akan dibahas pada KTT 2024, termasuk perdamaian dan keamanan, reformasi arsitektur keuangan global, dan tata kelola teknologi digital.
Kelompok Penasihat juga akan melibatkan kontribusi dari pemangku kepentingan di daerah dan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar kota, daerah, pemerintah pusat, dan proses internasional, untuk memperbaiki arah dan mengidentifikasi sumber daya untuk mencapai tujuan SDGs yang memiliki dampak, skala, dan kecepatan.
Baca juga: Daftar Indikator Tujuan 6 SDGs Air Bersih dan Sanitasi Layak
Mereka bertanggung jawab mengidentifikasi modalitas dan sarana untuk meningkatkan mekanisme kelembagaan guna memperkuat keterlibatan pemerintah daerah dalam proses antar pemerintah, peluang untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah nasional, lokal, dan regional serta tim negara PBB; Dan rekomendasi mengenai strategi global PBB untuk keterlibatan pemerintah lokal dan regional, demi memperkuat kontribusi terhadap implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Agenda Perkotaan Baru (NUA).
Berbicara pada acara peluncuran pada 6 Oktober 2023, Guterres menggarisbawahi bahwa SDGs bersifat sangat lokal dan perlu dicapai secara lokal sebelum menjadi isu nasional.
"PBB memiliki tekad yang kuat untuk menjadikan sistem multilateral memiliki hubungan yang kuat dengan otoritas lokal dan subnasional, terlepas dari sifat sistem antar pemerintah," ujarnya.
Guterres menekankan, keputusan yang diambil oleh negara-negara pada KTT Masa Depan akan berdampak pada semua orang, dan oleh karena itu harus mencerminkan semua orang.
Baca juga: Daftar Indikator Tujuan 5 SDGs Kesetaraan Gender
Ia mengatakan satu-satunya jalan menuju multilateralisme yang inklusif dan berjejaring yang diperlukan adalah melalui proses konsultasi yang luas dan terbuka.
Kelompok Penasihat ini berimbang secara gender dan beragam secara geografis yang mencakup 15 perwakilan pemerintah lokal dan regional serta para pemimpin dari Kolombia, India, Nigeria, Filipina, dan Spanyol.
Ke-20 anggota Kelompok Penasihat akan bertugas dalam kapasitas pribadi mereka selama periode satu tahun, dengan Pilar Cancela Rodríguez, Menteri Luar Negeri untuk Kerja Sama Internasional, Spanyol, dan Fatimetou Mint Abdel Malick, Presiden Wilayah Nouakchott, Mauritania, sebagai Ketua Bersama.
UN-Habitat akan memberikan layanan Sekretariat untuk Kelompok Penasihat ini. Wakil Sekretaris Jenderal PBB Guy Ryder akan mewakili Sekretaris Jenderal selama proses tersebut.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya