“Kita tahu bagaimana track record-nya rezim Jokowi selama 9 tahun atau hampir 10 tahun ini yang menerbitkan banyak paket kebijakan yang mengkriminalisasi rakyat dan terus mengeksploitasi sumber-sumber kehidupan rakyat,” imbuhnya.
Sementara itu, kedua paslon lainnya juga tidak bisa dikatakan sepenuhnya bersih, hanya memiliki angka perusakan hutan yang lebih kecil.
Koalisi Perubahan yang menjadi pendukung paslon no 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Partai Nasdem merupakan partai pendukung rezim Jokowi yang telah menerbitkan paket kebijakan yang meliberalisasi hutan dan sumber-sumber penghidupan lainnya.
Partai Nasdem juga merupakan partai Menteri LHK Siti Nurbaya, yang turut menerbitkan 1,4 juta hektar hutan untuk izin-izin korporasi.
Sedangkan partai PKB adalah partai yang juga mendukung Jokowi dari periode pertama hingga periode kedua.
Baca juga: Rekam Jejak Partai Politik Capres-Cawapres soal Lingkungan Belum Tersentuh
Sementara itu, pasangan calon presiden dan wakil presiden no urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD didukung oleh PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo.
Sama dengan Koalisi Perubahan dan Koalisi Indonesi Maju, Uli menjelaskan, koalisi partai pendukung Ganjar-Mahfud juga memiliki jejak kejahatan ekologis di sektor kehutanan.
Koalisi paslon ketiga kita lihat didukung oleh PDI-P, PPP, Hanura dan Perindo yang sejatinya merupakan partai pendukung Jokowi dan juga partai yang turut berkontribusi pada ditetapkannya UU Cipta Kerja dan beberapa undang-undang lainnya.
"Kami melihat PDI yang berkuasa di zaman Presiden ke-5 Megawati, secara total memberikan 2,7 juta hektar hutan untuk korporasi dan menerbitkan 45 izin," tuntas Uli.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya