Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 8 Desember 2023, 20:21 WIB
Add on Google
Aisyah Sekar Ayu Maharani,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komitmen Indonesia untuk mencapai nol emisi karbon sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Conference of The Parties 28 (COP 28) di Dubai, Uni Emirat Arab, dinilai kurang ambisius.

Pendapat ini dilontarkan oleh Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional Uli Arta Siagian dalam diskusi Basa-basi Komitmen Iklim Pemerintah Lewat Kebijakan Folu Net Sink 2030 di Jakarta, Jumat (8/12/2023).

"Pertama, seperti yang kita dengar kemarin, pidatonya Pak Jokowi sebenarnya kalau kita simak, enggak ada hal yang ambisius yang disampaikan. Hanya gimmick penuh mimpi," tegas Uli.

Selain itu, apa yang disampaikan Jokowi dinilai hampir sama dengan komitmen-komitmen Indonesia di COP pada tahun-tahun sebelumnya.

Bahkan menurutnya, komitmen perubahan iklim Indonesia kontradiktif dengan kondisi ekonomi, politik, dan hukum yang berlaku saat ini.

"Selama misalnya ada Undang-undang (UU) Cipta Kerja, UU Mineral dan Batubara (Minerba) yang sekarang masih beroperasi, maka sebenarnya semua komitmen yang disampaikan di ruang-ruang internasional akan hilang begitu saja atau gimmick saja," imbuh Uli.

Baca juga: Kualitas Hutan Indonesia

Sebagai informasi, Presiden Jokowi menyampaikan komitmen Indonesia dalam memperbaiki pengelolaan forest and other land use (FOLU), serta mempercepat transisi energi menuju energi baru terbarukan. 

"Dalam hal pengelolaan FOLU, Indonesia terus menjaga dan memperluas hutan mangrove serta merehabilitasi hutan dan lahan,” ucapnya, Jumat (1/12/2023).

Selain itu, Indonesia juga telah berhasil menurunkan angka deforestasi pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir. 

Hal ini juga diikuti dengan pembangunan persemaian yang telah dilakukan dalam skala besar dan sudah mulai efektif untuk berproduksi.

Dalam hal transisi energi, Presiden menuturkan bahwa upaya Indonesia untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan. 

"Pengembangan energi baru terbarukan terutama energi surya, air, angin, panas bumi, dan arus laut, serta pengembangan biodiesel, bioethanol, dan bioaftur juga makin luas," tuturnya. 

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Presiden pun mengundang sejumlah pihak seperti mitra bilateral, investasi swasta, filantropi, dan negara sahabat untuk menjalin kolaborasi pendanaan dalam mewujudkan nol karbon emisi pada 2060.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Induk dan Anak Gajah Ditemukan Tewas di Bengkulu, Kemenhut Telusuri Penyebabnya
Induk dan Anak Gajah Ditemukan Tewas di Bengkulu, Kemenhut Telusuri Penyebabnya
Pemerintah
Percepat Transisi Energi, PLN Garap PLTS Mentari Nusantara I Berkapasitas 1.225 GW
Percepat Transisi Energi, PLN Garap PLTS Mentari Nusantara I Berkapasitas 1.225 GW
BUMN
Perancis Targetkan Bebas Energi Fosil pada 2050
Perancis Targetkan Bebas Energi Fosil pada 2050
Pemerintah
Jadi Masalah Lingkungan dan Inefisiensi, Limbah Makanan Industri Perhotelan Disorot
Jadi Masalah Lingkungan dan Inefisiensi, Limbah Makanan Industri Perhotelan Disorot
Pemerintah
Waspada Krisis Energi, India Imbau Warganya Pakai Listrik Sampai Pukul 17.00
Waspada Krisis Energi, India Imbau Warganya Pakai Listrik Sampai Pukul 17.00
Pemerintah
Awas Ikan Sapu-sapu Rusak Ekosistem dan Ancam Ikan Lokal di Indonesia
Awas Ikan Sapu-sapu Rusak Ekosistem dan Ancam Ikan Lokal di Indonesia
Pemerintah
UT School Gelar Wisuda Nasional Mekanik Alat Berat Batch 37
UT School Gelar Wisuda Nasional Mekanik Alat Berat Batch 37
Swasta
BMKG Prediksi Hujan Lebat di Beberapa Wilayah hingga 7 Mei 2026
BMKG Prediksi Hujan Lebat di Beberapa Wilayah hingga 7 Mei 2026
Pemerintah
El Nino Berisiko Tingkatkan Konflik Manusia dengan Satwa, Begini Kata Pakar
El Nino Berisiko Tingkatkan Konflik Manusia dengan Satwa, Begini Kata Pakar
Pemerintah
Setelah Krisis Selat Hormuz, Ancaman Besar Masih Menanti Dunia
Setelah Krisis Selat Hormuz, Ancaman Besar Masih Menanti Dunia
Pemerintah
Sejarah Hari Buruh: Berawal dari Tuntutan Pekerja Kurangi Jam Kerja
Sejarah Hari Buruh: Berawal dari Tuntutan Pekerja Kurangi Jam Kerja
Pemerintah
Rumah Tangga Tanggung Biaya Energi Fosil 3 Kali Lipat saat RI Kehilangan Windfall Tax Batu Bara
Rumah Tangga Tanggung Biaya Energi Fosil 3 Kali Lipat saat RI Kehilangan Windfall Tax Batu Bara
LSM/Figur
Pemerintah Ingin Stop Impor BBM, IESR Sebut Tak Realistis
Pemerintah Ingin Stop Impor BBM, IESR Sebut Tak Realistis
LSM/Figur
UMKM Digital Finance Tour Tangerang Perkuat Literasi Keuangan dan Pemasaran Digital Pelaku Usaha
UMKM Digital Finance Tour Tangerang Perkuat Literasi Keuangan dan Pemasaran Digital Pelaku Usaha
Swasta
Peran Vital Hiu: Bantu Kumpulkan Data Iklim Laut  yang Sulit Dipantau
Peran Vital Hiu: Bantu Kumpulkan Data Iklim Laut yang Sulit Dipantau
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau