Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Indonesian Consortium for Cooperative Innovation (ICCI)
Lembaga Inovasi Perkoperasian

Indonesian Consortium for Cooperative Innovation (ICCI) merupakan lembaga inovasi perkoperasian di Indonesia. Berdiri sejak tahun 2018, ICCI berupaya mengembangkan inovasi melalui produksi pengetahuan, inkubasi model, pengembangan ekosistem dan advokasi kebijakan.

Jaringan Inovator Koperasi (JIK) merupakan komunitas epistemik yang diinisiasi dan dikembangkan oleh ICCI. Anggotanya berasal dari para peneliti, akademisi, praktisi, aktivis, mentor dan konsultan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

ICCI dan JIK meyakini inovasi dapat meningkatkan relevansi dan keberlanjutan koperasi di tengah tantangan perubahan zaman. Ingin berkontribusi lebih, gabung bersama kami di https://jik.icci.id

Kontribusi Koperasi dalam Ekologi Berkelanjutan

Kompas.com, 29 November 2023, 12:55 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Menurut International Cooperative Alliance (ICA), koperasi mempunyai andil dalam 19,5 persen produksi pangan dunia.

Di luar aspek ekonomi, koperasi mendorong pembangunan sosial di antara para anggota dan komunitasnya sekaligus terlibat dalam perlindungan dan konservasi lingkungan.

Studi yang dilakukan International Labour Organization (ILO) menemukan bahwa koperasi memberikan dampak positif terhadap lingkungan melalui berbagai praktik.

Hal itu seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, mempromosikan sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi sumber daya, mendukung pertanian organik, perdagangan yang adil, dan mendorong ketahanan masyarakat (Bruckmeier, 2018).

Lebih lanjut, laporan Food and Agriculture Organization (FAO) menyoroti peran koperasi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama terkait dengan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, aksi iklim, dan keanekaragaman hayati.

Kedua, koperasi berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Koperasi telah memberikan pendapatan, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial kepada anggotanya dan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan marginal.

Data yang dirilis oleh ICA menunjukkan bahwa koperasi menyumbang 9,46 persen lapangan kerja global.

Dengan meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan, koperasi memberdayakan masyarakat berpartisipasi aktif dalam ruang pengambilan keputusan serta tata kelola lingkungan mereka (Novkovic, 2023).

Survei yang dilakukan oleh World Cooperative Monitor (WCM) mengungkapkan, koperasi termasuk di antara 300 pelaku ekonomi teratas di dunia, dengan volume usaha sebesar 2,1 triliun dollar AS pada 2018 (Levin, 2020).

Survei itu mengidentifikasi di mana koperasi berperan signifikan, seperti sektor pertanian, perbankan, asuransi, kesehatan, dan ritel.

Banyak dari sektor-sektor itu yang secara langsung atau tidak langsung terkait permasalahan lingkungan hidup. Koperasi terbukti berperan penting dalam mendorong kebijakan dan praktik berkelanjutan di masing-masing sektor tersebut.

Tantangan di Indonesia

Di Indonesia, potensi koperasi dalam agenda ekologi berkelanjutan bukan tanpa tantangan. Indonesia sering kehilangan momentum dalam diskursus koperasi global.

Hal itu terjadi karena minimnya kesadaran dan rekognisi koperasi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan oleh para pembuat kebijakan, media, dan masyarakat.

Berbeda dengan gerakan koperasi di negara-negara lain yang lebih aware sehingga terekognisi luas.

Implikasinya, pemegang otoritas dan media menafikan koperasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Hal itu menyebabkan Pemerintah abai memberikan insentif yang memadai bagi koperasi untuk berkembang.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Swasta
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Pemerintah
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Pemerintah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pemerintah
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
LSM/Figur
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau