Tak Ada Koalisi Parpol Pendukung 3 Paslon Bebas Kejahatan Ekologis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai, tidak ada satupun dari ketiga koalisi partai politik pendukung calon presiden dan wakil presiden 2024 yang bebas dari jejak kejahatan ekologis.

Menurut Walhi, semua partai politik terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penghancuran hutan serta dampak-dampak ekologis yang harus ditanggung oleh rakyat.

“Kami melihat bahwa tidak ada satupun koalisasi yang tidak memiliki jejak pengrusakan hutan, secara khususnya melalui penerbitan izin secara besar-besaran,” kata Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional Uli Arta Siagian, saat media briefing di Jakarta, Senin (12/2/2024).

Partai politik yang menjabat di pemerintahan, menurut Uli secara tidak langsung menjadi penting.

Baca juga: Abah Jajang, Pemilik Rumah Surga di Cianjur Dapat Penghargaan Tokoh Lingkungan

Sebab, semua kebijakan dalam sektor lingkungan khususnya kehutanan sangat dipengaruhi oleh pemimpin tertinggi yaitu kepala negara atau presiden, dan Menteri Kehutanan dari parpol maupun non parpol, yang saat itu menjabat.

Lalu, di antara ketiga paslon, muncul pertanyaan, koalisi mana yang berkontribusi paling parah atau memiliki jejak pengrusakan hutan paling besar?

Untuk mengetahui hal tersebut, Walhi pun menyampaikan riset keberpihakan dan andil para parpol terhadap lingkungan, sejak kepemimpinan presiden era Orde Baru yakni Soeharto pada 1967-1998.

Jejak kejahatan ekologis terbesar

Dari ketiga koalisi, Walhi mengungkapkan, Koalisi Indonesia Maju yang merupakan pengusung pasangan calon nomor 02 yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menjadi koalisi yang paling besar jejak kejahatan kehutanannya.

Jejak penghancuran ini, dapat dilacak dari besarnya penerbitan izin sektor kehutanan serta pelepasan kawasan hutan yang terjadi dari rezim ke rezim.

Baca juga: Program Sosial dan Lingkungan HK Tahun 2023 Capai Rp 11,24 Miliar

Saat melihat jejak kejahatan ekologis di sektor kehutanan, era partai Golkar berkuasa (zaman Soeharto dan Habibie), terdapat 10 juta hektar hutan telah diserahkan kepada korporasi.

Lalu, pada kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui kedua Menteri Kehutanan saat itu yakni MS Kaban (Ketum partai PBB) dan Zulkifli Hasan (Ketum Partai PAN), sebesar 21,9 juta hektar hutan diserahkan kepada korporasi.

“Artinya, total ada 31,9 juta hektar hutan diserahkan kepada korporasi untuk dihancurkan. Jumlah ini setara dengan lebih dari dua kali luas pulau Jawa atau setara dengan 37 kali luas pulau Bali,” terang Uli.

Partai-partai tersebut, saat ini menjadi pendukung pasangan calon (paslon) Prabowo Gibran.

Pada zaman SBY pula, selain 31,9 juta hektar hutan diserahkan kepada korporasi, terdapat 1.257 unit izin restorasi ekosistem dan pinjam pakai kawasan hutan, untuk korporasi.

Baca juga: Pemilu 2024: Suara untuk Lingkungan Hidup

Tak hanya itu, Uli menjelaskan, “keberlanjutan” sebagai tagline Koalisi Indonesia Maju juga sarat dengan keberlanjutan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan rezim Jokowi, dan ditujukan untuk menghancurkan lingkungan.

“Kita tahu bagaimana track record-nya rezim Jokowi selama 9 tahun atau hampir 10 tahun ini yang menerbitkan banyak paket kebijakan yang mengkriminalisasi rakyat dan terus mengeksploitasi sumber-sumber kehidupan rakyat,” imbuhnya.

Jejak koalisi parpol lainnya

Sementara itu, kedua paslon lainnya juga tidak bisa dikatakan sepenuhnya bersih, hanya memiliki angka perusakan hutan yang lebih kecil.

Koalisi Perubahan yang menjadi pendukung paslon no 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Partai Nasdem merupakan partai pendukung rezim Jokowi yang telah menerbitkan paket kebijakan yang meliberalisasi hutan dan sumber-sumber penghidupan lainnya.

Partai Nasdem juga merupakan partai Menteri LHK Siti Nurbaya, yang turut menerbitkan 1,4 juta hektar hutan untuk izin-izin korporasi.

Sedangkan partai PKB adalah partai yang juga mendukung Jokowi dari periode pertama hingga periode kedua.

Baca juga: Rekam Jejak Partai Politik Capres-Cawapres soal Lingkungan Belum Tersentuh

Sementara itu, pasangan calon presiden dan wakil presiden no urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD didukung oleh PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo.

Sama dengan Koalisi Perubahan dan Koalisi Indonesi Maju, Uli menjelaskan, koalisi partai pendukung Ganjar-Mahfud juga memiliki jejak kejahatan ekologis di sektor kehutanan.

Koalisi paslon ketiga kita lihat didukung oleh PDI-P, PPP, Hanura dan Perindo yang sejatinya merupakan partai pendukung Jokowi dan juga partai yang turut berkontribusi pada ditetapkannya UU Cipta Kerja dan beberapa undang-undang lainnya.

"Kami melihat PDI yang berkuasa di zaman Presiden ke-5 Megawati, secara total memberikan 2,7 juta hektar hutan untuk korporasi dan menerbitkan 45 izin," tuntas Uli.