Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/02/2024, 09:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

KOMPAS.com - Akibat perang Rusia-Ukraina, harga pupuk terus meroket, dan para petani harus membayar biaya tambahan miliaran Euro untuk itu.

Analisis baru dari Unit Intelijen Energi dan Iklim (ECIU) di Inggris menemukan bahwa kondisi yang mengancam itu telah membuat para petani beralih ke solusi pertanian berbasis alam.

Betapa tidak, biaya tambahan yang harus dibayar petani Inggris untuk membeli pupuk sekitar 1,66 miliar Euro pada 2022, dan 1,1 miliar Euro pada tahun 2023.

Ini artinya, mereka harus membayar 2,5 kali lebih banyak sejak tahun 2020 yang hanya 550 juta Euro, sebelum harga-harga melonjak drastis.

“Protes petani menjadi berita, dan salah satu alasan yang sering dikutip adalah harga yang harus mereka bayar untuk bercocok tanam dan memberi makan hewan mereka,” kata analis lahan ECIU Tom Lancaster, seperti dilansir dari euronews, Selasa (20/2/2024).

Baca juga: Pemprov Jateng Raih 3 Penghargaan Bidang Pangan dari Bapanas

Petani juga harus membayar penalti harga bahan bakar untuk pupuk, dan kabar buruknya tampaknya akan terus berlanjut hingga tahun 2024.

Harga pupuk melonjak menjelang dan setelah invasi Rusia ke Ukraina dua tahun lalu. Harga ini mencapai titik tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya pada musim panas tahun 2022 ketika harga meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan rata-rata pada tahun 2020.

Biaya terkait erat dengan harga gas karena pembuatan pupuk buatan bergantung pada penggunaan gas alam.

Pembuatan pupuk berbasis nitrogen memerlukan nitrogen dari udara untuk dicampur dengan hidrogen dari gas alam pada suhu dan tekanan tinggi untuk menghasilkan amonia.

Kombinasi sanksi, rencana untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan Rusia, dan kekurangan pasokan secara keseluruhan telah meningkatkan harga gas alam selama beberapa tahun terakhir.

Dan para analis telah memperingatkan bahwa angka tersebut diperkirakan akan tetap tinggi pada dekade berikutnya.

Baca juga: Kedaulatan Pangan dan Harga Diri Bangsa

Inggris sudah mulai melihat konsekuensi dari hal ini dengan tingginya harga gas yang disebut-sebut sebagai alasan utama penutupan pabrik amonia terbesar Inggris di Billingham tahun lalu.

"Krisis harga gas telah menunjukkan bahwa banyak produksi di Inggris bergantung pada pupuk dan pestisida impor,” kata seorang petani dari Lincolnshire Colin Chappell.

Dengan tingginya biaya pupuk, terdapat tekanan yang semakin besar terhadap keuangan petani dan dampak inflasi harga pangan bagi konsumen.

Para petani pun mempertimbangkan solusi alami untuk melindungi diri mereka dari biaya tinggi dan gangguan pasokan.

Skema baru dari Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Pedesaan (Defra) di Inggris menawarkan pembayaran kepada petani untuk metode seperti tanaman penutup tanah dan tanaman herbal yang membantu membangun kesehatan dan kesuburan tanah secara alami.

Hal ini juga dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia yang mahal, dan menggantikan unsur hara impor yang mudah menguap.

Baca juga: Industri Pangan Didorong Capai Netral Karbon

Bertani bersama alam, kata Chappell, dapat memberikan kemandirian bagi petani, meningkatkan ketahanan produksi pangan, dan membangun ketahanan pangan.

“Dengan meningkatnya tekanan harga, tidak masuk akal bagi saya untuk terus menyerahkan begitu banyak uang kepada perusahaan pupuk besar ketika saya bisa mendapatkan bayaran untuk mencapai nutrisi tanaman yang lebih berkelanjutan melalui skema baru ini," tegas Chappell.

Sebagai bonus, banyak dari metode peningkatan kesehatan tanah secara alami ini juga merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyerap karbon dan mengurangi polusi sungai dan juga dapat bermanfaat bagi satwa liar seperti burung dan penyerbuk.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Mantan Wapres AS Latih 1.050 Orang di Indonesia Tanggap Perubahan Iklim

Mantan Wapres AS Latih 1.050 Orang di Indonesia Tanggap Perubahan Iklim

Pemerintah
Dekarbonisasi Industri, Pemerintah Minta Perusahaan Laporkan Data Emisi ke SIINas

Dekarbonisasi Industri, Pemerintah Minta Perusahaan Laporkan Data Emisi ke SIINas

Pemerintah
8.126 Ton Sampah Pasca-Lebaran Diangkut dari Kepulauan Seribu

8.126 Ton Sampah Pasca-Lebaran Diangkut dari Kepulauan Seribu

Pemerintah
Produsen Elektronik Ini Targetkan Pakai 35 Persen Bahan Daur Ulang pada 2030

Produsen Elektronik Ini Targetkan Pakai 35 Persen Bahan Daur Ulang pada 2030

Swasta
Proyek Energi Hijau Milik AS Terancam, Pendanaan Miliaran Dollar Bakal Dipangkas

Proyek Energi Hijau Milik AS Terancam, Pendanaan Miliaran Dollar Bakal Dipangkas

Pemerintah
BRIN Gandeng Korsel untuk Bangun Rumah Kaca Pintar di Indonesia

BRIN Gandeng Korsel untuk Bangun Rumah Kaca Pintar di Indonesia

Pemerintah
Startup Bikin Mentega Ramah Lingkungan dari Karbon, Seperti Apa?

Startup Bikin Mentega Ramah Lingkungan dari Karbon, Seperti Apa?

Swasta
RI Buka Peluang Lanjutkan Kerja Sama Bangun Fasilitas CCS dengan AS

RI Buka Peluang Lanjutkan Kerja Sama Bangun Fasilitas CCS dengan AS

Pemerintah
Lembaga Keuangan AS Prediksi Kenaikan Suhu Global Capai 3 Derajat Tahun Ini

Lembaga Keuangan AS Prediksi Kenaikan Suhu Global Capai 3 Derajat Tahun Ini

Swasta
Startup Filipina Bikin AGRICONNECT PH, App Berbasis AI untuk Cegah Gagal Panel

Startup Filipina Bikin AGRICONNECT PH, App Berbasis AI untuk Cegah Gagal Panel

Swasta
Sektor Perikanan RI Bakal Kena Imbas Kenaikan Tarif Impor AS

Sektor Perikanan RI Bakal Kena Imbas Kenaikan Tarif Impor AS

Pemerintah
2030, Perusahaan Global Targetkan Elektrifikasi 100 Persen Armada Operasional

2030, Perusahaan Global Targetkan Elektrifikasi 100 Persen Armada Operasional

Pemerintah
Asosiasi Mantan Pemimpin Dunia Desak Kepemimpinan Eropa dalam Aksi Iklim

Asosiasi Mantan Pemimpin Dunia Desak Kepemimpinan Eropa dalam Aksi Iklim

Pemerintah
IATA Bentuk Organisasi Pengawas Avtur Berkelanjutan

IATA Bentuk Organisasi Pengawas Avtur Berkelanjutan

Swasta
AS Naikkan Tarif Impor, Bagaimana Dampaknya ke Industri Hijau?

AS Naikkan Tarif Impor, Bagaimana Dampaknya ke Industri Hijau?

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi Akun
Proteksi akunmu dari aktivitas yang tidak kamu lakukan.
199920002001200220032004200520062007200820092010
Data akan digunakan untuk tujuan verifikasi sesuai Kebijakan Data Pribadi KG Media.
Verifikasi Akun Berhasil
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau