Menengok Kembali Solusi Stunting lewat Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Karenanya, pemberian bantuan sosial serta kebijakan makan gratis tidak menyelesaikan masalah. Sebab, tidak ada sistem ketahanan sosial dan ekonomi di Indonesia yang kuat.

Bisa jadi bermasalah

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Eko Prasodjo menyoroti risiko di balik penerapan program makan gratis.

"Mungkin perlu dipikirkan implementasinya di lapangan. Dana bansos saat ini saja banyak sekali masalahnya, terutama berkaitan dengan data orang miskin," ujar Eko. 

Baca juga: Cegah Stunting di Masa Depan, Remaja Putri Perlu Cukupi Kebutuhan Nutrisi

Menurutnya, pemerintah pusat tidak memiliki instansi vertikal pada tingkat pemerintah daerah. Padahal, pemerintah kabupaten atau kota memiliki kewenangan otonomi sendiri.

Selain itu, data penerima bantuan yang tidak valid juga dapat membuat akuntabilitas penerima makan siang gratis akan bermasalah. Dana APBN yang ada, kata dia, juga tidak cukup.

Saat ini, beban fiskal Indonesia terpakai oleh banyak hal, seperti transfer daerah, gaji, utang, dana desa, dan subsidi lain.

"Tahun ini dan tahun-tahun mendatang, ruang fiskal APBN kita akan semakin kecil karena tambahan gaji untuk rekrutmen baru 2,3 juta ASN kurang lebih Rp 100 tiliun per tahun, dan pembangunan IKN," imbuhnya.

Oleh karena itu, Eko menilai kebijakan ini kurang tepat sasaran dan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan, karena berpotensi terjadi banyak penyimpangan. 

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio juga menyoroti implementasi program makan gratis yang berisiko menimbulkan korupsi dan peningkatan impor bahan baku dari luar negeri.

"Sekarang yang harus diciptakan itu lapangan pekerjaan agar (warga) bisa kerja dan makan. Bantuan oke, tapi mekanismenya harus diatur dulu," ujar Agus.