Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 8 Desember 2023, 20:21 WIB
Aisyah Sekar Ayu Maharani,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komitmen Indonesia untuk mencapai nol emisi karbon sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Conference of The Parties 28 (COP 28) di Dubai, Uni Emirat Arab, dinilai kurang ambisius.

Pendapat ini dilontarkan oleh Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional Uli Arta Siagian dalam diskusi Basa-basi Komitmen Iklim Pemerintah Lewat Kebijakan Folu Net Sink 2030 di Jakarta, Jumat (8/12/2023).

"Pertama, seperti yang kita dengar kemarin, pidatonya Pak Jokowi sebenarnya kalau kita simak, enggak ada hal yang ambisius yang disampaikan. Hanya gimmick penuh mimpi," tegas Uli.

Selain itu, apa yang disampaikan Jokowi dinilai hampir sama dengan komitmen-komitmen Indonesia di COP pada tahun-tahun sebelumnya.

Bahkan menurutnya, komitmen perubahan iklim Indonesia kontradiktif dengan kondisi ekonomi, politik, dan hukum yang berlaku saat ini.

"Selama misalnya ada Undang-undang (UU) Cipta Kerja, UU Mineral dan Batubara (Minerba) yang sekarang masih beroperasi, maka sebenarnya semua komitmen yang disampaikan di ruang-ruang internasional akan hilang begitu saja atau gimmick saja," imbuh Uli.

Baca juga: Kualitas Hutan Indonesia

Sebagai informasi, Presiden Jokowi menyampaikan komitmen Indonesia dalam memperbaiki pengelolaan forest and other land use (FOLU), serta mempercepat transisi energi menuju energi baru terbarukan. 

"Dalam hal pengelolaan FOLU, Indonesia terus menjaga dan memperluas hutan mangrove serta merehabilitasi hutan dan lahan,” ucapnya, Jumat (1/12/2023).

Selain itu, Indonesia juga telah berhasil menurunkan angka deforestasi pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir. 

Hal ini juga diikuti dengan pembangunan persemaian yang telah dilakukan dalam skala besar dan sudah mulai efektif untuk berproduksi.

Dalam hal transisi energi, Presiden menuturkan bahwa upaya Indonesia untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan. 

"Pengembangan energi baru terbarukan terutama energi surya, air, angin, panas bumi, dan arus laut, serta pengembangan biodiesel, bioethanol, dan bioaftur juga makin luas," tuturnya. 

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Presiden pun mengundang sejumlah pihak seperti mitra bilateral, investasi swasta, filantropi, dan negara sahabat untuk menjalin kolaborasi pendanaan dalam mewujudkan nol karbon emisi pada 2060.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Krisis Energi, Indonesia Bisa 'Tanam' BBM demi Ketahanan Nasional
Krisis Energi, Indonesia Bisa "Tanam" BBM demi Ketahanan Nasional
Pemerintah
Penyakit Kronis Meningkat, Makanan UPF hingga Bahan Bakar Fosil Jadi Pemicu
Penyakit Kronis Meningkat, Makanan UPF hingga Bahan Bakar Fosil Jadi Pemicu
LSM/Figur
Gelombang Panas Picu Kematian Dini, 90 Persen Terjadi di Negara Miskin
Gelombang Panas Picu Kematian Dini, 90 Persen Terjadi di Negara Miskin
LSM/Figur
Sektor Ritel Pangan di Asia Dinilai Minim Komitmen Tekan Emisi Metana
Sektor Ritel Pangan di Asia Dinilai Minim Komitmen Tekan Emisi Metana
LSM/Figur
Krisis Timur Tengah, China Gandeng Asia Tenggara Perkuat Pemanfaatan Energi Terbarukan
Krisis Timur Tengah, China Gandeng Asia Tenggara Perkuat Pemanfaatan Energi Terbarukan
Pemerintah
Panas Ekstrem Bisa Ganggu Aktivitas Sehari-hari Manusia
Panas Ekstrem Bisa Ganggu Aktivitas Sehari-hari Manusia
LSM/Figur
Diskon dari China Dicabut, Harga Panel Surya di Afrika Terancam Naik
Diskon dari China Dicabut, Harga Panel Surya di Afrika Terancam Naik
Pemerintah
Ketika Perang Memanaskan Bumi
Ketika Perang Memanaskan Bumi
Pemerintah
Pemanasan Global 2 Derajat Celsius Bisa Lebih Berbahaya dari Perkiraan
Pemanasan Global 2 Derajat Celsius Bisa Lebih Berbahaya dari Perkiraan
LSM/Figur
Ini Penyebab Terumbu Karang Sulit Pulih Setelah Rusak
Ini Penyebab Terumbu Karang Sulit Pulih Setelah Rusak
LSM/Figur
Waspada Bias Gender dalam Interaksi Manusia dan AI
Waspada Bias Gender dalam Interaksi Manusia dan AI
LSM/Figur
IPB University Raih Peringkat 48 Global Bidang Agriculture & Forestry versi QS WUR
IPB University Raih Peringkat 48 Global Bidang Agriculture & Forestry versi QS WUR
Pemerintah
Hujan di Indonesia Diprediksi hingga Akhir Maret 2026, Panas Masih Mengintai
Hujan di Indonesia Diprediksi hingga Akhir Maret 2026, Panas Masih Mengintai
Pemerintah
Karhutla Indonesia 2025 Capai 359.000 Hektar, Ini 7 Provinsi yang Rawan
Karhutla Indonesia 2025 Capai 359.000 Hektar, Ini 7 Provinsi yang Rawan
Pemerintah
Konservasionis Orangutan Birute Galdikas Meninggal, Ingin Dimakamkan di Kalteng
Konservasionis Orangutan Birute Galdikas Meninggal, Ingin Dimakamkan di Kalteng
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau