Dorong Transisi Energi, Pemerintah Rancang Pembiayaan Campuran

KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah sedang merancang pembiayaan campuran atau blended finance untuk mendukung transisi energi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam acara Hajatan Politik Dan Arah Ekonomi Bisnis 2024 di Jakarta, Kamis (23/11/2023).

"Kita sedang membentuk country platform dan membangun blended finance dalam rangka untuk makin meningkatkan peran energi baru terbarukan dan mengendalikan peranan dari energi yang berasal dari bahan bakar fosil," kata Sri Mulyani, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Dampak Transisi Energi di Daerah Penghasil Batu Bara Perlu Diperhatikan

Blended finance merupakan sebuah struktur transaksi yang menggabungkan pendanaan dari filantropi, publik, dan swasta.

Dengan mengakselerasi energi terbarukan, ekonomi Indonesia diharapkan bisa tetap tumbuh tinggi, namun emisi karbon yang berasal dari energinya semakin menurun.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan selain agenda ekonomi atau tahun politik, Indonesia dan dunia sedang serius menghadapi ancaman perubahan iklim dan hal itu membutuhkan berbagai respons dari sisi instrumen fiskal.

Dia menuturkan, Kementerian Keuangan aktif melakukan keterlibatan dan membantu membangun fondasi bagi antisipasi dampak perubahan iklim.

Baca juga: Transisi Energi Berkeadilan di Daerah Penghasil Batubara Harus Didorong

Contohnya, kata Sri Mulyani, adalah membangun bursa karbon dan memperkenalkan pajak karbon secara bertahap.

Sri Mulyani menambahkan, Kementerian Keuangan juga aktif terlibat di dalam negosiasi internasional guna mendapatkan dukungan global bagi agenda penurunan emisi karbon di Indonesia seperti mekanisme transisi energi.

Indonesia telah membentuk Mekanisme Transisi Energi atau Energy Transition Mechanism (ETM) untuk membiayai transisi energi menggunakan mekanisme blended finance.

Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan sejalan dengan target pemerintah mencapai netralitas karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Baca juga: Rancangan Dokumen JETP Dinilai Setengah Hati Wujudkan Transisi Energi Berkadilan di Indonesia

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, Country Platform ETM akan mengakselerasi proses pensiun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Ia menyebutkan, platform tersebut dibentuk sebagai bagian dari upaya membuat pembiayaan infrastruktur yang lebih berkelanjutan, resilien, inklusif, dan transparan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sebelumnya, pada 2018 Indonesia telah menerbitkan platform pendanaan SDG Indonesia One di bawah pengelolaan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang telah berhasil mengumpulkan dana sekitar 3,3 miliar dollar AS dari 35 mitra.

Indonesia juga telah menerbitkan obligasi hijau dan obligasi hijau berbasis syariah atau sukuk sejak 2018 yang telah memobilisasi dana hingga 5 miliar dollar AS.

Baca juga: Transisi Energi Bukan Sekadar Memensiunkan PLTU Batu Bara