Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KKP Rilis Panduan untuk Selamatkan 30 Persen Laut Indonesia

Kompas.com - 25/04/2025, 13:55 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi merilis Panduan Analisis Biaya Manfaat Kawasan Konservasi, untuk menyelamatkan 30 persen laut Indonesia pada 2045.

Panduan itu dapat menjadi acuan dalam memberikan peta jalan yang lebih jelas terkait cara menganalisis biaya, manfaat perencanaan, maupun pengelolaan kawasan konservasi perairan atau marine protected area (MPA).

Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menjelaskan bahwa konservasi bukan hanya urusan ekologi tetapi juga kesejahteraan masyarakat. 

“Harapannya, literasi dari panduan ini bisa dikembangkan lebih luas dari sekedar manfaat, yakni manfaat sosial ekonomi dengan menghadirkan hitungan-hitungan yang akuntabel, transparan, dan bisa dipertanggung jawabkan," kata Firdaus dalam keterangannya, Jumat (25/4/2025). 

Baca juga: Kondisi DAS Ciliwung Kritis, Ahli UGM Serukan Konservasi Menyeluruh

Menurut Firdaus, setiap rupiah yang diinvestasikan termasuk kerugian akibat pembatasan di kawasan konservasi, akan tergantikan dengan manfaat yang jauh lebih besar.

"Manfaat-manfaat ini yang harus bisa diukur, dibuktikan, dan disosialisasikan kepada semua pihak yang berkepentingan,” jelas dia. 

Sejalan dengan itu, pemerintah juga berfokus pada ekonomi hijau, ekonomi biru, hingga pembangunan dan investasi berkelanjutan.

Senior Vice President & Executive Chair Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany, menjelaskan pemerintah telah menetapkan MPA Vission 30x45 sebagai upaya untuk mencapai target tersebut. 

Baca juga: Era Baru Konservasi Pesisir Derawan lewat Pendanaan Berkelanjutan

Artinya, dalam 21 tahun ke depan sebanyak 97,5 juta hekatre luasan laut harus sudah ditetapkan dan dikelola sebagai kawasan konservasi. Meizani menekankan, pengelolaannya harus dilakukan secara efektif. 

“Pengelolaan yang efektif berarti kawasan konservasi tidak hanya dapat menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar," papar Meizani. 

Namun, pendanaan yang berkelanjutan menjadi tantangan pengelolaan tersebut. Dia menilai, panduan baru terkait konservasi laut bertujuan memberikan metodologi yang jelas dalam mengestimasi biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan dam mengelola kawasan konservasi, serta manfaat yang didapatkan. 

“Analisis ini juga mencakup penilaian terhadap dampak ekonomi kawasan konservasi bagi masyarakat lokal, serta strategi pendanaan yang dapat diterapkan agar pengelolaan kawasan dapat berlangsung dalam jangka panjang," tutur Meizani. 

Baca juga: Laju Kenaikan Permukaan Air Laut Melonjak 2 Kali Lipat

"Selain itu, dokumen akan memberikan gambaran mengenai kesenjangan antara biaya pengelolaan yang diperlukan dan anggaran yang tersedia, sebuah isu yang kerap kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan konservasi,” imbuh dia.

Dalam penyusunan panduan, pihaknya juga melibatkan pemerintah pusat dan daerah hingga lembaga pengelola kawasan konservasi serta masyarakat setempat. 

Para pemangku kepentingan termasuk LSM dan akademisi, diharapkan dapat memanfaatkan panduan ini untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan. 

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
PIS dan doctorSHARE Hadirkan Rumah Sakit Kapal untuk Tingkatkan Akses Kesehatan di Papua
PIS dan doctorSHARE Hadirkan Rumah Sakit Kapal untuk Tingkatkan Akses Kesehatan di Papua
BUMN
Banyak Klaim Berlebihan, Perlu Metode Tepat Pengurangan Emisi Karbon
Banyak Klaim Berlebihan, Perlu Metode Tepat Pengurangan Emisi Karbon
LSM/Figur
Ban Aus Jadi Ancaman Tersembunyi bagi Ekosistem Perairan
Ban Aus Jadi Ancaman Tersembunyi bagi Ekosistem Perairan
LSM/Figur
Kasus Kusta Indonesia Tertinggi Ketiga di Dunia, Stigma Hambatan Utama Eliminasinya
Kasus Kusta Indonesia Tertinggi Ketiga di Dunia, Stigma Hambatan Utama Eliminasinya
Pemerintah
Indonesia Targetkan Nol Kusta pada 2030, Termasuk Nol Diskriminasi
Indonesia Targetkan Nol Kusta pada 2030, Termasuk Nol Diskriminasi
Pemerintah
Kekeringan Ancam Dunia, Kerugian Ekonomi dan Kemanusiaan Meningkat
Kekeringan Ancam Dunia, Kerugian Ekonomi dan Kemanusiaan Meningkat
Pemerintah
Transisi Energi di Kepulauan, Infrastruktur dan Insentif Kunci Suksesnya
Transisi Energi di Kepulauan, Infrastruktur dan Insentif Kunci Suksesnya
LSM/Figur
Kemenhut: Hutan Adat Indonesia Seluas 332.505 Hektare
Kemenhut: Hutan Adat Indonesia Seluas 332.505 Hektare
Pemerintah
Pesut Mahakam Tinggal 62 Ekor, Limbah Tambang Jadi Ancaman Besarnya
Pesut Mahakam Tinggal 62 Ekor, Limbah Tambang Jadi Ancaman Besarnya
Pemerintah
Pertamina NRE Investasi di PLTS Filipina hingga Kembangkan Baterai EV
Pertamina NRE Investasi di PLTS Filipina hingga Kembangkan Baterai EV
BUMN
Tambang Emas di TN Meru Betiri Rusak Kualitas Air dan Habitat Satwa Dilindungi
Tambang Emas di TN Meru Betiri Rusak Kualitas Air dan Habitat Satwa Dilindungi
Pemerintah
GEF Kucurkan Dana Iklim hingga Rp 1,9 Triliun untuk Tiga Negara Rentan
GEF Kucurkan Dana Iklim hingga Rp 1,9 Triliun untuk Tiga Negara Rentan
Pemerintah
Kabaena: Ironi Transisi Energi di Pulau Kecil
Kabaena: Ironi Transisi Energi di Pulau Kecil
Pemerintah
Pusat Unggulan Dibentuk, Masyarakat Diajak Aktif Jaga Penyu dan Cetacea
Pusat Unggulan Dibentuk, Masyarakat Diajak Aktif Jaga Penyu dan Cetacea
LSM/Figur
Sederet Ancaman Penyu dan Cetacea, Aktivitas Manusia Sebab Utamanya
Sederet Ancaman Penyu dan Cetacea, Aktivitas Manusia Sebab Utamanya
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau