Penyerapan Dana Menu Stunting di NTT Baru 38 Persen

KUPANG, KOMPAS.com - Penyerapan dana menu stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2023 baru mencapai 38 persen.

Sekretaris Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTT Mikhael Yance Galmin mengungkapkan hal itu saat membuka kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat kampung Keluarga Berencana dalam rangka percepatan penurunan stunting di wilayah NTT, di Kupang, Senin (13/11/2023).

"Capaian kita sampai sekarang dalam aplikasi morena, untuk menu stunting baru 38 persen," kata Mikhael.

Padahal, anggaran untuk menu stunting di NTT tahun ini naik 100 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Baca juga: Percepat Penurunan Stunting di NTT, Warga Kampung KB Diberdayakan

Pada tahun 2022, anggaran menu stunting Rp 36 miliar. Angka itu naik pada tahun 2023 yakni Rp 66 miliar.

Dia menjelaskan, syarat penganggaran dan dukungan penganggaran melalui dana alokasi khusus fisik maupun non fisik di semua Kabupaten dan Kota, sudah dialokasikan menu-menu makanan bagi anak-anak stunting.

Dengan penyerapan anggaran yang belum mencapai 50 persen, Mikhael meminta para peserta kegiatan yang hadir dari semua kabupaten dan kota, terutama tim penggerak PKK, agar bisa segera menggunakan anggaran untuk menyediakan menu bagi anak stunting.

Karena, tahun anggaran 2023 hanya tersisa beberapa bulan saja.

Baca juga: Cegah Stunting dari Hulu, Masa Remaja Perlu Terapkan Pola Hidup Sehat

BKKBN NTT juga telah bersurat ke para Bupati dan Walikota, melalui Penjabat Gubernur NTT, untuk mengawal anggaran menu stunting ini.

"Pimpinan kami di Jakarta selalu mengingatkan di perwakilan NTT, karena lagi tiga bulan menuju 2024,jadi evaluasi harus dilakukan tiap minggu. Artinya harus diperoleh informasi dan data sudah sejauh mana pengelolaan anggaran menu stunting," ujar dia.