Ketua BPK Pimpin Panel Eksternal Auditor PBB Temui Sekjen Antonio Guterres

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun, dalam kapasitas sebagai Ketua Panel Eksternal Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.

Ketua BPK RI didampingi oleh 11 anggota Panel dari 11 negara yaitu Kanada, Chili, Cina, Perancis, Jerman, India, Italia, Filipina, Russia, Swiss, dan Inggris.

Kepada Sekjen PBB, Isma Yatun menekankan pentingnya pengelolaan risiko yang efektif karena situasi konflik, paska Covid-19 dan tekanan inflasi dan mata rantai global.

Hal ini mengakibatkan adanya tantangan pendanaan termasuk masalah likuiditas. Untuk itu, Panel mengharapkan adanya strategi pendanaan yang terstruktur dengan baik.

Baca juga: BPK Sampaikan Peningkatan Kualitas Data Capai Target SDGs di Forum PBB

Panel juga membahas pengelolaan pendanaan perubahan iklim dan transformasi digital di PBB.

Sekjen PBB Antonio Guterres menghargai peran auditor dalam mengawal pengelolaan keuangan dan kinerja PBB.

Dia menjelaskan bahwa permasalahan pendanaan dan likuiditasnya adalah masalah yang penting dan kompleks.

Terkait hal ini, PBB akan selalu berupaya memperbaiki kinerja dengan terus mengembangkan berbagai skenario untuk memastikan keberlanjutan pendanaan ke depannya.

BPK RI menjadi anggota Panel Eksternal Auditor PBB sejak tahun 2016. BPK menjadi Wakil Ketua UN Panel pada tahun 2022, dan menjadi Ketua UN Panel pada tahun 2023.

Panel Eksternal Auditor PBB adalah forum untuk pertukaran informasi dan metodologi untuk mengembangkan dan meningkatkan nilai dan kualitas proses jaminan pemeriksaan eksternal pada organisasi-ogranisasi PBB.

Panel beranggotakan Pimpinan dari 12 Supreme Audit Institutions (SAIs) yang ditunjuk maupun dipilih untuk melaksanakan audit eksternal pada PBB, Badan Khusus PBB, dan Badan Atom Dunia (IAEA) UN Secretariat, Funds and Programmes and Specialized Agencies, dan International Atomic Energy Agency.