Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/12/2023, 15:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com – Para calon presiden (capres) yang berkontestasi dalam Pilpres 2024 didesak memikirkan solusi pemulihan para korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sejauh ini, menurut Manajer Program Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Ahmad Mustafad Vauzi, belum ada satu pun dari ketiga capres yang secara spesifik memaparkan upaya pemulihan karhutla.

“Mendekati pergantian pemimpin, kami melihat sangat minim visi-misi calon presiden yang membicarakan tentang kasus karhutla,” kata Ahmad dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (12/12/2023), sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Walhi Sebut Mayoritas Titik Api Karhutla Berasal dari 194 Perusahaan

“Kalaupun ada (pembicaraan kasus karhutla), itu membicarakan hanya pada porsi ekonomi dan juga porsi lingkungan saja,” sambungnya.

Ahmad menuturkan, kasus karhutla selalu terjadi setiap tahun dan solusi efektif untuk memulihkan korban masih belum ada.

Oleh karena itu, para calon pemimpin perlu memiliki visi dan misi jelas yang terkait pemulihan korban karhutla.

Pasalnya, kabut asap menyebabkan jutaan orang menderita infeksi saluran pernapasan sepanjang tahun, bahkan merenggut nyawa.

Baca juga: Karhutla di Kalbar Terbesar se-Indonesia, Setara 215.920 Lapangan Sepak Bola

“Saya rasa ini penting untuk para kandidat mencari jalan keluar, semoga ke depan ada solusi untuk pemulihan korban karhutla,"”harap Ahmad.

Pada 2015, Bank Dunia menghitung jumlah kerugian yang dialami oleh Indonesia akibat karhutla gambut seluas 2,61 juta hektare adalah senilai Rp 220 triliun.

Pada 2019, Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 72 triliun akibat peristiwa karhutlagambut seluas 1,64 juta hektare.

Kerugian itu timbul akibat dampak langsung maupun tidak langsung, mulai dari perkantoran libur, sekolah libur, pembatalan berbagai penerbangan pesawat, aktivitas ekonomi yang berhenti, hingga dampak kesehatan.

Baca juga: Karhutla Makin Menggila, 4 Kali Lebih Luas dari Tahun Lalu

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas karhutla di Indonesia sudah mencapai 994.313 hektare selama periode Januari hingga Oktober 2023.

Dari total tersebut, KLHK mencatat areal hutan yang terbakar seluas 66.287 hektare atau setara 7 persen.

Sedangkan, areal non-hutan yang mengalami kebakaran tercatat mencapai 928.025 hektare atau setara 93 persen.

Baca juga: Manggala Agni Ajak Korporasi Tanggulangi Karhutla

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Usung Kearifan Lokal, BREWi JAYA Jadi Wujud Bisnis Berkelanjutan UB untuk Pendidikan Terjangkau
Usung Kearifan Lokal, BREWi JAYA Jadi Wujud Bisnis Berkelanjutan UB untuk Pendidikan Terjangkau
LSM/Figur
OECD: Biaya Kekeringan Diperkirakan Naik 35 Persen pada 2035
OECD: Biaya Kekeringan Diperkirakan Naik 35 Persen pada 2035
Pemerintah
Ramai PHK dan Susah Dapat Kerja? FAO Ajak Lirik Sektor Pertanian
Ramai PHK dan Susah Dapat Kerja? FAO Ajak Lirik Sektor Pertanian
LSM/Figur
Perubahan Iklim Bakal Bikin Aroma Vanila Alami Lebih Sulit Didapatkan
Perubahan Iklim Bakal Bikin Aroma Vanila Alami Lebih Sulit Didapatkan
LSM/Figur
KLH Perketat PROPER, Klaim Perusahaan Bakal Diikuti Survei Lapangan
KLH Perketat PROPER, Klaim Perusahaan Bakal Diikuti Survei Lapangan
Pemerintah
ITS Perluas Akses Beasiswa, Dorong Pendidikan Inklusif
ITS Perluas Akses Beasiswa, Dorong Pendidikan Inklusif
Swasta
MethaneSAT Hilang di Angkasa, Pemantauan Emisi Metana di Ujung Tanduk
MethaneSAT Hilang di Angkasa, Pemantauan Emisi Metana di Ujung Tanduk
Swasta
Mangrove Diselamatkan, Manusia dan Buaya Sama-Sama Aman
Mangrove Diselamatkan, Manusia dan Buaya Sama-Sama Aman
LSM/Figur
Jual Kayu Ilegal, Direktur Perusahaan Terancam 15 Tahun Penjara
Jual Kayu Ilegal, Direktur Perusahaan Terancam 15 Tahun Penjara
Pemerintah
Semua Kawasan Komersial di Jakarta Harus Kelola Sampah Mandiri, Tak Bebani APBD
Semua Kawasan Komersial di Jakarta Harus Kelola Sampah Mandiri, Tak Bebani APBD
Pemerintah
Bus Listrik Bisa Pangkas Emisi GRK, tetapi Berpotensi Jadi Proyek FOMO
Bus Listrik Bisa Pangkas Emisi GRK, tetapi Berpotensi Jadi Proyek FOMO
Swasta
Tambang Ancam Ekosistem Kerapu dan Ketahanan Pangan di Raja Ampat
Tambang Ancam Ekosistem Kerapu dan Ketahanan Pangan di Raja Ampat
LSM/Figur
Susu Terancam Panas Ekstrem, Produksinya Turun 10 Persen oleh Iklim
Susu Terancam Panas Ekstrem, Produksinya Turun 10 Persen oleh Iklim
Pemerintah
Setiap Makanan Berisiko Terkontaminasi Mikroplastik dari Kemasan
Setiap Makanan Berisiko Terkontaminasi Mikroplastik dari Kemasan
Pemerintah
Transisi Energi Terbarukan yang Adil Tingkatkan PDB Global 21 Persen
Transisi Energi Terbarukan yang Adil Tingkatkan PDB Global 21 Persen
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau