Penghasil Emisi Harus Dipajaki Lebih Tinggi

KOMPAS.com – Menaikkan pajak terhadap aktivitas yang menimbulkan polusi dan memotong subsidi bahan bakar fosil dapat menghasilkan triliunan dollar AS untuk membiayai perlawanan perubahan iklim.

Saran itu disampaikan oleh panel penasihat COP28 yang menggelar pertemuan sebelum KTT iklim akbar tersebut dimulai pada 30 November di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Panel tersebut merekomendasikan penerapan pajak karbon yang lebih tinggi, termasuk pungutan atas emisi dari sektor maritim dan penerbangan, harus menjadi salah satu pilihan studi COP28.

Baca juga: Jelang COP28, Industri Migas Dituntut Tetapkan Strategi Jelas Capai Netralitas Karbon

Salah satu anggota panel, Amar Bhattacharya dari Brookings' Center for Sustainable Development mengatakan, potensi penerapan pajak sangatlah besar.

“Kami melihat potensi besar, terutama dari mengenakan pajak kepada ‘the bad’ secara internasional dan menggunakan uang tersebut untuk menghasilkan sumber daya yang dapat diprediksi,” kata Bhattacharya, sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (29/11/2023).

Dalam bidang ekonomi, memajaki “the bad” mengacu pada pungutan sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan dan menghambat kegiatan yang berdampak buruk.

Panel tersebut memperkirakan, negara-negara berkembang, kecuali China, akan membutuhkan total investasi sebesar 2,4 triliun dollar AS per tahun pada 2030.

Baca juga: Investigasi BBC: UEA Dorong Kesepakatan Gas Bumi Jelang KTT Iklim COP28

Investasi tersebut dipakai untuk melakukan transisi energi, menyesuaikan perekonomian mereka, dan menangani kerusakan iklim.

Meskipun sebagian besar dana tersebut dapat dikumpulkan dari dalam negeri, mereka meminta negara-negara kaya untuk melipatgandakan volume pinjaman lunak yang ditawarkan pada tahun 2030.

Sementara itu, dalam , laporan berjudul “Finance for climate action: scaling up investment for climate and development” yang dibuat oleh sekelompok ekonom independen menyebutkan, aliran pendapatan yang ada juga dapat direalokasikan.

Untuk diketahui, investasi terhadap sektor bahan bakar fosil masih terus melampaui investasi terhadap perekonomian bersih.

Baca juga: Menghitung Hari, Ini 5 Hal yang Patut Diperhatikan dalam COP28

Subsidi untuk bahan bakar fosil juga mencapai total 1,3 triliun dollar AS, dan jumlah tersebut jauh lebih besar jika memperhitungkan kerugian sosial dalam menangani emisi dan polusi.

Mantan ekonom Bank Dunia Vera Songwe mengatakan, fokus laporan tersebut adalah bagaimana meningkatkan investasi yang dibutuhkan dunia untuk mengejar target Perjanjian Paris untuk membatasi pemanasan global tidak melampaui 1,5 derajat celsius.

“Itulah mengapa kami menekankan kecepatan dan skala. Semakin lama kita menunggu, semakin mahal biayanya,” kata Songwe.

Baca juga: Presiden COP28 Bela Kehadiran Industri Besar: Semua Harus Diminta Pertanggungjawaban

Migas untung besar

Laporan itu menyebutkan, pajak atas keuntungan besar yang diperoleh perusahaan-perusahaan migas karena dari kenaikan harga energi kemungkinan besar tidak akan mendapatkan daya tarik politik.

Pasalnya, sebagian besar perusahaan migas, seperti ADNOC di Uni Emirat Arab (UEA), merupakan perusahaan milik negara.

Salah satu penulis laporan, Nicholas Stern, profesor di LSE/Grantham Research Institute, mengatakan ada alasan kuat bagi perusahaan energi untuk memberikan kontribusi sukarela.

Baca juga: OIKN Luncurkan Cetak Biru Perubahan Iklim pada COP28 di Dubai

“Saya kira kewajiban moral adalah sesuatu yang akan ditekankan pada COP28, bahkan sebelum dan sesudahnya,” ujarnya.

Selain itu, ada semakin banyak seruan untuk mengenakan pungutan karbon pada pelayaran, yang mengangkut sekitar 90 persen perdagangan dunia dan menyumbang hampir 3 persen emisi karbon dioksida dunia.

Penerbangan, yang menyumbang sekitar 2-3 persen emisi, tidak secara langsung tercakup dalam Perjanjian Paris.

Akan tetapi, sektor transportasi udara telah berjanji untuk menyelaraskan diri dengan tujuan-tujuannya.

Baca juga: Brasil Akan Minta Dana Konservasi Hutan Jumbo dalam COP28