Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Adolf Roben
Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Denpasar

Program Makan Siang Gratis, Food Estate, dan Diversifikasi Pangan

Kompas.com, 5 Maret 2024, 06:27 WIB

Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PROGRAM makan siang gratis di sekolah menjadi salah satu andalan dalam kampanye calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dengan hasil quick count yang jauh mengungguli dua pasangan calon lainnya, diyakini pasangan Prabowo–Gibran akan memenangkan pemilu presiden dalam satu putaran.

Nantinya, tentu program ini akan menjadi salah satu yang ditagih realisasinya oleh masyarakat.

Makan siang gratis bukan merupakan program baru. Pemberian makan siang di sekolah sudah dilakukan di banyak negara.

Menurut laporan State of School Feeding Worldwide 2022 dari World Food Programme, 76 negara telah berkoalisi untuk menciptakan program makan di sekolah bersubsidi ataupun gratis di negaranya.

Program makan di sekolah diyakini penting sebagai program sosial safety net dengan berbagai manfaat krusial.

Program ini mendukung kebutuhan pelajar mendapatkan nutrisi harian yang cukup untuk tumbuh kembangnya, menciptakan lapangan pekerjaan penyediaan makanan, dan mendorong permintaan terhadap bahan pangan lokal.

Terlepas dari berbagai manfaatnya, program ini dipertanyakan oleh banyak pihak tentang sumber dana untuk mewujudkannya yang bisa mencapai ratusan triliun rupiah.

Selain itu, masalah jaminan ketersediaan bahan makanan utama yang akan digunakan untuk mewujudkan program tersebut, terkait pasokan susu dan beras juga menjadi pertanyaan yang belum jelas dijawab oleh pasangan tersebut.

Menurut data Kemendikbud, pada tahun 2023/2024 terdapat 53,14 juta murid di Indonesia.

Dengan jumlah tersebut, jika memperhitungkan kebutuhan nasi/bahan makanan pengganti sejumlah 150 gram per porsi, maka dibutuhkan sebesar 7,9 ton beras per hari untuk program makan di sekolah.

Namun, sebenarnya masalah bahan makanan untuk program ini juga menyimpan peluang untuk program food estate sekaligus kesempatan mengenalkan bahan makanan alternatif pada masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan program diversifikasi pangan, untuk mengenalkan keberagaman pangan pada masyarakat yang dijalankan Kementerian Pertanian.

Kenapa harus selalu beras?

Beras merupakan bahan makanan pokok yang telah menjadi konsumsi utama di Indonesia. Menurut data Statistik Konsumsi Pangan 2022 yang diterbitkan Kementerian Pertanian, konsumsi beras di Indonesia mencapai 81.044 kilogram per kapita per tahun pada 2022.

Konsumsi beras jauh melampaui konsumsi bahan makanan pokok lainnya di Indonesia. Karena itulah beras menjadi fokus utama program food estate, yang sudah dijalankan di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, NTT, dan Papua dengan total luas lahan 55.000 hektare.

Pertanyaan yang muncul dari data ini adalah, kenapa harus selalu beras? Fakta tersebut menjadi ironis mengingat Indonesia memiliki lahan untuk perladangan dan pertanian yang luas, yang kurang termanfaatkan karena kurang cocok ditanami beras.

Indonesia memiliki 11,84 juta hektare lahan kering yang sulit ditanami padi (data BPS tahun 2015).

Lokasi lahan kering di Indonesia yang sebagian besar berada di luar pulau Jawa seluas 9,16 juta hektare (77,35 persen) juga membuka potensi pulau-pulau lain menjadi lumbung penghasil bahan makanan pokok alternatif selain beras.

Beberapa lokasi food estate saat ini sudah mulai memberdayakan makanan alternatif, salah satunya sorgum.

Program food estate penanaman sorgum di Indonesia pada 2023 diproyeksikan sebesar 115.000 hektare di seluruh Indonesia, dengan lahan terluas sebesar 25.000 hektare lahan berada di pulau Sumba.

Uji coba penanaman sorgum pada lahan kering perbukitan telah berhasil dilakukan di Aceh pada 2023 oleh BMKG Indrapuri bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Data tersebut menunjukkan bahwa lahan kering di Indonesia dapat memberikan hasil yang cukup baik, jika ditanami tanaman pangan yang tepat.

Namun masalah selanjutnya yang harus dipecahkan adalah, bagaimana agar bahan makanan pokok alternatif yang nantinya berhasil diproduksi dapat diterima pasar di Indonesia?

Salah satu alasan kenapa serapan pasar dan permintaan terhadap bahan makanan pokok alternatif masih rendah adalah masih kurangnya wawasan masyarakat terhadap makanan pokok alternatif dan hasil olahannya.

Program makan siang gratis di sekolah dapat dimanfaatkan sebagai sarana mengampanyekan konsumsi bahan makanan pokok alternatif pada generasi muda Indonesia. Selain itu, program ini juga berpotensi mendukung penyerapan hasil program food estate.

Alasan lain kenapa bahan makanan alternatif sulit untuk populer bagi masyarakat kita, terutama pada usia dewasa adalah kurangnya familiarity dengan bahan pangan ini.

Menurut Nurti Y. dalam Kajian Makanan dalam Perspektif Anthropologi (2017, 1-10), kebiasan dan pola makan serta pengaruh budaya yang sudah tertanam sangat memengaruhi pemilihan makanan di masyarakat.

Kepercayaan dan budaya makan nasi yang sudah tertanam kuat di masyarakat sulit diubah karena sudah merupakan kebiasaan hidup sehari-hari.

Harapan untuk mengubah dan menanamkan selera masyarakat terhadap makanan pokok alternatif harus ditanamkan sejak dini agar bisa efektif.

Dengan mengenalkan makanan pokok alternatif sejak dini melalui program makan siang gratis, siswa sejak remaja dapat dibiasakan dengan cita rasanya.

Selain itu, makan bersama di sekolah juga dapat membuat ikatan emosi dengan makanan, yang dapat membuat familiarity siswa dengan makanan pokok alternatif meningkat.

Hal ini juga untuk mendorong permintaan pasar terhadap produk tersebut di masa depan dapat berkembang.

Program makan siang gratis dan food estate berpotensi disinergikan untuk mendukung diversifikasi pangan yang diupayakan Kementerian Pertanian.

Tentu memerlukan upaya besar untuk menyinergikan ketiga program tersebut, tapi potensi baik dan manfaat yang dihasilkan dari sinerginya rasanya sayang jika tidak direalisasikan pemerintah.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
 50 Persen Populasi Hewan yang Bermigrasi di Dunia Turun Drastis
50 Persen Populasi Hewan yang Bermigrasi di Dunia Turun Drastis
Pemerintah
KPAI: Pembatasan Akun Medsos Anak di Bawah 16 Tahun Cegah Pornografi hingga Cyberbullying
KPAI: Pembatasan Akun Medsos Anak di Bawah 16 Tahun Cegah Pornografi hingga Cyberbullying
Pemerintah
Bumi Memanas Dua Kali Lipat Lebih Cepat dari Dekade Sebelumnya
Bumi Memanas Dua Kali Lipat Lebih Cepat dari Dekade Sebelumnya
Pemerintah
Cuaca Ekstrem Masih Berlanjut, BMKG Pantau Tiga Bibit Siklon Tropis di Selatan RI
Cuaca Ekstrem Masih Berlanjut, BMKG Pantau Tiga Bibit Siklon Tropis di Selatan RI
Pemerintah
Gelombang Panas Makin Sering, Risiko Kekeringan Mendadak Ikut Meningkat
Gelombang Panas Makin Sering, Risiko Kekeringan Mendadak Ikut Meningkat
LSM/Figur
Peneliti Temukan Mikroplastik pada Kedalaman 2.450 Meter di Laut Indonesia
Peneliti Temukan Mikroplastik pada Kedalaman 2.450 Meter di Laut Indonesia
Pemerintah
Perang dan Krisis Iklim: Dampak Ekologis Eskalasi Konflik Timur Tengah
Perang dan Krisis Iklim: Dampak Ekologis Eskalasi Konflik Timur Tengah
Pemerintah
Krisis Iklim Ubah Jalur Migrasi Penyu Tempayan, Gap Rasio Jenis Kelamin Ancam Keberlanjutan Populasi
Krisis Iklim Ubah Jalur Migrasi Penyu Tempayan, Gap Rasio Jenis Kelamin Ancam Keberlanjutan Populasi
LSM/Figur
Peran Serangga dan Laba-Laba di Negara Maju Diabaikan
Peran Serangga dan Laba-Laba di Negara Maju Diabaikan
LSM/Figur
Perjanjian Dagang dengan AS Bikin RI Bergantung Minyak dari 'Paman Sam'
Perjanjian Dagang dengan AS Bikin RI Bergantung Minyak dari "Paman Sam"
LSM/Figur
Soal Tambang Martabe, NGO Desak Pemerintah Fokus Pemulihan Lingkungan ketimbang Pengambilalihan
Soal Tambang Martabe, NGO Desak Pemerintah Fokus Pemulihan Lingkungan ketimbang Pengambilalihan
LSM/Figur
Orang Kaya Dubai Kabur Naik Jet Pribadi Saat Konflik AS-Israel Vs Iran, Bikin Emisi Naik
Orang Kaya Dubai Kabur Naik Jet Pribadi Saat Konflik AS-Israel Vs Iran, Bikin Emisi Naik
LSM/Figur
3 Mega Tren Dunia Versi Schneider Electric, Transisi Energi hingga AI
3 Mega Tren Dunia Versi Schneider Electric, Transisi Energi hingga AI
Swasta
Bahan Kimia Abadi PFAS Bisa Percepat Penuaan
Bahan Kimia Abadi PFAS Bisa Percepat Penuaan
LSM/Figur
Jepara Siap Gelar JIFBW 2026, Pembeli Diajak Kunjungi Perajin Furnitur
Jepara Siap Gelar JIFBW 2026, Pembeli Diajak Kunjungi Perajin Furnitur
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau