Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Badan Geologi Bakal Tambah 9 Balai Percepat Izin Pengusahaan Air Tanah

Kompas.com - 27/01/2024, 11:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Geologi Kementerian ESDM tengah mengusahakan agar pengurusan izin pengusahaan air tanah bisa dengan cepat dikerjakan.

Untuk itu, rencananya akan ada penambahan 9 Balai Konservasi Air Tanah (BKAT) yang akan disebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ediar Usman mengatakan, selama ini pengurusan izin tersebut hanya dilayani oleh balai sebagai unit pelaksana teknis atau UPT yang ada di Banten, Jakarta, dan Jabar.

"Selain tiga wilayah itu, pengurusannya dilakukan di Badan Geologi Bandung,” ujar Ediar dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (26/1/2024).

Menurutnya, pengurusan izin air tanah akan tetap berada di Badan Geologi Kementerian ESDM dan izin air permukaan di Kementerian PUPR.

Baca juga: Air Bersih dan Sehat untuk Indonesia Emas

“Karenanya, masing-masing akan memiliki balai sendiri-sendiri. Air permukaaan memiliki Balai Besar Wilayah Sungai dan air tanah memiliki Balai Konservasi Air Tanah,” tukasnya.

Karena itu, Badan Geologi berencana menambah balai agar pelayanan perizinan untuk air tanah lebih mudah, dan jika ada masalah cepat ditangani.

“Kami tambah lagi dan sudah minta izin ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Regormasi Birokrasi (KemenpanRB). Kalau diizinkan nanti akan ditambah menjadi 9 sehingga nanti kami akan punya 10 balai,” katanya.

Ediar mencontohkan, dalam kondisi sekarang ini, jika ada perusahaan air minum yang ingin melakukan pengeboran di Medan, untuk uji pemompaan atau uji apapun juga, harus datang ke Bandung.

Pihaknya mengaku tidak memiliki SDM yang cukup. Oleh karena itu, bisa dibayangkan bagaimana menangani seluruh wilayah Indonesia. Sementara di sisi lain, BKAT hanya satu dan sanggup menangani tiga wilayah saja.

Baca juga: Ini Kriteria Air Mineral Layak Minum versi WHO

Oleh karena itu, Badan Geologi sedang mengusulkan penambahan SDM untuk ditempatkan di 9 BKAT yang rencananya akan ditambah di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami usulkan seperti PUPR juga yang banyak balainya. Nah, ESDM juga begitu, jadi kalau ada masalah cepat kami selesaikan,” ucapnya.

Dia berkeyakinan KemenpanRB akan memahami dengan banyaknya kegiatan usaha yang semuanya menggunakan air tanah, pasti membutuhkan penambahan SDM yang cukup untuk menanganinya.

Terkait penataan perizinan air tanah, Ediar menjelaskan, sedang dilakukan revisi terhadap peraturan penteri. Untuk saat ini, pengajuan izin baru dan perpanjangan izin pengusahaan air tanah masih belum bisa dilakukan saat ini karena payung hukumnya belum ada.

Kendati demikian, meskipun perpanjangan izin belum bisa dilakukan, perusahaan masih bisa tetap beroperasi.

“Paling mereka akan kena denda administrasi saja atau denda keterlambatan pengurusan perizinan,” tuntasnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minggu 21 Juli 2024 Dinobatkan Jadi Hari Terpanas Sepanjang Sejarah

Minggu 21 Juli 2024 Dinobatkan Jadi Hari Terpanas Sepanjang Sejarah

LSM/Figur
Bantu Masyarakat Rentan, DBS Foundation Beri Danah Hibah Rp 3 Milyar untuk UKM

Bantu Masyarakat Rentan, DBS Foundation Beri Danah Hibah Rp 3 Milyar untuk UKM

Swasta
Desekularisasi Entitas Alam

Desekularisasi Entitas Alam

Pemerintah
 Cegah Iklim, Kapuas Hulu Terapkan Pertanian Ramah Lingkungan

Cegah Iklim, Kapuas Hulu Terapkan Pertanian Ramah Lingkungan

LSM/Figur
KESDM: Aturan Turunan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Sudah Diharmonisasi

KESDM: Aturan Turunan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Sudah Diharmonisasi

Pemerintah
Nyaris 3 Bulan Tak Hujan, 3 Provinsi Ini Mulai Kekeringan

Nyaris 3 Bulan Tak Hujan, 3 Provinsi Ini Mulai Kekeringan

Pemerintah
Walhi: Banjir di Halmahera Tengah Akibat Kerusakan Bentang Alam

Walhi: Banjir di Halmahera Tengah Akibat Kerusakan Bentang Alam

LSM/Figur
Peringati Hari Mangrove Sedunia, BLDF Tanam 3.000 Bibit di Pesisir Semarang

Peringati Hari Mangrove Sedunia, BLDF Tanam 3.000 Bibit di Pesisir Semarang

Pemerintah
PT GNI Gelar Agenda 'Pikat Rasa': Ajak Masyarakat dan Generasi Muda di Area Smelter untuk Kurangi Sampah 

PT GNI Gelar Agenda "Pikat Rasa": Ajak Masyarakat dan Generasi Muda di Area Smelter untuk Kurangi Sampah 

Swasta
Semarak Hari Anak Nasional di Mandalika, ITDC dan Yayasan GNI Gelar Program Mandalika CLC

Semarak Hari Anak Nasional di Mandalika, ITDC dan Yayasan GNI Gelar Program Mandalika CLC

BUMN
Akibat Perubahan Iklim, Ikan di Lautan Bisa Menyusut 10 Persen

Akibat Perubahan Iklim, Ikan di Lautan Bisa Menyusut 10 Persen

LSM/Figur
Jadi Bom Waktu, Kebutuhan Air di Jakarta Lebih Besar daripada Debitnya

Jadi Bom Waktu, Kebutuhan Air di Jakarta Lebih Besar daripada Debitnya

LSM/Figur
Investasi Energi Terbarukan Stagnan, Pemerintah Perlu Ringkas Prosedur

Investasi Energi Terbarukan Stagnan, Pemerintah Perlu Ringkas Prosedur

LSM/Figur
Menteri PPPA-MRP Dorong Perempuan Papua Berdaya, Mulai dari Ekonomi

Menteri PPPA-MRP Dorong Perempuan Papua Berdaya, Mulai dari Ekonomi

Pemerintah
Unik dan Bermanfaat, Sumpit Bekas Pakai Bisa Diolah Jadi Barang Baru

Unik dan Bermanfaat, Sumpit Bekas Pakai Bisa Diolah Jadi Barang Baru

Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com