Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sukses BPJS Kesehatan, Dipelajari Negara Luar hingga Raih Penghargaan

Kompas.com, 24 Februari 2024, 09:00 WIB
Add on Google
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Dalam beberapa waktu terakhir, implementasi Program JKN terus menjadi sorotan publik, bukan hanya di kancah nasional melainkan hingga internasional.

Kehadiran BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi sorotan tersendiri bagi negara-negara di dunia.

Dikutip dari laman BPJS Kesehatan, Jumat (23/2/2024), hal ini disebabkan karena meski belum genap sepuluh tahun berjalan, lebih dari 95 persen penduduk Indonesia sudah menjadi peserta Program JKN.

Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tercepat dalam berprogres menuju Universal Health Coverage (UHC). Karena itulah, tak sedikit negara yang tertarik mempelajari bagaimana BPJS Kesehatan beroperasi.

Baca juga: 5 Dampak Sanitasi Buruk terhadap Kesehatan Balita

Bahkan Indonesia juga sempat menjadi tuan rumah acara Asian eHealth Information Network (AeHIN) General Meeting 2023 yang diselenggarakan AeHIN berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan RI, pada 6-9 November 2023 di Jakarta.

Puluhan delegasi Joint Learning Network (JLN) dari berbagai negara yang mengikuti acara itu pun mengunjungi Kantor Pusat BPJS Kesehatan untuk studi banding mengenai pengelolaan Program JKN

Ini disebut sebagai jaminan kesehatan terbesar di dunia dengan skema kontribusi dan penyelenggara tunggal.

Penghargaan di awal tahun

Baru-baru ini, BPJS Kesehatan juga sukses mendulang penghargaan sebagai Indonesia 20 Top Digital Innovation Award 2024.

Keberhasilan tersebut didapat atas upaya BPJS Kesehatan yang terus menghadirkan inovasi berbasis digital untuk bisa dimanfaatkan peserta dalam mengakses pelayanan Program JKN.

Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang 5th Anniversary Indonesia 20 Top Digital Innovation Award 2024: Top Digital Innovation in Configuration, Product Offering, and Experience Innovation dari The Iconomics pada Selasa (20/2/2024).

"Penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras seluruh Duta BPJS Kesehatan untuk menghadirkan berbagai macam inovasi berbasis digital untuk memberikan kemudahan bagi peserta dalam mendapatkan pelayanan, baik di kantor cabang maupun di fasilitas kesehatan," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti.

Ia menjelaskan, di tengah perkembangan digital, BPJS Kesehatan terus berupaya dalam menyesuaikan kebutuhan zaman melalui kehadiran inovasi berbasis digital.

Baca juga: Kemenkes dan WHO Berkongsi dalam 6 Pilar Transformasi Kesehatan

Transformasi digital dinilai menjadi kekuatan, kata dia, khususnya bagi BPJS Kesehatan dalam menghadirkan pelayanan yang mudah dan cepat bagi peserta.

“Penghargaan yang didapat menjadi bukti nyata komitmen yang ditunjukkan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi terkini,” kata Ghufron.

Melalui langkah-langkah inovatif, kata dia, harapannya dapat memperluas akses layanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien bagi jutaan peserta di seluruh negeri. 

Ghufron menjelaskan, keberhasilan BPJS Kesehatan tidak hanya terletak pada inovasi digital yang dihadirkan, namun juga sebagai salah satu upaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara bagi peserta JKN.

BPJS Kesehatan sebut ketersediaan obat untuk peserta JKN merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan faskes.Dok. Kompas.com/Pramdia Arhando BPJS Kesehatan sebut ketersediaan obat untuk peserta JKN merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan faskes.

Langkah inovatif ini, ia menambahkan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan, dan memastikan keberlangsungan program demi kesejahteraan masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan upaya yang kami gaungkan, yaitu melakukan transformasi mutu layanan melalui digitalisasi pelayanan.

"Melalui inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi, harapannya bisa menciptakan pelayanan yang semakin mudah, semakin cepat, dan setara," imbuhnya.

Ghufron menambahkan, penghargaan yang didapat juga menjadi komitmen baru bagi BPJS Kesehatan untuk terus mengabdi, menyediakan layanan kesehatan bermutu, dan menjadikan kesehatan sebagai aset berharga bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Dengan semangat yang lebih besar, BPJS Kesehatan siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga keuangan, untuk memastikan setiap langkah yang diambil selaras dengan upaya menciptakan masa depan yang lebih sehat bagi generasi mendatang," pungkasnya. 

Baca juga:

Penilaian penghargaan

Sebagai informasi, dalam penghargaan tersebut, terdapat beberapa kriteria penilaian. Pertama Awareness, yaitu dengan meminta 60.000 responden di 10 kota untuk memilih brand/nama perusahaan yang dikenal.

Kedua adalah Image (Perceived & Satisfaction). Kriteria ini dilihat dari pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk menilai kualitas yang diberikan dari brand/perusahaan.

Ketiga yaitu Engagement (Loyaliti & Intention). Kriteria ini ditentukan dengan bagaimana responden ingin memanfaatkan layanan ataupun kembali untuk memanfaatkan layanan yang diberikan oleh brand/perusahaan.

Kriteria ini juga ditujukan untuk masyarakat yang pernah maupun yang belum memanfaatkan akses dari brand/perusahaan tersebut.

Adapun metodologi penilaian yang digunakan yaitu dengan kajian popularitas, melalui pemahaman dan apresiasi publik terhadap produk dan layanan digital melalui berbagai tahapan yang dilakukan.

Selain itu, ada tiga aspek yang menjadi indikator dalam penilaian, yakni Configuration (Profil Model, Network, Structure dan Process), Product Offering (Product Performance dan Product System) dan Experience (Service, Channel, Brand dan Customer Engagement). 

 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Karbon Biru, Benteng Ekosistem Maritim Indonesia
Karbon Biru, Benteng Ekosistem Maritim Indonesia
Pemerintah
GHG Protocol: Emisi dari Sampah Pasca-Konsumsi Masuk Scope 3 Perusahaan
GHG Protocol: Emisi dari Sampah Pasca-Konsumsi Masuk Scope 3 Perusahaan
Swasta
Koalisi Soroti Kebijakan Perizinan Perikanan, Dinilai Masih Membebani Nelayan Kecil
Koalisi Soroti Kebijakan Perizinan Perikanan, Dinilai Masih Membebani Nelayan Kecil
LSM/Figur
Banjir Rob Ganggu 10 Persen Jalan di Semarang, Biaya dan Waktu Tempuh Perjalanan Naik
Banjir Rob Ganggu 10 Persen Jalan di Semarang, Biaya dan Waktu Tempuh Perjalanan Naik
LSM/Figur
KLH Dorong Pemda untuk Bereskan Setengah Sampah dari Rumah
KLH Dorong Pemda untuk Bereskan Setengah Sampah dari Rumah
Pemerintah
Pelaku Usaha: Perdagangan Karbon Tak Semudah Dibayangkan
Pelaku Usaha: Perdagangan Karbon Tak Semudah Dibayangkan
Swasta
Kisah Perempuan Raja Ampat: Memimpin Komunitas dan Melestarikan Sasi
Kisah Perempuan Raja Ampat: Memimpin Komunitas dan Melestarikan Sasi
LSM/Figur
LPDB Umumkan 15 Inkubator Terpilih Dampingi Koperasi Merah Putih 'Naik Kelas', Terbanyak di Jabar
LPDB Umumkan 15 Inkubator Terpilih Dampingi Koperasi Merah Putih 'Naik Kelas', Terbanyak di Jabar
Pemerintah
Akademisi: Optimasi Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Diperlukan untuk Dukung Transisi Energi
Akademisi: Optimasi Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Diperlukan untuk Dukung Transisi Energi
Pemerintah
328 KK di Sulawesi Utara Kantongi Izin Kelola Hutan Seluas 1.742 Hektar
328 KK di Sulawesi Utara Kantongi Izin Kelola Hutan Seluas 1.742 Hektar
Pemerintah
KLH Siapkan Pembentukan PRO untuk Perkuat Tanggung Jawab Produsen Kelola Sampah
KLH Siapkan Pembentukan PRO untuk Perkuat Tanggung Jawab Produsen Kelola Sampah
Pemerintah
BMKG Prediksi Hujan Lebat Bakal Landa Sejumlah Wilayah Jelang Musim Kemarau
BMKG Prediksi Hujan Lebat Bakal Landa Sejumlah Wilayah Jelang Musim Kemarau
Pemerintah
Investor Desak Industri Logistik Kurangi Emisi
Investor Desak Industri Logistik Kurangi Emisi
Swasta
PBB: Konflik Sebabkan Progres Pembangunan Global Terancam Mundur Drastis
PBB: Konflik Sebabkan Progres Pembangunan Global Terancam Mundur Drastis
Pemerintah
PSEL Bakal Dibangun di Kaltim, Kelola hingga 1.000 Ton Sampah per Hari
PSEL Bakal Dibangun di Kaltim, Kelola hingga 1.000 Ton Sampah per Hari
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau