Tantangan Layanan Primer di Pedesaan

LAYANAN primer adalah kontak pertama masyarakat dengan pelayanan kesehatan. Di Indonesia ujung tombaknya adalah puskesmas dan jaringan jejaringnya seperti puskesmas pembantu, bidan desa, posyandu, dan posbindu.

Termasuk di sini adalah fasilitas pelayanan dasar seperti klinik, laboratorium, dan apotek yang tersedia.

Layanan primer dilaksanakan dengan pendekatan berbasis komunitas dan partisipasi masyarakat. Artinya pemberdayaan masyarakat menjadi fokus layanan primer dan puskesmas memberikan fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

Di pedesaan layanan primer menjadi primadona masyarakat dalam menjaga kesehatannya. Tak kurang 70 persen masyarakat yang mempunyai masalah kesehatan datang ke puskesmas serta jaringan dan jejaringnya.

Kondisi pedesaan juga membuat praktik mandiri tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) menjadi pilihan masyarakat di bidang kesehatannya.

Masyarakat pedesaan mencari yang dekat. Tidak heran jika di pedesaan pelayanan kesehatan oleh nakes secara mandiri banyak dikunjungi oleh pasien dan masyarakat. Akses yang jamak terjadi di pedesaan Indonesia.

Layanan primer sebagai kebijakan pelayanan kesehatan Indonesia pada dasarnya sesuai dengan kondisi sosial budaya pedesaan.

Masyarakat yang masih menjunjung tinggi gotong royong, kebersamaan, dan pranata sosial yang tersedia sangat kondusif untuk perkembangan layanan primer di bidang kesehatan.

Masyarakat yang masih menghormati ketua adat, kepala desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di pedesaan.

Layanan primer menekankan pada upaya promotif dan preventif. Pemberdayaan masyarakat sejatinya lebih mudah dijalankan di pedesaan di banding di perkotaan yang hidup individual, kompetitif dan heterogen.

Karakteristik pedesaan tidak selalu sama dan berbeda di tiap wilayah tergantung pada masyarakat, lingkungan, dan sosial budaya.

Karakteristik tersebut yang nantinya memengaruhi pelaksanaan layanan primer kesehatan masyarakatnya.

Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas mencirikan pedesaan, yaitu aktivitas lebih 50 persen penduduk pada sektor agraris atau maritim, sekolah radius lebih dari 2,5 km, pasar dan perkotaan radius lebih dari 2 km, rumah sakit radius lebih 5 km, tidak memiliki fasilitas berupa hotel, dan rumah tangga dengan listrik kurang dari 90 persen, serta terdapat akses jalan menuju fasilitas-fasilitras di desa.

Layanan primer yang disediakan di pedesaan meliputi pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat dasar dilaksanakan oleh puskesmas dan fasyankes yang diselenggarakan oleh masyarakat, optimalisasi jaringan dan jejaring fasyankes, dengan pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat pedesaan.

Kegiatan UKM di puskesmas bisa tak kurang dari 100 kegiatan dilaksanakan. Sedang untuk pelayanan UKP tingkat dasar bisa mencapai 70 pelayanan yang tersedia.

Tentu karakteristik pedesaan seperti disebut di atas bersifat spesifik dan tidak selalu ditemukan. Hal ini terjadi karena kemajuan transportasi dan komunikasi yang terus berkembang. Kian beragamnya lapangan pekerjaan dan pendidikan.

Meski perkembangan sebuah keniscayaan, namun kondisi sosial budaya sepertinya masih dipegang teguh masyarakat pedesaan.

Benturan dirasakan karena sosial budaya tetap dijaga. Kita melihat implementasi layanan primer di pedesaan lebih dibutuhkan, lebih implementatif, dan lebih partisipatif, sehingga akan berdampak efektif membangun pemberdayaan dan melahirkan kesehatan secara kolektif atau komunitas.

Di sinilah kita melihat layanan primer di pedesaan sangat menentukan status kesehatan masyarakat.

Keberhasilan layanan primer ditandai dengan perilaku sehat, tersedianya pelayanan kesehatan bermutu, tinggal di lingkungan yang sehat dan derajat kesehatan optimal.

Namun kondisi optimal demikian belum dapat kita wujudkan karena capaian standar pelayanan minimal (SPM, 2021) masih jauh dari target, beban kesehatan yang masih tinggi dan sebagian besar kasus kematian merupakan kasus yang dapat dicegah.

Situasi yang menunjukkan bahwa layanan kesehatan primer belum cukup kuat dalam merespons masalah kesehatan.

Ada sejumlah tantangan layanan kesehatan primer di pedesaan. Pertama, aspek sosial budaya masyarakat sangat menentukan akses ke fasyankes yang tersedia.

Hal ini dapat menjelaskan mengapa pada hari-hari tertentu pelayanan di puskesmas maupun posyandu banyak pasien/masyarakat yang datang ketimbang waktu lainnya.

Kedua, perkembangan lapangan pekerjaan baru meninggalkan lapangan tradisional yang menjadi ciri pekerjaan pedesaan. Hal tersebut mengakibatkan homogenitas terganggu yang pada gilirannya menimbulkan perspektif baru dalam pemberdayaan.

Ketiga, lingkungan yang sempit, batas-batas pedesaan yang jelas membuat interaksi masyarakat yang dekat. Akibatnya persoalan kesehatan individu, keluarga bahkan komunitas menjadi persoalan terbuka.

Timbulnya stigma kesehatan dapat berawal dari sini, baik menyangkut individu maupun keluarga.

Keempat, resistensi tokoh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dijalankan. Hal ini terjadi karena masyarakat paternalistik dan tergantung tokoh masyarakat. Kondisi yang dapat menimbulkan dilema etik yang harus diselesaikan dengan tepat.

Kelima, pemberdayaan masyarakat diwakili oleh kader yang ternyata lambat kaderisasinya. Para generasi penerus telah memasuki lapangan kerja, baik di desa maupun di kota.

Keenam, layanan primer membutuhkan koordinasi lintas sektor, tokoh masyarakat dan swasta. Persoalan koordinasi dan manajemen menjadi sangat krusial yang mudah diucapkan dan sulit dilaksanakan di tingkat desa. Konflik kerap terjadi.

Kemenkes, Kemendagri, dan Kemendes harus dapat mewujudkan integrasi dengan baik sehingga layanan primer dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pedesaan.

Integrasi layanan primer yang sekarang dilaksanakan Kemenkes membutuhkan kita semua untuk mengantisipasi tantangan di atas agar tidak menghambat program yang telah direncanakan.

Kemenkes juga melihat adanya puskesmas, berbagai fasyankes tingkat dasar lainnya, serta keberadaan berbagai UKBM di masyarakat menunjukkan belum terintegrasinya pelayanan kesehatan dan pemberdayaan kesehatan.

Dalam konsep Kemenkes, maka UKBM (posyandu) nantinya akan memberikan pelayanan seluruh siklus hidup manusia. Kondisi ini tentu membutuhkan perspektif yang baru bagi kader kesehatan dan masyarakat.

Disebutkan integrasi layanan primer dilakukan penerapan siklus hidup, fokus pada integrasi layanan, dan memperkuat PWS desa melalui dashboard situasi kesehatan di desa.

Layanan primer di wilayah pedesaan dengan demikian akan mengalami perkembangan yang cukup drastis sekaligus menantang dengan kebijakan kemenkes tersebut.

Transformasi kesehatan dijalankan didukung lintas sektor, pemda, dan peran aktif masyarakat berhadapan dengan tantangan tantangan layanan primer yang terjadi.

Bagi individu dan keluarga pedesaan, layanan primer dibutuhkan karena akses terdekat, pembiayaan terjangkau, dan melayani sesuai kearifan lokal.

Keluarga di pedesaan tidak paham SPM kesehatan dan integrasi layanan primer. Yang mereka pahami dapat mengakses layanan primer dengan mudah sesuai sosial budaya masyarakatnya.