Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Karyawan Freeport di Papua dan Gresik Dipastikan Gunakan Hak Pilih

Kompas.com, 16 Februari 2024, 09:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia (PTFI) berkomitmen mendukung kelancaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di area operasional perusahaan, baik di Papua maupun Gresik.

Vice President Government Relations Jobsite PTFI Josephina Lenny mengungkapkan sebanyak 13.341 karyawan dan komunitas PTFI di lokasi kerja perusahaan di Papua telah memiliki hak pilih untuk melakukan pencoblosan pada Pemilu 2024.

“Kami memastikan seluruh karyawan mendapatkan akses untuk mencoblos dalam Pemilu tahun ini karena every vote matters. Kami mengimbau karyawan untuk tetap menjaga keharmonisan terlepas memiliki perbedaan pilihan,” kata Josephina dalam rilis Jumat (16/2/2024).

Baca juga: KPU: 4.116 TPS se-Bangka Belitung Selesai Pemungutan Suara Pemilu 2024

Di Papua, PTFI menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah 48. Lokasi TPS tersebut tersebar di area tambang Grasberg, Tembagapura (highland), Pelabuhan Amamapare, dan Kuala Kencana (lowland).

Terdapat tiga TPS di area tambang Grasberg. Tiga TPS ini merupakan TPS dengan lokasi tertinggi di Indonesia, yang berada di ketinggian lebih dari 4.000 mdpl. Sekitar 600 karyawan PTFI melakukan pemungutan suara di TPS ini.

“ada masa persiapan pemilu 2024, PTFI bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mimika untuk memberikan layanan pengkinian data bersama Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar karyawan dapat melakukan pemungutan suara di area kerja.

"Tim PPD dan PPS membantu memindahkan nama calon pemilih dari DPT daerah asal ke DPT Mimika," imbuh Josephina.

Baca juga: Logistik Pemilu 70 TPS di Pulau-pulau Babel Terkirim Sesuai Jadwal

Untuk memungkinkan karyawan dengan KTP Mimika dan Non-Mimika mencoblos di Papua, PTFI bersama KPU Papua membuka beberapa TPS dan memfasilitasi transportasi logistik untuk memastikan seluruh kotak dan surat suara dapat sampai dalam keadaan baik.

Selain untuk karyawan, PTFI mendukung persiapan Pemilu masyarakat di kampung Tsinga dan Arwanop yang terletak di sekitar area operasional tambang perusahaan.

PTFI mengerahkan helikopter untuk mengirimkan 20 kotak suara untuk 4 TPS di Arwanop dan 35 kotak suara untuk 7 TPS di Tsinga.

Terkait dengan aktivitas produksi, semuanya tetap berjalan selama hari Pemilu. Untuk itu, PTFI memberikan waktu khusus selama satu jam bagi karyawan di Papua yang hendak memilih.

Berbeda halnya dengan aktivitas penambangan PTFI di Papua yang berlokasi di remote area, karyawan Smelter PTFI dapat menggunakan hak pilihnya di daerah asal atau memindahkan hak pilih mereka ke Gresik.

Baca juga: Pemilu Indonesia 2024 di Australia Meriah, Ada Pesta Kuliner Nusantara

Manager Human Resources and Business Partner Smelter PTFI Sudarmono mengatakan,  perusahaan bekerjasama dengan KPUD Gresik untuk memfasilitasi karyawan yang ingin memindahkan hak pilihnya ke Gresik.

“Sebanyak 520 pekerja memindahkan hak pilih mereka ke Gresik. Pada tanggal pemilihan di 14 Februari, kami memberikan libur kepada karyawan PTFI, proyek, maupun kontraktor utama, Chiyoda,” kata Sudarmono.

Proses pindah pilih dilakukan oleh para karyawan melalui pengisian formulir online KPU atau melalui pendaftaran langsung di Kantor KPUD Gresik atau Kantor Kecamatan PPK domisili masing-masing di Gresik.

Selanjutnya, KPUD akan menetapkan TPS, yang tersebar di sekitar 350 TPS dan sebagian besar berlokasi di Kecamatan Manyar, untuk kemudian diberikan kepada karyawan.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Swasta
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Pemerintah
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Pemerintah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pemerintah
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
LSM/Figur
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau