Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah Harus Selaras

KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan urgensi keselarasan rencana pembangunan pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan berorientasi kolaborasi.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti dalam kegiatan Training of Trainers Pendampingan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

"Sinkronisasi perencanaan pembangunan adalah untuk menciptakan keselarasan, keterpaduan, dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan yang berorientasi kolaborasi," kata Teni, sebagaimana dilansir Antara, Rabu (17/1/2024). 

Baca juga: Perubahan Iklim dan AI Jadi Ancaman Pembangunan Global

Dia menambahkan, penyelarasan melalui pendampingan bersama merupakan langkah pertama kali secara terintegrasi untuk memastikan keterpaduan dokumen yang selayaknya akan diikutin dengan rencana pembangunan.

"Guna mendapatkan hasil dan dampak positif bagi masyarakat," tutur Teni.

Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertanggung jawab mendiseminasikan, menginternalisasi, dan menjamin implementasi RPJPN di daerah.

Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 yang ditandatangani pada 10 Januari 2024.

Baca juga: Indeks Pembangunan Gender Alami Tren Positif, Perempuan Makin Berdaya

Selain itu, selaras pula dengan Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD.

"SEB ini merupakan langkah bersama untuk menyelaraskan muatan RPJPD dengan RPJPN agar tercipta koherensi dan terorkestrasinya arah pembangunan nasional," ujar Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti.

Dalam kegiatan tersebut, dilibatkan 36 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi dengan total 135 peserta untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas penyusunan RPJPD Provinsi sesuai arah dan sasaran RPJPN 2025–2045.

Baca juga: Pembangunan SDM Jadi Kunci Hilirisasi Sumber Daya Alam

Tim khusus akan dibentuk pasca pelatihan untuk menjadi motor utama dalam sinkronisasi RPJPD provinsi dengan RPJPN.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendag Restuardy Daud menganggap sinergi pemerintah pusat dan daerah sebagai tumpuan utama mewujudkan Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan sesuai RPJPN 2025-2045 dan visi Indonesia Emas 2045.

"Sinkronisasi RPJPN 2025-2045 dengan RPJPD merupakan bagian integral perencanaan pembangunan nasional," jelas Restuardy.

"Pada pelaksanaannya, daerah memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional," sambungnya.

Baca juga: Perempuan Harus Diberi Ruang Strategis Dalam Pembangunan